Status Archandra Stateless!

Status Archandra Stateless!

  Kamis, 18 Agustus 2016 09:30
ARCANDRA TAHAR

Berita Terkait

Kemenkum HAM Upayakan Pengembalian Status WNI

JAKARTA – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris mengatakan, mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Archandra Tahar kini tidak punya negara (stateless). Menurut Freddy, Archandra telah melepas status warga negara Indonesia-nya. Namun, status kewarganegaraan Amerika Serikat-nya juga dilepas ketika ia dilantik sebagai menteri di Indonesia.  “Artinya orang ini kan sedang stateless,” tegas Freddy di kantor Kemenkumham, Rabu (17/8). 

Menurut dia, saat ini Kemenkumham  tengah mengurus status kewarganegaraan Archandra. Freddy mengatakan, Kemenkumham akan tetap mengacu pada Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dalam mengurus Archandra.

Salah satu pertimbangannya, kata Freddy, meski hanya beberapa hari menjabat menteri ESDM, Archandra punya jasa bagi bangsa dan negara. Berdasarkan informasi yang diterima Kemenkumham, kata Freddy, selama beberapa hari menjabat menteri Archandra sudah menghemat anggaran triliunan rupiah terlepas sah atau tidaknya yang dia lakukan. Artinya, tegas Freddy, Archandra telah berbuat sesuatu  kepada bangsa dan negara. 

“Meski selama ini kita perdebatkan a, b, c, tapi soal kewarganegaraan Archandra sedang kami urus,” tegas anak buah Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly ini. 

Ia menjelaskan, salah satu mekanisme yang dilakukan adalah dengan menggunakan pasal 20 UU nomor 12 tahun 2006.  Pasal 20 berbunyi:  “Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan  kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah  memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan  pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan  ganda”. “Bisa dengan pasal 20, bisa juga dengan keadaan stateless,” kata Freddy. 

Ia menambahkan, dalam prinsip UU Kewarganegaraan, pertama tidak mengenal seorang warga negara pun yang stateless. Kedua, kata dia, warga negara dalam perlindungan maksimum.  “Archandra pernah menjadi WNI, makanya harus kita lindungi. Tidak ada di dunia mana pun yang stateless, maka untuk itu kita cari (solusi),” katanya. 

Dia menjelaskan, UU Kewarganegaraan tidak mengatur prosesor soal stateless. “Sebenarnya kalau kita  mau mengambil sikap yang cepat, dia katakan misalnya memohonkan kepada Menkumham dan dia katakan stateless, sudah kita langsung kasih,” paparnya.

Namun, lanjut dia, daripada ribut-ribut lebih baik menggunakan pasal 20 saja. Sebab, kata dia, pasal 20 mengatur soal pemberian status WNI dan kepentingan negara. “Nah, ini sangat berkepentingan. Karena persoalan ESDM ini merupakan persoalan pelik yang tidak pernah selesai. Tapi, Alhamdulillah beberapa kontrak dan kasus dia selesaikan dengan baik,” katanya.

Freddy mengaku sudah pernah berbicara dengan Archandra terkait persoalan dwikewarganegaraan yang akhirnya membuat pengganti Sudirman Said itu terpental dari Kabinet Kerja. 

“Saya sudah diskusi dengan Pak Archandra, saya tanyakan mengerti tidak tentang aturan-aturan (kewarganegaraan)  dia (Archandra) bilang tidak mengerti,” kata Freddy.

Dia juga sudah mengonfirmasi kepada Archandra apakah mengerti aturan soal  pasal 23  Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang mengatur hal yang mengakibatkan hilangnya status WNI.  Archandra mengaku tidak mengerti. Karenanya, Archandra pun memegang dua paspor yakni Amerika Serikat dan Indonesia. 

“Dia tidak mengerti pasal 23 ayat a, f, h (UU 12/2006). Karena memang di AS di UU Citizenship-nya menyatakan tidak melepas kewarganegaraan. Jadi, dia tidak mengerti, makanya diapegang dua-duanya paspor,” kata dia. 

