Status Rumah Kemenpupera Mesti Jelas

Status Rumah Kemenpupera Mesti Jelas

  Selasa, 28 June 2016 10:24
RUMAH : Rumah yang dibangun Kemenpupera sudah ditutupi semak belukar. FOTO MUSTA‘AN

Berita Terkait

PUTUSSIBAU — Tidak jelasnya status pemilik rumah khusus yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemenpupera RI) di kawasan perbatasan negara di Kabupaten Kapuas Hulu, membuat rumah terbut terlantar dan tidak terawat.

Mestinya, meskipun masih ada proses hukum, pengelolaan rumah tersebut harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Gunawan, camat Batang Lupar mengatakan, puluhan rumah yang dibangun dari dana Kemenpupera di desa Sempadan Kecamatan Batang Lupar sudah tidak terawat sejak dibangun tahun 2012.

Bahkan rumah yang hanya berjarak puluhan meter dari jalan strategis nasional perbatasan (Lintas Utara) tak terlihat, karena sudah ditutupi bawas (semak belukar) dan pohon-pohon besar dan tinggi menjulang. Dikatakannya, untuk Batang Lupar mendapat jatah rumah khusus dari Kemenpupera sebanyak 50 unit.

"Kini kondisinya tak terurus, banyak rumput liar disekelilingnya," katanya, Selasa (27/6).Padahal jika rumah tersebut diserahkan ke pemerintah daerah, bisa di fungsikan untuk rumah guru atau PNS lainnya yang tidak memiliki tempat tinggal di kecamatan dan tak harus menumpang di rumah warga.

Dia sangat berharap rumah khusus tersebut segera jelas statusnya supaya bisa difungsikan untuk pegawai. Karena banyak pegawai di kecamatan Batang Lupar tidak punya rumah dinas dan  pastinya ia menginginkan adanya bukti serah trima. Nagaimana sistem pengelolaan rumah itu agar dapat dipergunakan sesuai peruntukkannya.“Adminsitrasi penyerahan harus ada dan jelas,”kata Gunawan.

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero, menegaskan, proyek Kemenpera ada prosesnya, mulai dari lelang dan penetapan pemenang lelang. "Saya kira jika ada yang bertentangan dalam pembangunan proyek tersebut, yang bisa memberikan sanksi kepada pelaksananya ialah Kemenpera itu sendiri, tidak mungkin kami," tuturnya. Walaupun tanah tempat rumah itu dibangun aset Pemda.

Dia memastikan, untuk aset tanah pastinya tidak ada masalah dari pemerintah setempat. Untuk bangunan yang jadi permasalahan, karena belum adanya peralihan aset. "Kami tetap akan mencoba mengarahkan kepada mereka untuk menggunakan rumah yang sudah dibangun," ucapnya. Dia juga menginginkan rumah yang sudah dibangun tersebut bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.(aan)

Berita Terkait