Sosbud dan Kehidupan Beragama Dapat Porsi Anggaran Pembangunan Tertinggi

Sosbud dan Kehidupan Beragama Dapat Porsi Anggaran Pembangunan Tertinggi

  Senin, 8 February 2016 09:27
DIKELUHKAN WARGA: Salah satu jalan di Desa Sepinggan yang menjadi penghubung antardusun di desa tersebut, dikeluhkan warga. Pasalnya, pengerjaannya belum selesai dan bangunan pinggiran jalan pun mulai rusak. HARI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST

SAMBAS – Dalam rencana pembangunan 2016 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas telah menetapkan prioritas pembangunan. Dari sisi jumlah alokasi anggaran, maka bidang sosial budaya dan kehidupan beragama memperoleh porsi anggaran terbanyak. Sekitar 49,53 persen dari rancangan jumlah APBD tahun anggaran 2016 atau sekitar Rp806.544.327.613,80 akan terkucur ke sana.

Besaran anggaran tersebut disusul bidang ekonomi yang bakal memporoleh kucuran Rp336.413.664.529,61atau 20,66 persen. Sementara alokasi ketiga terbesar diperoleh bidang pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang sebesar Rp275.984.472.282 atau 16,95 persen.

Menurut Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kabupaten Sambas, Daryanto, pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Sambas mencapai 100 persen dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2016. Setidaknya terdapat sembilan bidang pembangunan nasional yang telah dijabarkan dalam isu-isu strategis pembangunan nasional tahun 2016.

Selain ketiga bidang tersebut bidang hukum dan aparatur memperoleh anggaran sebesar Rp169.381.237.340,13, bidang sarana dan prasarana (Rp18.575.116.800), bidang sumberdaya alam dan lingkungan (Rp17.562.609.205), bidang wilayah dan tata ruang (Rp1.924.350.550), bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Rp1.055.809.000), bidang politik (Rp852.585.444), serta bidang pertahanan dan keamanan, Rp105.320.300.

Kepala Bappeda mengungkapkan jika kegiatan pembangunan daerah pada tahun ini sudah disandingkan dengan sosialisasi pengelolaan/pengalokasian APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016. ”Hal ini dilaksanakan untuk menjalankan amanah Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) yang salah satu aksinya yaitu Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah,” ungkapnya..

Ia juga menambahkan dalam pembangunan tahun 2016, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti penanganan anak atau remaja putus sekolah, menyukseskan persiapan dan pelaksanaan ujian nasional, serta tetap mengawal penyelesaian penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2016. Mereka juga segera menerbitkan Surat Edaran Bupati Sambas perihal Tata Cara, Batasan, Hal-hal Wajib yang Minimal Harus Teralokasi dalam Penyusunan APBDes tersebut.

Pemkab dengan lintas sektoral, dipastikan dia, akan menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, terkait dengan semakin maraknya gangguan sosial seperti di antaranya Gafatar. “Diharapkan semua stakeholders yang terlibat dapat bersinergi dalam melaksanakan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya,” pungkas mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan ini. (har)