Susun RPJMD, Gunakan Metode Partisipatif

Susun RPJMD, Gunakan Metode Partisipatif

  Sabtu, 30 July 2016 10:37
///RAPERDA RPJMD: Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero menyampaikan jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016 – 2021 dalam Sidang Paripurna, Jumat (29/7). MUSTA’AN/PONTIANAK POST///

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero menegaskan bahwa metode penyusunan RPJMD yang disampaikan DPRD, Kamis (27/7) lalu, melalui pendekatan partisipatif. Hal tersebut diungkapkan dia saat menyampaikan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu atas Raperda RPJMD Kabupaten Tahun 2016 – 2021, dalam Sidang Paripurna DPRD, Jumat (29/7) pagi.

Dijelaskan dia bahwa pendekatan partisipatif menggambarkan penyusunan rencana pembangunan melibatkan semua stakeholder. Kemudian, dia menambahkan, dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keterwakilan pemangku kepentingan, untuk mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan. Kemudian, digambarkan dia, pendekatan metode top down dan bottom up menggambarkan perumusan dengan dukungan perencanaan vertikal dan horizontal. Langkah tersebut, dikatakan dia, dilakukan agar RPJMD kabupaten bersinergi dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalbar. “Tujuannya agar bersinergi,” terang Anton, sapaan karibnya.

Wabup juga menjelaskan keterlambatan pemerintah setempat dalam menyampaikan Raperda RJPMD kabupaten ke DPRD. Dia berkilah bahwa hal itu bukan karena unsur kesengajaan, namun karena adanya beberapa agenda rutin pemerintah daerah yang harus dilaksanakan. “Tidak ada unsur kesengajaan, ini murni kesibukan,” tegasnya.

Apalagi, dia memaparkan, dalam prosesnya harus menyusunan RKPD, musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Selain itu, dia menambahkan, proses pengumpulan data pendukung penyusunan RPJMD mengalami kendala, sehingga memerlukan beberapa waktu penyesuaian. Penyusunan RPJMD, ditegaskan dia, memerlukan pemahaman dan pembahasan bersama, agar tidak terjadi kekeliruan fatal. “Dari 10 program prioritas, disarankan menjadi 8 prioritas,” terang Anton.

Selanjutnya mengenai peningkatan pelayanan infrastruktur dasar daerah seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan penanggulangan kemiskinan, disarankan dia agar menjadi prioritas pertama disetujui. Demikian juga, menurut dia, untuk gambaran umum terhadap kondisi perekonomian daerah untuk 5 tahun ke depan. Yakni, disebutkan dia, pada sektor perkebunan, pertanian dan kehutanan, hingga hasil hutan bukan kayu. “Hal ini kami buktikan dengan peningkatan produktivitas pertanian dengan meningkatnya pendapatan petani,” tegas Wabup.

Selain itu, program prioritas 5 tahun ke depan, disebutkan dia, yakni rencana pembangunan PLTA. Untuk yang satu ini, menurut dia, memerlukan kajian strategis, dengan memperhatikan aspek sosial maupun biaya yang diperlukan.

Politisi PKPI ini mengatakan, untuk sementara, solusi bagi daerah yang belum memiliki listrik adalah membangun PLTMH dan PLTS. Hal ini, dimaksudkan dia, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah, dengan memperkuat ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumberdaya daerah berkelanjutan. “Kami akan memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis UMKM mikro dan makro,” janji Anton.(aan)

Berita Terkait