Tahap Dua Kasus 11 Kilogram Sabu

Tahap Dua Kasus 11 Kilogram Sabu

  Rabu, 20 April 2016 09:43
SABU: Abang Hendri Gunawan dan Ong Bok Seong bersama barang bukti saat dilimpahkan ke Kejari Sanggau. (sugeng/pontianak post)

Berita Terkait

SANGGAU-Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Barat melakukan tahap dua kasus 11 kilogram sabu dari Entikong kepada pihak Kejaksaan Negeri Sanggau pada Senin (18/4) siang kemarin. Turut diserahkan barang bukti dan dua pelaku masing-masing Abang Hendri Gunawan dan Ong Bok Seong.

Kasi Intelijen Kejari Sanggau, Tri Nurhadi menyampaikan bahwa tahap dua ini oleh BNNP Kalbar dilakukan kepada tim dari Kejati Kalbar dan juga Kejari Sanggau. Kasus ini merupakan pengungkapan yang dilakukan beberapa waktu lalu di perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong.

“Untuk sabu, kami cukup sampelnya saja. Sedangkan dua pelaku langsung dititipkan di Rutan Sanggau sebagai tahanan kejaksaan,” kata dia ditemui Senin sore.

Sebelumnya, kedua pelaku ditangkap oleh Bea Cukai di Entikong yang melakukan pemeriksaan rutin di pintu lintas batas. Dua orang tersebut menggunakan mobil dan hendak menuju Kota Pontianak. Melalui pemeriksaan x-ray, petugas mencurigai ada barang yang tidak dibenarkan sehingga dilakukan penggeledahan.

Dari penggeledahan itu, petugas menemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic alumunium foil disimpan pada CPU, speaker dan dongkrak yang ada dibagian belakang mobil. Kemudian ditemukan juga pada perseneling, jok penumpang dan supir serta dashbor. Totalnya mencapai 11 kilogram.

“Jadi sabu ini disimpan dibeberapa tempat seperti jok penumpang dan sopir, casing CPU dan beberapa ditempatkkan pada bagian yang dianggap aman. Pelakunya satu dari Indonesia dan satu lagi warga Negara asing,” ungkap Tri.

Terhadap perbuatannya, kedua pelaku didakwa dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009. Kemudian pasal 113 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1. Selanjutnya pasal 112 ayat 2 UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan pasal 115 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009. (sgg)
 

 

 

 

Berita Terkait