Strategi Bangun Mempawah

Strategi Bangun Mempawah

  Senin, 29 Agustus 2016 09:30
DIKLAT: Pembangunan Diklat Perhubungan Darat senilai Rp300 miliar bersumber dari pos anggaran kementrian perhubungan.

Berita Terkait

MEMPAWAH-Bupati Mempawah, H Ria Norsan mengungkapkan strateginya dalam membangun Kabupaten Mempawah. Salah satunya dengan memanfaatkan anggaran pemerintah pusat. Syaratnya, pemerintah daerah wajib menyediakan lahan yang akan digarap untuk pembangunan tersebut.

“Dalam membangun daerah ini, kita tidak akan bisa jika hanya mengandalkan dana APBD. Mengingat, APBD sangat terbatas dan telah diploting untuk keperluan daerah lainnya,” tutur Ria Norsan dihadapan Anggota DPRD Mempawah, belum lama ini.

Mensiasati itu, imbuh Norsan, dirinya harus pintar-pintar melakukan lobi kepada pemerintah pusat termasuk pihak kementrian agar mengucurkan dana program pembangunan di Kabupaten Mempawah. Namun, harus tetap memperhatian kemampuan daerah agar program pembangunan itu dapat direalisasikan dengan maksimal.

“Contohnya, pembangunan diklat perhubungan darat di Desa Antibar. Kita hanya bermodalkan lahan seluas 20 Ha dengan nilai pembebasan sekitar Rp 1 miliar. Namun, pembangunan yang direalisasian Kementrian Perhubungan nominalnya mencapai Rp 300 miliar. Ini keuntungan yang sangat positif untuk kemajuan pembangunan daerah,” pendapatnya.

Bukan itu saja, masih menurut Norsan, strategi serupa juga diterapkannya dalam merealisasikan pembangunan Kampus IPDN di Desa Sungai Purun. Dengan modal menyediakan lahan, pembangunan tersebut sedang direalisasikan. Walau pun saat ini proses pembangunannya sedang tersendat.

“Pembangunan Kampus IPDN tersendat, karena ada peralihan anggaran dari Kementrian Dalam Negeri kepada pihak IPDN. Namun, kita akan tetap usahakan agar pembangunan ini tetap akan dilanjutkan hingga tuntas,” tegasnya.

Meski demikian, Norsan memastikan pihaknya akan bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang tidak memanfaatkan lahan yang telah disediakan pemerintah daerah. Seperti, lahan seluas 55 Ha di Desa Kuala Secapah yang rencananya akan dibangun Lantamal. Sampai saat ini, pembangunan tersebut tak kunjung direalisasikan.

“Untuk tanah Lantamal, statusnya pinjam pakai. Kemarin sudah kita ingatkan, jika pembangunan Lantamal batal, maka lahan akan kita ambil alih. Konfirmasi dari pihak TNI AL, dilokasi itu akan dibangun Mako Marinir dengan kekuatan 600 personil,” papar Norsan.

Norsan pun memastikan dirinya tidak akan menyerahkan keseluruhan lahan seluas 55 Ha tersebut kepada TNI AL. Pemerintah Kabupaten Mempawah hanya akan memfasilitasi untuk keperluan pembangunan Mako Marinir saja. Sisanya, akan dimanfaatkan pemerintah daerah untuk pembangunan lainnya.

“Pembangunan Lantamal IV tetap akan direalisasikan. Namun, lokasinya digeser bukan di Kuala Secapah tetapi di Parit Kebayan, Desa Jungkat, Kecamatan Siantan. Saat ini sudah masuk dalam proses lend clearing,” pungkasnya.(wah)

Berita Terkait