Syarat Utama Pelibatan Tentara

Syarat Utama Pelibatan Tentara

  Kamis, 4 Agustus 2016 10:27   439

Oleh: Mahmudi Asyari

Terkait penanganan teror di Indonesia sudah banyak pihak yang mempertanyakan akuntabilitasnya. Di antara mereka yang menyuarakan secara lantang terkait masalah tersebut adalah Prof. Din Syamsuddin dan KH Hasyim Muzadi. Salah satu poin yang menjadi kerisauan mereka adalah kenapa anggota Densus 88 begitu bernafsu menghabisi para terduga teroris. Kalau penegakan hukum yang diarusutamakan sejatinya penangkapan dikedepankan bukan main tembak dan menyiksa yang berujung kepada kematian terduga. Bahkan, aksi main tembak dalam beberapa kasus sudah dianggap sangat klewatan, karena dilakukan di depan masjid yang menurut sejumlah saksi korban baru selesai melaksanakan salat.

Aksi main tembah yang pada umumnya berujung kepada kematian sejumlah terduga teroris tidak hanya kedua tokoh Muslim tersebut yang bereaksi, seorang purnawirawan yang juga mantan Kepala Bais tidak tinggal diam. Dalam sebuah sarasehan purnawirawan tersebut mengatakan kalau Densus 88 main tembak tidak seharusnya menjadi Polisi, karena aksi tersebut sangat lekat dengan tentara. Dengan kata lain, kalau main tembak seharusnya pindah homebase saja jangan menjadi Polisi yang ranah utamanya adalah penegakan hukum.

Seiring dengan tertembaknya Santoso, arah penindakan terorisme sepertinya sudah mulai terlihat opini untuk menjadi ranah khusus Polri khususnya Densus 88. Sejumlah suara mulai ingin melibatkan TNI dalam penindakan yang menurut saya masalah itu perlu disikapi secara hati-hati terutama oleh kalangan Anggota DPR yang sekiranya kalau bukan reformasi belum tentu seberdaya seperti saat ini. Maka, ketika partisipasi TNI ingin dipatrikan, anggota dewan harus berhitung betul agar trauma masa lalu tidak terulang kembali. Terlebih sejumlah petinggi TNI sendiri sudah sering menegaskan tidak ingin mengulangi dosa masa lalu. Hal ini penting, agar niat baik tersebut tidak menambah teror yang selama Polri dianggap sebagai salah satu pelakunya (state terorisme).

Hal itu penting untuk dicamkan dan dihitung secara cermat agar TNI yang sudah berikrar untuk bertobat tidak  diajak untuk melakukan dosa kembali. Di samping, harus dipahami juga bahwa TNI terikat garis komando yang menurut Panglima TNI saat ini ketika masih menjabat KSAD ketaatan itu yang membedakan prajurit dengan grombolan bersenjata. Maka, dalam konteks ini sudah dalam track yang benar pernyatakan Wakil Ketua Pansus RUU Antiterorisme Hanafie Rais bahwa pelibatan tentara harus atas restu (perintah) Presiden. Dan, itu sejalan dengan UU-TNI bahwa hanya satu orang yang bisa mengerahkan tentara, yaitu Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI. Jadi, kalau ada wacana untuk melegalkan di luar asas utama rantai komando tersebut, tentu akan merusak struktur komando  itu sendiri dan bukan tidak mungkin akan ada pengerahan di luar pengetahuan Presiden. Itu, tentu sangat berbahaya bagi kedisiplinan seperti pernah ditegaskan mantan KSAD yang kini menjabat sebagai Panglima TNI.

Sehubungan dengan hal itu, selain revisi UU Antiterorisme ingin memperkuat penangkalan yang dalam rapat Kabinet sesudah aksi Sarinah sudah disepakati Polri saja yang akan diperluas wewenangnya, wacana melibatkan TNI yang justru datang dari anggota dewan menurut saya tidak sejalan dengan arahan Presiden dan sudah tentu juga tidak sejalan dengan asas penegakan hukum. Meskipun, melalui prinsip perbantuan TNI bisa dilibatkan seperti ketika menyergap Santoso yang untuk wilayah hutan dan gunung memang lebih tangguh dari anggota Polri. Hanya, kalau nantinya ingin memberikan wewenang di luar asas rantai komando tentu akan merusak sistem komando itu sendiri selain asas penegakan hukum tentunya. Dan, bukan tidak mustahil ketika keadaan gawat, rantai komando malah tidak berfungsi, karena tentara merasa punya garis sendiri melalui sebuah undang-undang.

Selain, kalau TNI dilibatkan bukan dalam konteks perbantuan, bagaimana akuntabilitasnya? Hal ini penting untuk dicamkan terutama anggota dewan yang terhormat mengingat untuk mempertanyakan aksi Densus 88 yang menurut hukum Polri tunduk kepada Peradilan Sipil saja tidak pernah bisa. Meskipun bisa baru sampai ranah etik itu hanya menyentuh prajurit kroco bukan perwira. Bagaimana kalau aksi berlebihan tersebut menyangkut anggota TNI yang sampai saat ini masih sangat enggan terhadap revisi Peradilan Militer? Bukankah sejumlah kasus yang melibat anggota TNI meskipun terlihat sangat tidak patut, karena main serbu tidak hanya kepada Polri, tapi kepada lembaga Pemerintah seperti penyerbuan penjara sangat sulit diusut. Tidak hanya itu, sejumlah aksi oknum yang merasa seperti di luar hukum tidak bisa diketahui penyelesaiannya termasuk bagaimana proses peradilannya.

Masalah tersebut, tentu harus direnungkan oleh para pihak yang begitu bernafsu ingin melibatkan TNI meskipun dalam suasana tertentu dan sangat situasional yang selama Presiden tidak mendeklarasikan darurat militer harus tetap berada di bawah jurisdiksi sipil.

Maka dari itu, menurut saya, anggota DPR sebaiknya sejalan saja dengan hasil rapat Kabinet sesudah aksi Sarinah itu. Selain, juga harus menekankan asas akuntabilitas penindakannya. Dan, kalau memang sangat ingin melibatkan TNI, tentu harus dibarengi dengan perubahan jurisdiksi Peradilan Militer yang berarti harus diikuti dengan revisi terhadap UU Peradilan Militer sesuai amanat UU-TNI yang telah menekankan terkait pidana umum harus anggota TNI tunduk kepada Peradilan Umum.

*) Peneliti ICIS