Suap Bersandi Pengajian Loloskan Ibu

Suap Bersandi Pengajian Loloskan Ibu

  Minggu, 8 Oktober 2017 14:18

Berita Terkait

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sulawesi Utara (Sulut) Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR Aditya Anugrah Moha sebagai tersangka suap. 

Kedua tersangka sebelumnya ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Jumat (6/10) malam.  

Setelah memeriksa intensif  dan melakukan gelar perkara, KPK meningkatkan penanganan kasus ke penyidikan seiring penetapan Sudi dan Aditya sebagai tersangka. 

“KPK menetapkan dua tersangka. Diduga sebagai penerima SDW (Sudiwardono) dan sebagai pemberi  AAM (Aditya Anugrah Moha)‎,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di kantornya, Sabtu (7/10) malam. 

Syarif menjelaskan, Aditya diduga memberi uang kepada Sudi untuk memengaruhi putusan banding terdakwa dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) medio 2010 mantan Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan (MMS). 

Selain itu, agar Ibunda Aditya yang sebelumnya sudah divonis Pengadilan Tipikor Madano penjara lima tahun, denda Rp 200 juta itu tidak ditahan selama menjalani banding. 
Untuk mengamankan putusan banding, pihak keluarga Marlina mendekati Sudiwardono, ketua PT sekaligus ketua majelis banding perkara itu. Sudiwardono dijanjikan nilai  commitment fee  SGD 100 ribu. 
“Pemberian uang untuk memengaruhi putusan banding dalam perkara serta agar penahanan terdakwa tidak dilakukan,” katanya.

Dalam transaksi suap menyuap, kata Syarif, Aditya dan Sudiwardono menggunakan kode “pengajian” sebagai kamuflase. “Kode yang digunakan mohon maaf menggunakan “pengajian”,” katanya. 

Dijelaskan Syarif, pembongkaran kasus ini berawal dari OTT di Jakarta, Jumat (6/10) malam. 

KPK mengamankan lima orang di Jakarta. Yakni, Aditya, Sudiwardono, Y istri Sudi, YM ajudan Aditya dan M sopir Aditya. 

Syarif menjelaskan, Kamis (5/10) sore, Sudi dan istri tiba di Jakarta dari Manado. Mereka menginap di sebuah hotel kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat. Hotel dipesan atas nama orang lain. 

Lantas setelah acara makan malam, Jumat (6/10), sekitar pukul 23.15 , Sudiwardono kembali ke hotel tempat mereka menginap. 

Nah, kata Syarif,  beberapa saat setelah itu diduga terjadi penyerahan uang di tangga darurat hotel oleh Aditya kepada Sudiwardono. 

Setelah penyerahan terjadi, tim KPK langsung menangkap Aditya bersama ajudannya di lobi hotel. 

Setelah itu, tim KPK mengamankan Sudiwardono di kamar hotel. Dari kamar itu, tim menemukan SGD 30 ribu dalam amplop putih dan SGD 23 ribu di amplop cokelat. 

“Uang dalam amplop cokelat diduga sisa pemberian sebelumnya,” kata Syarif. 

Selain itu, tim penyidik KPK juga mengamankan SGD 11 ribu di mobil Aditya yang tak lain adalah politikus Partai Golkar.  “Uang ini diduga bagian dari total commitment fee secara keseluruhan,” ujarnya. 

KPK kemudian memboyong kelima orang itu untuk menjalani pemeriksaan. Selain kelimanya, KPK juga mengamankan total SGD 64 ribu dalam operasi senyap kali ini. 

Menurut dia, Sudiwardono diduga bukan kali ini saja menerima uang dari Aditya. Syarif menjelaskan, pertengahan Agustus 2017 sudah diserahkan SGD 60 ribu dari Aditya kepada Sudi di Manado. Kemudian, yang kedua pada Jumat (6/10) diserahkan lagi SGD 30 ribu oleh Aditya kepada Sudi, di Jakarta. Aksi itu berhasil dibongkar KPK. 

Sebagai pemberi suap, Aditya dijerat pasal  6 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 ‎sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. 

Sedangkan Sudiwardono sebagai penerima suap disangka melanggar  pasal 12 huruf a, b, c, atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 ‎sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. 

Syarif mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung (MA) atas koordinasi dan itikad baik yang dilakukan untuk pencegahan korupsi. 

“Saat ini KPK bersama MA sedang bekerja sama memperkuat pengawasan dan seluruh badan peradilan di bawah MA,” ujarnya. 

Syarif mengimbau kepada seluruh aparat penegak hukum agar menghentikan praktik korupsi. “Kami  mengajak masyarakat mengawasi  aparat dan melapor kalau ada dugaan tipikor. Identitas (pelapor) akan dilindungi,” tegasnya.

Kepala Badan Pengawas MA Sunarto mengatakan, terhitung 7 Oktober 2017 Sudiwardono diberhentikan sementara. “Karena hari libur, suratnya ditandatangani besok,” kata Sunarto di kantor KPK, Sabtu (7/10) malam. 

Dia mengimbau aparatur dan badan peradilan di bawah MA untuk berubah. “Jangan takut berubah ke arah yang lebih baik,” ujarnya. 

Juru Bicara MA Hakim Agung Suhadi menuturkan, setelah mengikuti perayaan HUT TNI di Manado, Kamis (5/10) Sudiwardono pamit ke wakil ketua PT berangkat ke Jakarta karena urusan dinas. Namun ternyata Sudiwardono ditangkap KPK karena diduga menerima suap. MA pun tak bisa menutupi kekecewaannya. 

“Tidak bisa disangkal lagi hal ini mengecewakan dan memerihatinkan. Walau  ini bagian dari upaya MA kerja sama dengan MPK untuk membersihkan hakim,” kata Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) itu di kantor KPK, Sabtu (7/10). 

Dia mengimbau kepada semua hakim dan aparatur MA untuk  membuka lagi pasal-pasal peraturan yang menjadi pedoman hakim dan aparatur pengadilan. Kemudian janji hakim  menjunjung tinggi martabat, serta kode etik hakim. “Dan sanggup menerima sanksi bisa melanggar,” tegasnya. (ody)

Berita Terkait