Sorot Aparat yang Jadi Beking

Sorot Aparat yang Jadi Beking

  Rabu, 28 September 2016 09:30
TANAM BENIH: Warga menanam benih di lahan bekas terbakar di Jalan Trans Kalimantan kilometer 80, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau. Lahan bekas terbakar menghasilkan tanah yang subur, dan dimanfaatkan oleh warga lokal untuk berladang. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

JAKARTA – Isu lingkungan menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan secara nyata dan transparan oleh pemerintah. Hasil investigasi Greenpeace Indonesia, perusahaan-perusahaan komoditas sawit Indonesia dan Malaysia masih mengambil ”keuntungan” dari kebakaran gambut dan penghancuran hutan pada 2012–2015 di wilayah Papua serta Kalimantan. 

Penelusuran organisasi global itu menemukan bahwa perusahaan pemasok minyak sawit yang mengelola lahan konsesi di Papua Barat, PT Austindo Nusantara Jaya (ANJ), terbukti menghancurkan hutan primer di wilayah tersebut pada 2013–2014. Perusahaan itu juga terlibat sengketa lahan tentang tidak adanya persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan masyarakat adat setempat.

Sengketa lahan tersebut sempat menimbulkan konflik masyarakat pada 2015. Saat itu puluhan orang ditangkap lantaran menentang pembukaan hutan primer oleh PT Permata Putera Mandiri (Grup ANJ). Penangkapan itu dilakukan aparat kepolisian setempat yang diduga sebagai beking perusahaan. ”Penggunaan aparat ini merupakan bentuk pelanggaran HAM (hak asasi manusia, Red),” ujar juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Yuyun Indradi di Jakarta kemarin. 

Yuyun menjelaskan, sebagian pelanggaran HAM, baik yang terbukti maupun yang masih diduga, sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Menurut dia, di Papua masih ada warga yang ditahan oleh aparat kepolisian lantaran sengketa itu. ”Ada juga beberapa yang sudah ada renegosiasi antara perusahaan dan masyarakat,” ujarnya. 

Yuyun mengatakan, penggunaan aparat keamanan dalam konteks negosiasi itu sejatinya tidak dibenarkan dalam aturan asosiasi perusahaan industri kelapa sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO). Mayoritas perusahaan minyak sawit yang melakukan pelanggaran itu merupakan anggota RSPO. ”Ini yang disayangkan (penggunaan aparat, Red),” imbuhnya. 

Investigasi Greenpeace yang dilakukan pada 2015–2016 itu juga mengungkap lima perusahaan komoditas sawit lain di Indonesia yang terlibat penggundulan hutan (deforestasi) dan pelanggaran HAM. Mereka juga terbukti memasok minyak sawit ke perusahaan raksasa Malaysia, IOI Corporation. ”Mereka seharusnya menghentikan penggundulan hutan seperti komitmen produk minyak sawit internasional,” ujarnya. 

Menurut Yuyun, minyak sawit dari perkebunan tersebut dipasok ke pasar internasional melalui pedagang komoditas seperti IOI. Pedagang komoditas itulah yang kemudian menjual minyak sawit mentah (CPO) kepada perusahaan bermerek internasional yang berkomitmen nol deforestasi (penggundulan hutan). ”Ini yang kami sorot, kenapa perusahaan-perusahaan besar tidak menjalankan komitmennya,” beber Yuyun. 

Selain asosiasi perusahaan industri kelapa sawit berkelanjutan (RSPO), Greenpeace mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti perusahaan sawit yang belum menjalankan komitmen nol deforestasi. ”Kami juga minta masalah penggunaan tenaga kerja anak oleh perusahaan sawit di Kalimantan diselesaikan,” imbuhnya. 

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan, memang ada polda, polres, dan polsek yang membantu pengamanan perkebunan. Namun, semua itu dilakukan dalam konteks pelayanan masyarakat. ”Polisi perlu hadir saat ada yang merasa tidak aman dan berkonflik dengan lingkungan, tapi bukan menjadi beking perusahaan,” paparnya.

Kalau kemudian ada konflik kepentingan karena perusahaan merusak lingkungan? Dia menuturkan, kalau ada masalah hukum, tentu pengusutan harus berjalan. Juga, kepolisian tidak boleh terlibat dalam masalah itu. ”Proses hukumnya jalan sendiri. Pengamanan itu hanya mencegah kekerasan digunakan,” terangnya.

Kalau memang ada gugatan hukum yang terkait dengan sengketa tanah antara masyarakat dan pihak perkebunan, kepolisian tetap harus hadir. ”Tapi atas permintaan masyarakat, bukan ujuk-ujuk hadir. Ini juga karena mencegah konflik,” papar mantan Kapolda Banten tersebut. (tyo/idr/c11/oki)

 

Berita Terkait