Sisiphus di Indonesia

Sisiphus di Indonesia

  Sabtu, 16 April 2016 09:41   689

Memberantas korupsi di Indonesia ibarat kisah mitologi Yunani kuno, Sisiphus. Begitu getir dan absurd. Terlihat nyaris tanpa harapan. Absurditas Sisiphus yang dikutuk Dewa Zeus, yang mengharuskan Sisiphus setiap hari mengangkat batu besar ke atas puncak gunung. Tiap kali telah tiba dipuncak, batu itu kembali berguling kebawah. Sisiphus mengangkat batu itu lagi, dan terguling kembali. Begitulah seterusnya. Kini di Indonesia, Sisiphus itu bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Indonesia memang telah menjadi surga para koruptor. Sebaliknya, menjadi neraka bagi rakyat. Bagaimana tidak, rakyat yang ingin hidup sejahtera dengan penghasilan perkapita yang baik (bukan cukup), bisa makan beras berkualitas baik. Bukannya raskin atau bulog yang pantasnya dimakan ayam. Sedangkan koruptor bisa hidup tenang, tinggal diapartemen mewah, makan direstoran, anak sekolah di luar negeri. Lalu, rakyatnya tinggal dikawasan longsor atau banjir, setiap hari berpeluh mencari sesuap nasi, anak-anak kurang gizi.

Korupsi yang termasuk tindakan gelap dan tidak sah (illicit or illegal activities) untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok (Mahzar, 2003). Esensi korupsi yang merupakan perwujudan dari tindakan immoral yang sejatinya mengkhianati kepercayaan (publik). Indonesia yang (sebenarnya) memiliki ‘gen’ korupsi yang sehat dan aktif. Penjajah belajar banyak dalam hal ini. Kebiasaan mengambil upeti yang dilakukan Raja-raja Nusantara, ditiru oleh mereka.

Belanda memahami betul akar budaya korupsi yang tumbuh subur pada bangsa Indonesia, maka melalui politik Devide et Impera mereka dengan mudah menaklukkan Nusantara. Namun, bagaimanapun juga sejarah Nusantara dengan adanya intervensi dan penetrasi Barat, rupanya tidak jauh lebih parah dan penuh tindak kecurangan, perebutan kekuasaan yang tiada berakhir, serta “berintegrasi’ seperti sekarang. Gelaja korupsi dan penyimpangan kekusaan pada waktu itu masih didominasi oleh kalangan bangsawan, sultan dan raja, sedangkan rakyat kecil belum mengenal yang namanya korupsi.

Belanda dengan mudah menjajah kita selama 350 tahun, disebabkan karena perilaku elit bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya pribadi dan keluarga, kurang mengutamakan aspek pendidikan moral, kurang memperhatikan character building. Mengabaikan hukum apalagi demokrasi. Terlebih lagi sebagian besar penduduk di Nusantara tergolong miskin, mudah dihasut provokasi atau mudah termakan isu dan yang lebih parah mudah diadu domba.

Faktor utama keruntuhan kerajaan-kerajaan di Nusantara juga korupsi. Saksikan kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram runtuh karena hal itu. Sebagian besar bangsawan kerajaan teracuni virus korup. Korupsi yang merajah di sektor utama yang menjadi pendongkrak, runtuh seketika.

Akhirnya, virus ganas korupsi merambah juga ke orang-orang Belanda. Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) runtuh karena para pegawai dan pejabat tingginya banyak melakukan penyelewengan untuk memperkaya diri sendiri. Lebih 200 orang pengumpul Liverantie dan Contingenten kedapatan korup dan langsung dipulangkan ke negeri Belanda.

Korupsi dan Kekuasaan

Cikal bakal melakukan korupsi ialah kekuasaan. Semakin besar kuasa, semakin besar peluangnya. Kekuasaan ini dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi. Kekuasaan itu ibarat mulut buaya dengan gigi tajamnya. Tapi, jika membawa pengasah kita berpeluang mengalahkannya. Contohnya Soeharto, dengan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya dengan sesuka hatinya membuat aturan. Uniknya di era rezim Soeharto, pemberantasan korupsi yang menyangkut pejabat Negara nyaris senyap sama sekali. Kalaupun ada yang tertangkap, kebanyakan hanya menyangkut pengusaha saja. Tanpa menggores kekuasaan Soeharto.

Ketika Soeharto tumbang di tahun 1998, muncul istilah gerakan anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Anti-KKN) dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia. Usaha penyelidikan KKN Soeharto tidak pernah membuahkan hasil alias gagal. Hanya anaknya Tommy Soeharto dan pengusaha Bob Hasan yang berhasil dijebloskan ke penjara Nusakambangan. Ironisnya, disana mereka malah berhasil membangun istana dan usaha bisnis.

Korupsi di Indonesia bukan lagi dilakukan secara individual. Melainkan sudah terorganisir dan terstruktur, yang merajah diberbagai sektor dan departemen pemerintah. Jika satu ketahuan melakukan korupsi, rentetan nama dibelakangnya akan muncul. Tidak mau main sendiri. Keserakahan para koruptor juga tidak tanggung-tanggung. Milyaran bahkan triliunan rupiah. Kita saja capek menghitung berapa angka nolnya.

Pengkhianatan penguasa terhadap rakyat sudah hampir mencapai titik didih. Perlu diingat, rakyat juga bisa marah. Memang Negara ini rupanya punya siapa? Apa punya penguasa dan yang punya kepentingan saja? Tidak! Negara ini, NKRI punya kita bersama. Baca ulang sejarah bangsa kita, yang tiga abad lebih dijajah. Berpeluh darah pahlawan bangsa kita melawan, hanya untuk satu kata: Kemerdekaan!

Kita sangat berharap pemerintah berkomitmen penuh memberantas korupsi. Jangan pandang bulu! Jika ketahuan melakukan tindak pidana korupsi, langsung diproses hukum. Jangan ditunda-tunda dan beri hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Harapan rakyat agar KPK menangkap langsung semua oknum bila terbukti melakukan korupsi. Jangan dibiarkan lepas, masukkan koruptor ke kandangnya! Jangan KPK mengulang kisah Sisiphus yang getir dan absurd dalam memberantas korupsi.

Muhammad Husein Heikal

Muhammad Husein Heikal, lahir di Medan, 11 Januari 1997. Saat ini menempuh studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, USU. Menulis opini, esai dan puisi dibeberapa koran/majalah lokal dan Nasional.