Surati Presiden Berencana Tutup SMK Pelayaran

Surati Presiden Berencana Tutup SMK Pelayaran

  Sabtu, 15 Oktober 2016 09:04

Berita Terkait

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengapresiasi kinerja kepolisian melakukan operasi tangkap tangan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub, Selasa (11/10). Menurutnya, hal itu berkaitan dengan permasalahan yang dialami SMKN 9 Pelayaran Pontianak, terkait sertifikasi bagi lulusan sekolah tersebut. 

“Yang ditangkap itukan salah satunya pungutan liar terhadap pengurusan sertifikat pelayaran dari SMKN kan, nah itulah modelnya. Itu yang kami keluhkan selama ini, ada permainan untuk mendapatkan sertifikat,” ungkapnya, Kamis (13/10).

Sutarmidji mengatakan, salah jika SMKN 9 dibilang tidak memiliki izin. Karena jelas sekolah tersebut telah ditetapakan sebagai sekolah rujukan nasional oleh Kemendikbud.

“Hal ini sudah dilaporkan ke Kemenhub sejak lama, dari zaman Menteri Jonan. Bagus juga itu ditangkap, kalau perlu setiap hari dicari, pasti masih ada di sana, urusan seperti itu memang susah setengah mati," ujar pria yang akrab disapa Bang Midji ini.

Midji menilai banyak aturan tak masuk akal dan menyusakan di Kemenhub. Salah satunya terkait izin atau sertifikat pelayaran bagi lulusan SMKN Pelayaran. Lulusan sekolah ini tidak bisa langsung berlayar jika tidak ada sertifikat pelayaran. Sementara jumlahnya cukup banyak antara 14 sampai 16 sertifikat. Masing-masing harganya mencapai ratusan ribu rupiah. 

"Mana ada yang mampu, jika satu atau dua sertifikat mungkin tak masalah. Untuk dapat sertifikat itu juga belum tentu satu kali ujian langsung lolos, masa izin berlayar ada belasan sertifikat baru bisa dapat approval 45. Itu tidak benar," keluhnya.

Lucunya lagi, lanjut dia, lulusan SMKN Pelayaran tidak bisa langsung melanjutkan ke akademi pelayaran. Tapi malah disarankan ikut ujian paket C lebih dulu. Karena hanya lulusan SMA umum dan paket C saja yang bisa mendaftar. Dia menilai ada perlakuan diskriminatif terhadap para lulusan sekolah ini.

"Nanti masuk ke sana pakai ijazah paket C, justru lulusan SMKN pelayaran tidak bisa. Betul tidak cara pikir orang perhubungan seperti itu, merampot jak kerja macam itu," ucapnya.

Midji menjelaskan, SMKN 9 Pelayaran sebenarnya sebuah terobosan. Dibuat jauh sebelum Presiden Joko Widodo mewacanakan tol laut. Artinya Pemkot sudah memprediksi potensi lapangan kerja di bidang kelautan sangat besar.

"Nah waktu mendirikan SMKN ini saya melihat berita, banyak perusahaan pelayaran di Belanda bangkrut, itu mengapa, karena tenaga kerjanya tidak ada. Artinya ini kan peluang, lulusan sekolah ini bisa bekerja di perusahaan-perusahaan bidang transportasi laut," jelasnya.

Awalnya dia berpikiran saat tamat dari sekolah ini, para lulusannya tinggal dites satu kali saja, dan jika lulus langsung bisa berlayar atau bekerja. Tapi ternyata banyak persyaratan dan sertifikat, Midji mengartikan ini tidak menunjang program tol laut yang dicanangkan presiden.

"Jika kapal-kapalnya banyak, tapi tenaga kerjanya tidak ada, siapa yang mau menjalankan. Saya nanti mau surati presiden, mau tutup saja sekolah ini," pungkasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Mulyadi menambahkan, tujuan Pemkot mendirikan SMKN Pelayaran lima tahun silam, awalnya, selain peluang kerja yang cukup besar, juga untuk membantu pelajar dari keluarga miskin. Sebab hampir sebagian besar siswa SMKN Pelayaran itu direkrut dari anak-anak kurang mampu.

Harapannya ketika lulus bisa memperoleh ijazah profesi ANT/ATT IV. “Sehingga tamatan SMKN pelayaran ini bisa langsung masuk pada pasaran kerja atau setidaknya kuliah di akademi yang memiliki peluang kerja yang besar,” tuturnya.

Apalagi mereka tidak dipungut biaya apapun untuk mengenyam pendidikan di sekolah ini. “Nah pendidikan di SMKN Pelayaran ini gratis, artinya seluruh pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh Pemkot,” katanya.

Sejak didirikan 2011 lalu, SMKN 9 sudah menghasilkan lulusan sebanyak tiga angkatan. Lulusan sekolah tersebut kata dia, akan mendapatkan dua sertifikat atau ijazah. Pertama sertifikat darat dan yang kedua sertifikat laut. Sertifikat darat, kewenangannya ada di Kemendikbud dan tidak ada masalah. Sementara yang masih mengganjal sertifikat laut untuk pelayaran yang dikeluarkan Kemenhub. Berbagai upaya telah dilakukan dengan berkoordinasi ke pihak Kemenhub, namun hingga kini belum ada titik temu dalam penyelesaian persoalan ini.

Sutarmidji juga membeberkan, siswa SMKN Pelayaran ini juga tidak diperkenankan praktik di kapal Angkatan Laut. Padahal pendirian sekolah tersebut, kala itu bekerja sama dengan Pangkalan TNI AL (Lanal) Pontianak. “Tenaga pengajarnya juga ada beberapa dari Lanal Pontianak (kini Lantamal XII Pontianak),” katanya.

Melalui kerja sama itu, harapannya bisa melatih kedisiplinan siswa. Juga setidaknya bisa ikut praktik berlayar mengikuti kapal-kapal milik TNI AL. “Tapi kenyataannya tidak diakui, tidak diizinkan,” ucapnya.

Bahkan, lanjut Midji ketika pihaknya mengikutsertakan siswa-siswa praktik berlayar di kapal niaga, siswa justru disembunyikan di ruang-ruang tertentu di kapal. Ini dilakukan lantaran syahbandar tidak mengizinkan mereka mengikuti praktek berlayar. “Dengan alasan sekolah tersebut belum memenuhi persyaratan,” terangnya.

Wali kota yang telah menjabat dua periode ini pun berharap, Akademi Pelayaran tidak bersifat eksklusif. Seolah-olah sebagai sebuah perguruan tinggi yang sangat sakral sehingga siswa lulusan SMKN Pelayaran tidak bisa mengenyam pendidikan di akademi itu.

Bahkan, informasinya, di sekolah pelayaran swasta, ketika siswa naik kelas III, ada yang pindah sekolah ke SMKN Pelayaran yang sudah mapan, hanya untuk mengikuti ujian agar bisa melanjutkan ke Akademi Pelayaran.

“Cara-cara seperti ini harus diakhiri, harusnya visi Bapak Presiden dalam bidang kelautan dan kemaritiman didukung. Wajib ada perbaikan-perbaikan birokrasi di dalam perizinan dan perlakuan terhadap SMKN Pelayaran ini,” tandasnya.(bar)

Berita Terkait