Karenanya, Freddy menegaskan, masalah yang ada  bukanlah sebuah kebohongan yang disengaja Archandra. Bahkan, ia berujar,  tidak ada kesengajaan  yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam persoalan Archandra.  

“Yang selama ini orang katakan, presiden lalai,  tidak. Bahwa menang karena ketidakahuan Archandra. Ketidaktahuan inilah yang mau kita perbaiki sekarang,” katanya. 

Rumor didepaknya Archandra kerena melapor Komisi Pemberantasan Korupsi terkait sejumlah penyimpangan di kementerian yang baru dipimpinannya masih simpang siur. 

Archandra diduga tidak hanya didepak karena soal status kewarganegaraan. Spekulasi soal didepaknya Archandra yang makin liar mengarah kepada inisiatifnya melaporkan kebobrokan ESDM kepada KPK. Benarkah demikian? 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan, melapor yang dimaksud bukan seperti spekulasi yang beredar di publik saat  ini. 

"Melaporkan itu bukan seperti yang beredar ya, jadi seolah-olah membawa dokumen," kata Agus usai memimpin Upacara HUT RI ke 71 di kantor baru KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/8). 

Namun, kata Agus, kedatangan Archandra  ke KPK, Senin (8/8), itu merupakan sebuah courtesy call atau kunjungan kehormatan. Sebagai pejabat baru, tentu Archandra akan berkunjung ke berbagai pihak maupun lembaga. 

"Bahwa beliau datang itu saya melihat sebagai courtesy call ya. Jadi, sebagai pejabat baru sopan santunnya ketemu dengan banyak pihak," kata Agus.

Memang, kata Agus, saat itu Archandra mengatakan ingin akuntabel di kementerian yang dipimpinnya. Namun, tegas dia, tidak ada pembicaraan atau kesepakatan antara KPK dan Archandra untuk membongkar apa pun di kementerian ESDM. 

"Kemudian beliau memang mengatakan pengin akuntabel. Kalau yang tersebar itu kan mau mbongkar ini, mau bawa data, itu tidak (benar)," kata Agus. 

Karenanya, Agus kembali menegaskan kunjungan pria yang 20 tahun bekerja di Amerika Serikat itu hanya sekadar courtesy call dan menyatakan komitmennya untuk akuntabel. 

Soal pencopotan Archandra karena status kewarganegaaan, Agung tidak ingin mengomentarinya. Sebab, Archandra dicopot karena bukan terjerat kasus korupsi.

"Kasusnya kan bukan kasus korupsi. Aturan  imigrasi dan kewarganegaraan bukan masalah korupsi toh?" pungkas Agus. 

Sebelumnya, Archandra mengaku merasa terhormat bisa bertemu dengan pimpinan KPK, Senin (8/8). Selain berkenalan dengan pimpinan, tujuannya ke KPK untuk mengetahui rekam jejak kementerian yang dipimpinnya. Mengingat, beberapa nama pejabat sempat terseret kasus korupsi. Karena itu Archandra ingin tahu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan.

"Kemudian, perbaikan apa yang bisa kami lakukan terutama di sektor ESDM agar lebih baik menangani sektor ini. Terutama transparansi sektor ini," kata Archandra kala itu.

Pria yang sudah 20 tahun tinggal di AS ini ingin membuat sistem yang lebih baik, terencana dan terukur. Archandra mengaku masih butuh waktu agar tidak salah dalam mengambil langkah ataupun membuat keputusan.

Wakil Ketua KPK Laode Syarif saat itu mengatakan, sudah menjelaskan beberapa kajian kepada Archandra. Salah satunya yakni mengenai sejumlah kajian di sektor energi, yang sudah dilakukan komisi antirasuah.

"Kami jelaskan ke pak menteri bahwa KPK itu memiliki sejumlah kajian soal minyak dan gas, tambang, energi, dan khususnya yang berhubungan agar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia transparan," kata Syarif usai menerima kunjungan Archandra di kantor KPK, Senin (8/8). (ody)

Berita Terkait