Sudahkah Belanja APBN Berkontribusi Optimal?

Sudahkah Belanja APBN Berkontribusi Optimal?

  Selasa, 21 November 2017 09:09   94

Oleh Suhendi SE, MPA

Penyerapan anggaran belanja Pemerintah Pusat diharapkan menjadi stimulus secara konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti dengan pagu belanja APBN yang meningkat tiga tahun terakhir dari Rp7 triliun menjadi Rp9 triliun. Selain itu, alokasi belanja transfer ke daerah (TkD) juga meningkat hingga Rp19 triliun. Namun demikian, sudahkah belanja APBN sebesar Rp28 triliun tersebut memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan di Kalbar?

Sejak Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diserahkan oleh Gubernur Kalbar Cornelis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (satker K/L) tanggal 13 Desember 2016 di Balai Petitih Kantor Gubernur Provinsi Kalbar hingga pertengahan November 2017, satker K/L instansi vertikal telah menyerap anggaran sebesar Rp7 triliun (75%). Realisasi anggaran dimaksud terdiri dari: belanja pegawai Rp3 triliun, belanja barang dan modal masing-masing Rp2 triliun.

Dibandingkan penyerapan APBN tahun lalu, belanja modal meningkat Rp114 miliar, sedangkan belanja barang menurun Rp86 miliar. Penurunan belanja barang tersebut menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2017 untuk menunda atau menghentikan pencairan dana kegiatan yang diefisienkan, antara lain yaitu: perjalanan dinas dan paket meeting, honorarium kegiatan, operasional perkantoran, jasa, pemeliharaan, dan non operasional lainnya.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga telah mencairkan dana TkD ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kalbar Rp15 triliun (74%), terdiri dari: Dana Alokasi Umum (DAU) Rp10 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp579 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp2 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp60 miliar, dan Dana Desa (DD) Rp1 triliun. Alokasi TkD ke Kalbar meningkat lebih dari Rp2 triliun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp17 triliun. Sejak 2017, DAK fisik dan dana desa dicairkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan yang selama ini disalurkan secara terpusat oleh Ditjen Perimbangan Keuangan dari Rekening Bendahara Umum Negara melalui KPPN Jakarta II ke RKUD masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk untuk Pemda Kalimantan Barat.

DAK Fisik digunakan untuk: pertama, memenuhi standar pelayanan publik dibidang: pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, industri kecil, dan pariwisata. Kedua, mencapai sasaran prioritas nasional: sekolah kejuruan, rumah sakit rujukan, air minum, sanitasi, jalan, pasar, irigasi, dan transportasi. Ketiga, mempercepat infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi (perumahan/permukiman, jalan desa, dermaga kecil, tambatan perahu, dan puskesmas).

Dana Desa ditargetkan untuk: Pertama, pembangunan fisik, antara lain untuk: jalan desa, jembatan, toilet umum, air bersih, tembok penahan tanah, Pendidikan Anak Usia Dini, Pos pelayanan terpadu, sumur, pasar desa, normalisasi jalan air, dan irigasi. Kedua, pemberdayaan masyarakat, antara lain: pelatihan kerajinan tangan, kewirausahaan pemuda, pelatihan e-marketing dan website industri rumah tangga; pelatihan: benih, kerapu, budidaya cemara laut, dan bakau; pelatihan kuliner makanan lokal, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pemanfaatan limbah organik rumah tangga, dll.

Alokasi belanja instansi vertikal satker K/L dibidang Ekonomi dan Pendidikan lebih dari 50 persen dibandingkan keseluruhan dana belanja APBN yang dialokasikan di Kalimantan Barat, yaitu sebesar Rp5 triliun (55%). Hingga pertengahan November 2017, realisasi anggaran kedua bidang tersebut mencapai Rp4 triliun (70%). Dengan alokasi lebih dari 50% mengindikasikan Pemerintah Pusat sangat concern terhadap pembangunan ekonomi dan pendidikan di Kalbar.

Output pembangunan ekonomi, antara lain untuk: pembangunan jalan dan jembatan, perluasan sawah, budidaya padi dan jagung, rekonstruksi jalan, jaringan irigasi, pembangunan air baku, pengembangan kapasitas bandar udara dan pelayanan kepelabuhan, revitalisasi danau dan penampungan air, pasar rakyat, dan lain-lain; sedangkan target pembangunan pendidikan di Kalbar, antara lain untuk: Tunjangan Profesi Guru PNS/Non PNS, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah, sarana/prasarana pendukung pembelajaran, Program Indonesia Pintar (PIP), dan lain-lain.    

Fungsi Pawisata dan Budaya juga dapat direalisasikan sebesar Rp1 triliun (99%) yang sekaligus menegaskan pentingnya akulturasi budaya China, Dayak, dan Melayu (CiDaYu) yang sangat kental menyatu mewarnai kehidupan toleransi antar umat beragama, berbangsa, dan bernegara di Kalbar. Output pariwisata dan budaya, antara lain untuk: branding pariwisata daerah, Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Pelatihan SDM Bidang Kepariwisataan, dan Partisipasi daerah pada event promosi pariwisata mancanegara, seperti: Festival Sail Karimata di Kayong Utara.  

Kontribusi belanja APBN melalui satker K/L, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan TkD diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat baik secara konsumtif melalui Belanja Pegawai, Barang, dan Bantuan Sosial, maupun produktif melalui Belanja Modal. Namun demikian, sudahkah efektivitas dan efiensi Belanja APBN sebesar 28 triliun rupiah dimaksud memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi di di belahan barat Tanah Borneo?

Pertanyaan ini seharusnya menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran sehingga Belanja APBN yang digelontorkan Pemerintah Pusat kepada Pemda Kalbar, satker K/L, dan SKPD dapat direalisasikan secara efektif sesuai dengan target ouput, efisien berdasarkan kegiatan yang diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, transparan melalui pengelolaan keuangan APBN yang profesional, dan akuntabel melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat berbasis sistem informasi dan teknologi (IT) memadai dibawah supervisi pengembangan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan.

SUHENDI, S.E., M.P.A.

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IA, Bidang PPA I, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalbar