*Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

*Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

  Selasa, 25 Oktober 2016 09:30

Berita Terkait

60 Perusahaan jadi Peserta

KETAPANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kalbar melalui Kantor Cabang Perintis Ketapang, menggelar sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut diikuti 60 perusahaan di Ketapang dan Kayong Utara, yang berlangsung di Hotel Aston Senin (24/10) kemarin.

Sosialisasi dengan tema: Forum Komunikasi Tertib Administrasi dan Regulasi Program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, dihadiri oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kalbar Muhyidin SEMM, Kepala Cabang Perintis Ketapang Apik Husni Maarif, Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Ketapang yang diwakili Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan (Kabidwasnaker) Firdaus, serta Kejaksaan Negeri Ketapang yang diwakili Kasi Datun, Monita.

Menurut Kabidwasnaker Firdaus, pada 1 Januari 2014, pada 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan mulai beroprasi penuh dengan menambah satu program, yaitu program pensiun. Dengan demikian, dia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan empat program. Empat program yang dimaksud dia adalah jaminan kecelakaan, kematian, hari tua, dan pensiun.

Firdaus juga menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 14, disebutkan jika setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Karena, ditegaskan dia, dalam undang-undang ini tidak ada pengecualian dalam pendaftaran tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud dia, baik karyawan tetap, karyawan kontrak, maupun karyawan harian lepas, sehingga wajib hukumnya untuk mendaftarkan diri.

Bahkan, diingatkan dia, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2016, diperjelas dia jika pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan, dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi tidak mendapat pelayanan publik. "Kami berharap kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh para pengusaha, untuk meminta penejalasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan mendaftarkan karyawannya," katanya.

Sementara itu, Muhyidin, kepala BPJS Ketenagakerjaan Kalbar, mengatakan, selain bekerja sama dengan Dinsosnakertrans setempat, mereka juga bekerjasama dengan Kejaksaan dalam memberikan pemahaman dari segi hukum program yang mereka gulirkan di Ketapang. "Program BPJS Ketenagakerjaan sangat penting dan bermanfaat untuk melindungi para pekerja. Baik itu karyawan tetap, kontrak, maupun buruh harian lepas (BHL), semuanya wajib dilindungi oleh perusahaan," katanya.

Saat ini, disebutkan dia, peserta dari perusahan kurang lebih sekitar 300 perusahaan. Sedangkan jumlah tenaga kerjanya, menurut dia, berjumlah 48 ribu. Jika dibandingan dengan data yang ada, diakui dia, masih banyak pekerja yang belum mendapat perlindungan Program BPJS Ketenagakerjaan. Khususnya, disebutkan dia, pada pekerja di sektor perkebunan yang mayoritas menjadi BHL. "Padahal Program BPJS Ketenagakerjaan tidak memberatkan perusahaan. Justru sangat meringankan," jelasnya.

Ia menyontohkan, ketika ada karyawan mengalami kecelakaan dan meninggal, maka perusahaan harus memberikan santunan kepada ahli waris sebesar Rp120 juta. Akan tetapi, dia menambahkan, jika karyawan tersebut didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, maka dengan otomatis manjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk menjadi peserta BPJS Ketanagakerjaan, dikatakan dia, sangat mudah. Para peserta, menurut dia, cukup mengisi formulir dan membawa KTP, serta melakukan pembayaran saat itu juga. Sendangkan untuk iurannya, menurut dia, hanya dikenakan sebesar 3 persen. Dari jumlah tersebut, dijelaskan dia jika hanya satu persen yang diambil dari karyawan, sedangkan dua persennya ditanggung perusahaan. Dan, dipastikan dia juga jika iuran program BPJS di Indonesia termasuk paling murah dibandingkan dengan negara-nergara lainnya.

"Kami berharap para pemilik usaha perkebunan ini segera mendaftarkan seluruh pekerjanya kedalanm Program BPJS Ketanagakerjaan," harapnya. (ser)

Berita Terkait