Surat KASN Diragukan

Surat KASN Diragukan

  Rabu, 18 November 2015 10:12
RAKOR : Rapat Koordinasi Aparatur Sipil Negara Kapuas Hulu berlangsung sukses. MUSTA’AN/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Surat KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Kapuas Hulu Marius Marcellus TJ, S.H, M.M agar membatalkan SK mutasi 65 pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu masih jadi isu hangat. Hanya saja surat asli dari KASN tidak pernah muncul ke publik, dan surat yang diterima penjabat bupati Kapuas Hulu hanya foto coppy-an.

“Saya sudah terima surat KASN itu. Yang saya terima juga foto copy,” ungkap PJ Bupati usai Rapat Koordinasi Aparatur Sipil Negara Kapuas Hulu di kediaman dinasnya, Selasa (17/11).Dengan tegas PJ mengaku ragu dengan keaslian surat tersebut. Isi dari surat itu dinilai janggal dan sangat lucu."Saya ragu, isi surat itu pun sangat lucu. Masak landasan hukumnya UU Nomor 45 tahun 2015,” terangnya. Undang-undang Nomor 45 tahun 2015 itu tentang penyertaan modal terhadap bulog.

“Surat itu memang tidak benar, saya tidak tahu," tegasnya.Marcellus mengaku akan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika surat tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat. Tidak akan ada pembiaran terhadap hal-hal propokatif dan meminta media (wartawan) tak menyajikan berita yang provokatif."Kami akan lihat, jika masalah ini menimbulkan keresahan saya lapor. Media juga harus mendidik," tegas Marcellus. Semestinya kepolisian dapat bergerak jika ada hal yang menimbulkan keresahan. Bupati menegaskan dirinya tidak akan melakukan konfirmasi ke KASN terkait surat tersebut. Karena belum dipastikan kebeneranya.

"Tak perlu konfimasi, saya maunya surat itu mesti clear,” pintanya.Benar atau tidak, kata Marcellus, kalau tidak benar ngapain harus dikonfirmasi. Sekda Provinsi sudah memberikan arahan yang luar biasa. Ini untuk semua tatanan struktural. "Mulai dari pejabat aselon II, III dan IV sampai ke kecamatan," jelasnya.PJ Bupati menegaskan, dirinya tidak merasa dirugikan adanya surat itu.

"Apanya yang dirugikan. Terkait kebijakan ini tentulah saya yang tahu,” terangnya.Menurut Marcellus, apa yang dilakukannya bagian dari penyelamatan. “Kalau saya mau jahat sudah saya lapor polisi ada tindak pidana korupsi terkait pemberian tunjangan. Sebetulnya saya selamatkan teman-teman di Baperjakat," ucapnya.

Marcellus menyerukan dirinya adalah bagian dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dari itu tidak mungkin dirinya merugikan ataupun merusakan satuan corp-nya.Pada kesempatan yang sama, Sekda Prov Kalbar, Dr. H. M. Zeet Hamdy Assovie MTM mengatakan, surat KASN dirinya belum membaca surat tersebut. Mestinya ada prosedur kalau memang surat itu betul, tentu ada konfirmasi.

"Tapi sampai hari ini saya belum ada konfirmasi. Kalau ada tentu kami akan gelar. Jika KASN turun kelapangan, pasti Sekda Provinsi akan mendampingi,” ungkap Assovie.Karena semua kegiatan yang menyangkut pemerintahan pasi ada prosedur tetap."Saya peribadi senang, kalau KASN ada perhatian kepada kita," tegas Sekda. Berkaitan dengan legalitas, Sekda tidak berkomentar banyak. Sebab belum mendapatkan fisik asli surat tersebut.

"Saya tidak tahu apakah itu betul, saya belum menerima suratnya. Kalau sudah ada nanti akan cek dan crosscek," katanya.KASN secara kelembagaan berhubungan baik dengan Pemprov Kalbar. Namun kaitannya dengan surat pelantikan itu belum ada koordinasi."Mereka belum ada turun ke Pontianak. Semestinya kalau itu benar mereka akan ada konfirm ke kami di provinsi," tutup Sekda Prov Kalbar. Dengan demikian pemerintah provinsi dan kabupaten belum pernah terima konfirmasi secara resmi dari KASN.(aan)

Berita Terkait