Singapura Coba Jegal Tax Amnesty

Singapura Coba Jegal Tax Amnesty

  Jumat, 16 September 2016 09:30
DAFTAR TAX AMNESTY: Tommy Soeharto memberikan keterangan saat datang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Jakarta, Kamis (15/9). Kehadiran Tommy untuk mendaftarkan diri pada program pengampunan pajak (tax amnesty). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Berita Terkait

Tommy Laporkan Aset di Luar Negeri

JAKARTA - Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kembali mendapat ganjalan. Kali ini persoalan datang dari negeri tetangga Singapura. Merujuk laporan Reuters, Commercial Affairs Department (CAD) atau unit kepolisian yang mengangani kasus kejahatan finansial di Singapura, kini mewajibkan bank domestik melaporkan nasabah asal Indonesia yang mengikuti program pengampunan pajak. 

Bank-bank di Negeri Singa yang merasa memiliki sejumlah nasabah asal Indonesia sepertinya ketar-ketir lantaran nasabahnya akan “memulangkan” uangnya ke negara asal.

Dikutip dari Reuters, Singapura mewajibkan perbankan di negaranya melaporkan nasabahnya kepada polisi, terkait dugaan tindakan pencucian uang dengan mengatasnamakan keikutsertaan tax amnesty. Kewajiban itu diterapkan oleh Commercial Affairs Department (CAD), sebuah.

Perbankan di Singapura harus mengisi semacam formulir tentang transaksi mencurigakan atau suspicious transaction report (STR). Dalam keikutsertaan program tax amnesty, seseorang bisa saja diduga melakukan pembersihan nama. Aturan dari CAD ini didukung pula oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), sehingga perbankan harus mematuhi kewajiban pelaporan itu. ”Bank telah mengajukan STR,” kata sumber perbankan anonim kepada Reuters. 

Sumber itu menyebutkan bahwa nasabah tidak harus diberitahu tentang pengajuan STR itu. Sumber anonim lain yang juga berasal dari perbankan juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan STR, dan bank lainnya di Singapura diharapkan juga melakukan tindakan yang sama. Pihak CAD dan MAS menolak berkomentar soal ini.

Nasabah dari Indonesia sendiri banyak yang melakukan investasi properti di Singapura dan menyimpan uangnya di perbankan Singapura. Aset private banking dari nasabah Indonesia diperkirakan mencapai USD 200 triliun, 40 persen dari total aset private banking di Singapura. ”Bank perlu melakukan pemeriksaan lebih proaktif terhadap efektivitas pengendalian dan prosedur internal mereka,” kata Wilson Ang, mitra di kantor Singapura dari firma hukum Norton Rose Fulbright.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turun tangan. Ani, begitu dia akrab disapa, menuturkan bahwa telah mendapat berbagai laporan soal polemik tersebut. Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi mengganggu para wajib pajak terutama yang berdomisili atau yang menempatkan dananya di Singapura. 

”Karena berita ini berpotensi akan mengganggu para wajib pajak terutama yang berdomisili atau yang menempatkan uangnya di Singapura,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9) malam. 

Mantan Managing Director World Bank tersebut tak tinggal diam. Dia langsung melakukan kroscek kepada otoritas di Singapura melalui Deputy Prime Minister ?Tharman Shanmugaratnam dan telah mendapatkan penjelasan yang resmi dari pemerintah Singapura.

”Dari sisi pemerintah Singapura, monetary authority of Singapore mengatakan bahwa mereka mengadvice seluruh perbankan di Singapura untuk mendukung atau meng-encourage atau memberikan support untuk para clientnya untuk menggunakan kesempatan yang ada dalam tax amnesty prorgram di Indonesia, dalam rangka untuk memperbaiki pengelolaan pajak di Indonesia,” urainya.

Sementara itu, lanjutnya, perbankan di Singapura diharuskan pula mematuhi aturan yang tertuang dalam FATF atau Financial Action Task Force. Bank-bank tersebut memang diharuskan menyampaikan laporan apabila ada kegiatan yang dianggap suspicious atau mencurigakan. ”Dan ini dilakukan oleh semua negara yang ikut di dalam program FATF, di dalam rangka mendeteksi illegal activity maupun kegiatan pencucian uang memang diharuskan perbankannya untuk melakukan pelaporan apabila ada transaksi yang dianggap mencurigakan,” tambahnya.

Ani melanjutkan, di dalam konteks tax amnesty di Indonesia, maka Singapura dari sisi monetary authority of Singapore menekankan bahwa keikutsertaan WNI didalam program tax amnesty Indonesia tidak bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang bisa menarik atau memicu investigasi kriminal. Dalam hal tersebut maka program tax amnesty di Indonesia tidak bisa dijadikan alasan bagi para wajib pajak Indonesia untuk tidak melakukan atau ikut dalam program amnesti karena khawatir akan dilakukan pelaporan tersebut.

