Sutarmidji Buktikan Ancaman

Sutarmidji Buktikan Ancaman

  Jumat, 20 May 2016 09:30

Berita Terkait

Putus Leding di Kantor BPKP, Inspektorat Provinsi, dan Rumah Sekda

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Sutarmidji membuktikan ancamannya memutus layanan PDAM di tiga instansi. Yakni, Kantor BPKP Perwakilan Kalbar, Inspektorat Provinsi Kalbar, dan rumah dinas Sekda Kalbar. 

Kemarin, PDAM Tirta Khatulistiwa resmi memutuskan layanan PDAM di tiga instansi tersebut. 

“Pemutusan meteran air di tiga tempat itu dimulai hari ini (kemarin),” ungkap Direktur PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Afandi membenarkan, Kamis (19/5).

Dia mengatakan, pemutusan sementara itu dilakukan atas perintah langsung Wali Kota Pontianak Sutarmidji yang juga owner PDAM Tirta Khatulistiwa. “Apapun keputusan beliau selaku pemilik PDAM harus diikuti. Namun kami tetap jalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang diputus,” katanya. 

Menurutnya, wali kota tentu memiliki kebijakan tersendiri. Karena itu dia yakin hal tersebut tidak akan memberatkan pihak yang diputus. “Langkah awal kami hanya menindaklanjuti apa yang diperintahkan owner. Pemutusan ini hanya sementara sampai ada perintah lebih lanjut,” ucapnya.

Ancam pemutusan layanan air leding disampaikan Midji sehari sebelumnya. “Nanti rumah Sekda Provinsi, Kantor BPKP dan Inspektorat Provinsi, saluran PDAM saya putus saja, supaya tahu kalau di Pontianak ada air bersih, bukan nol,” kata Midji, Rabu (18/5). 

Pernyataan ini sebagai buntut kekecewaan Midji pada hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pontianak tahun 2014. Lantaran ada 44 item penilaian dalam EKPPD tersebut bernilai nol. Termasuk rumah tangga pengguna air bersih. 

Tim penilai diketuai Sekretaris Daerah Kalbar M Zeet Hamdy Assovie beserta anggotanya yaitu Inspektur Provinsi Kalbar John Itang Oe dan Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Arman Sahri Harahap. 

Dari pantauan Pontianak Post di salah satu lokasi pemutusan, Kantor Perwakilan BPKP Kalbar, Jalan Jenderal Ahmad Yani II, petugas PDAM mulai melakukan pemutusan sekitar pukul 14.00. Ada dua meteran PDAM di kantor tersebut yang diputus. Di bagian depan dan belakang kantor. 

Ditemui di lokasi, Kasubag Umum Kantor Perwakilan BPKP Kalbar Khaerus Shaleh mengaku kaget dengan adanya pemutusan tersebut. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas fasilitas rumah tangga di kantor itu, dia mengaku tak tahu menahu dengan permasalahan yang terjadi. 

“Tahu-tahu tadi pagi kami didatangi petugas PDAM. Sore dilakukan pemutusan aliran air leding,” ucapnya. 

Meski sedikit mengetahui dari pemberitaan di media, Khaerus sempat menanyakan dasar pemutusan tersebut. “Karena yang datang petugas biasa, mereka hanya bilang menjalankan tugas dari atasan,” ujarnya.

Atas kebijakan ini, pihaknya mengaku menerima dan memaklumi. Juga agar menjaga hubungan baik antara BPKP Kalbar dengan PDAM dan Pemerintah Kota Pontianak, yang selama ini sudah terjalin baik. “Untuk kebutuhan air beberapa hari ke depan saya harap ada hujan, karena kami ada penampungan tadah hujan,” ujarnya. 

Terkait hasil tim penilai daerah yang memberikan penilaian EKPPD, Kabag Tata Usaha BPKP Kalbar Sigit Nugroho enggan berkomentar. Karena memang menurutnya hanya Kepala Perwakilan BPKP Kalbar yang berhak menjawab. 

“Kebetulan pimpinan kami sedang mengikuti Diklatpim II di Jakarta. Beliau juga mungkin belum tahu masalah ini,” tutupnya.

Sementara itu, Katib Syuriyah PC NU Kota Pontianak, Andi Nuradi mengatakan, hasil penilaian di mana Pemerintah Kota Pontianak mendapat nilai nol terkesan janggal.

"Sebagai warga Pontianak, saya mempertanyakan proses penilaian yang dilakukan sehingga mendapatkan hasil yang sama sekali mengecewakan," ujarnya, Kamis (19/5).

Terdapat beberapa item yang dinilai nol, antara lain terkait izin mendirikan bangunan, air bersih, perpustakaan, tingkat kelulusan SMP dan jalan. Faktanya kondisi jalan dan pelayanan air bersih cukup baik. Kondisi jalan yang sebelumnya jelek sudah diperbaiki bahkan sampai ke jalan lingkungan masyarakat.

"Ini menandakan kinerja pemkot dalam pemenuhan fasilitas publik sangat baik," ucapnya.

Sektor pendidikan Kota Pontianak cukup memuaskan. Hal itu bisa dilihat dari pembangunan sarana dan prasarana sekolah dan angka kelulusan cukup tinggi di sekolah menengah. Di tingkat SD dan SMA juga mengalami peningkatan.

"Maka dari itu, saya jadi heran dengan penilaian Tim LPPD yang diketuai M Zeet Hamdy Assovie yang telah memberikan angka nol pada beberapa item tersebut," ucapnya.

Andi mengatakan, ketika suatu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dianggap tidak berbuat apa-apa alias nihil kinerja, maka dikhawatirkan hal ini akan berdampak pada kualitas kinerja ke depan.

"Wah, bahaya kalau pemerintah sudah bekerja sebagaimana mestinya, malah dianggap tak bekerja sama sekali. Ini bisa berdampak buruk bagi kualitas kinerja ke depan karena akan mempengaruhi  IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kota Pontianak," tandasnya.

Menurut Andi, penilaian tim LPPD terkesan mengedepankan subjektivitas. Padahal, prinsip dasar yang harus dilaksanakan Tim LPPD, satu di antaranya mengedepankan objektivitas dalam mengukur kinerja dan melakukan analisis tentang seluruh item yang menjadi penilaian.

"Harus ada transparansi metode dalam penilaian. Jika merupakan aturan yang dibuat Kemendagri, maka sistem yang digunakan tentu sudah baku. Jangan sampai penilaian dilakukan subjektif dan politis," tegasnya. (bar/iza)

Berita Terkait