Standar UKG Naik, Guru Resah

Standar UKG Naik, Guru Resah

  Rabu, 5 Oktober 2016 10:36

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Pemerintah melalui kementerian terkait akan menetapkan nilai minimal (passing grade) kelulusan uji kompetensi guru (UKG). Semula dari 5.00 jadi 8.00 pada 2016. Rencana Pemerintah Pusat ini dinilai terlalu berat bagi guru. Apalagi bagi guru yang bertugas di daerah pedalaman yang minim sarana dan prasarana penunjangnya, sehingga dikhawatir banyak guru yang tak lulus mengikuti UKG.

Wenefrida Hubung, guru SDN 04 Putussibau Utara, mengaku kaget dan terbebani dengan standar minimal kelulusan UKG 8.00. Bahkan, dia pesimistis bisa mencapai nilai 8.00, karena nilai tersebut terlalu tinggi baginya. Menurut dia, tak hanya dirinya yang khawatir, guru-guru lainnya juga. "Nilai 5.00 saja banyak guru tak lulus, apalagi 8.00, pasti banyak yang tidak mampu," terangnya.

Menurut Wene, sapaan karibnya, guru yang mengajar di daerah pedalaman sulit mencapai standar nilai minimal UKG, karena mereka kurang mendapat pelatihan dalam mempelajari modul. Apalagi yang mengikuti ujian tersebut, diakui dia, rata-rata berusia senja, sehingga mereka tak menguasai teknologi. "Ke depan jika kami ditekankan harus mencapai nilai 8.00, pemerintah memberi pembekalan atau pelatihan," terangnya.

Senada dengan Wene, guru Kelas SDN 05 Putussibau, Erik, juga mengaku nilai UKG  8,00 yang akan ditetapkan pemerintah, berat bagi mereka untuk mencapainya. "Untuk mencapai target itu sulit, karena para guru di sini kurang mendapatkan pelatihan," ujarnya.

Belum lagi, kata Erika, guru di Bumi Uncak Kapuas masih banyak tidak mengetahui teknologi, sehingga akan menjadi hambatan bagi yang mengikuti UKG.

Menanggapi standar minimal UKG yang dikeluhkan guru tersebut, Petrus Kusnadi, kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kapuas Hulu, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi guru memang wajib dilakukan. Namun, dia menambahkan, perlu diketahui jika mutu pendidikan tersebut memiliki standar. “Standar pendidikan setiap daerah tak boleh disamaratakan. Mesti ada perbedaan,” tutur pria asal Sejiram ini.

Dikatakannya, untuk meningkatan kompetensi guru di Kapuas Hulu banyak hambatan yang dihadapi. Seperti, dimisalkan dia, banyak guru yang pensiun, ditambah lagi dalam 2 tahun ini tidak ada pengangkatan guru. Kondisi seperti ini, diakui dia, berdampak pada guru di lapangan. "Ada sekolah rombongan belajarnya enam, gurunya hanya dua. Otomatis bagaimana mereka mengejar kompetensi yang ditetapkan," paparnya.

Dengan kondisi yang seperti itu, kata Petrus, guru tentunya tidak memiliki waktu belajar yang banyak, karena mereka memiliki rombongan belajar banyak. Sementara, dia menambahkan, mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar dalam menghadapi UKG nanti. "Mereka tidak memiliki kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi, belum lagi banyak guru yang masih gagap teknologi," terangnya.

Selama ini, kata dia, jika guru mengikuti UKG, motivasi guru itu berbeda. Diakui dia, bukannya mereka ingin meningkatkan kompetensinya, melainkan ingin mendapatkan sertifikasi. Jika benar nantinya pemerintah pusat menerapkan standar kompetensi 8.00, pihaknya mengaku belum siap. Namun demikian, dia juga memungkiri bahwa bukan berarti guru Kapuas Hulu itu tidak mau ikut UKG, melainkan masih faktor menuju kesiapan semata. (aan)

Berita Terkait