”Saya mengaskan sekali lagi, bahwa kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah Singapura untuk menutup seluruh kemungkinan menggunakan berbagai alasan, baik yang disini atau pemerintah Singapura bagi para wajib pajak Indonesia untuk tidak mengikuti tax amnesty,” tegasnya.

Ani menjelaskan, UU Tax Amnesty dibuat sebagai suatu kesempatan bagi seluruh wajib pajak terutama wajib pajak besar untuk mengikutinya dan menggunakan haknya dalam rangka untuk memperbaiki kepatuhan mereka terhadap UU Perpajakan di Indonesia, tentunya dengan tarif yang sangat baik. 

”Jadi saya tentu tetap mengharapkan para pembayar pajak Indonesia untuk tetap menggunakan UU ini dan kesempatan ini untuk memperbaiki pelaporannya dan mensukseskan program amnesti ini dalam rangka untuk membangun Indonesia ini,” tuturnya.

Sementara, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI Sofjan Wanandi mengatakan upaya perbankan swasta Singapura yang menghalangi tax amnesty tidak masuk akal. Sebab, pemerintah Singapura sebelumnya sudah memastikan tidak akan menghalangi program pengampunan pajak. Harusnya, kebijakan pemerintah Singapura ditaati oleh siapapun yang ada di wilayah hukum neheri jiran itu.

"Ini perlu diributkan, pemerintahnya dulu bilang tidak akan menghalangi orang Indonesia ikut tax amnesty, apakah itu repratiasi atau deklarasi," tegasnya. Dia meminta agar warga Indonesia tetap mengikuti pengampunan pajak. Sikap bank swasta yang menyebut uang di Singapura berasal dari penyalagunaan hukum dan membahayakan nasabah hanya untuk menakut-nakuti.

"Ini hanya move (gerakan) untuk takut-takutin warga Indonesia agar tidak ikut amnesty," jelasnya. Dia lantas mengatakan kalau teman-temannya sudah banyaj yang tutup rekening di perbankan Singapura. Sampai sekarang, tidak ada masalah apapun. Itulah kenapa, dia yakin betul kalau sikap bank swasta Singapura tidak berdasar.

Dia lantas menuding kalau bank-bank swasta Singapura tidak mau kehilangan duit yang sangat besar milik WNI. Dia akan menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk bertindak atas upaya-upaya yang digunakan untuk menggagalkan tax amnesty. Dia meminta agar pemilik uang di Singapura tidak percaya dengan gertakan apapun karena mereka hanya memikirkan bisnisnya.

"Warga Indonesia tidak perlu takut karena semua uang yang ada di Singapore tidak bisa secara hukum dipakai untuk menakut-nakuti nasabahnya," ungkapnya.

Terpisah, di KPP Sunter, Jakarta Utara, usai mengikuti program tax amnesty, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut dana di Singapura sulit ditarik. Yang menghalangi adalah pihak perbankan negeri tersebut. Dia sudah berusaha menarik uangnya yang disimpan di sana, tapi sampai sekarang belum ditransfer.

"Terus terang saya sudah buka rekeningnya, tapi bank belum mau transfer karena ada peraturan baru," jelasnya. Informasi yang dia terima, di rekening harus ada minimal SGD 200 ribu atau Rp 1,9 miliar. Padahal, dulu seadanya tidak masalah. Hotman mengaku sempat marah karena sikap perbankan Singapura itu.

Bank Singapura, katanya sempat tidak menyadari kalau penarikan dana itu karena tax amnesty. Tapi, lama kelamaan ketika dana di bank dari orang Indonesia terus diambil, mereka mulai curiga. Bisa jadi, itu yang membuat proses transfernya menjadi sangat lama. "Sampai saya bilang, hey that is my money saking marahnya saya," jelas Hotman. Sampai sekarang, dia masih menunggu bank tempatnya menyimlan uang untuk mengirimkan uangnya. Dia sadar, lamanya proses karena bank Singapura enggan kehilangan nasabah karena program tax amnesty.

Apalagi, selama ini Singapura menjadi negara tujuan menyimpan dana. Negara itu disukai karena pajak yang rendah dan stabilnya Dolar Singapura dibandingkan Rupiah. Namun, harusnya itu tidak menghalangi penarikan karena uang tersebut milik nasabah.

Tommy Ikuti Tax Amnesty

Secara terpisah, Hutomo Mandala Putra resmi mengikuti program tax amnesty di Kantor Wilayah (Kanwil) khusus Wajib Pajak (WP) Besar Jalan Sudirman. Pengusaha yang akrab disapa Tommy Soeharto itu menyampaikan aset-asetnya di luar negeri.

’’(Jumlahnya) rahasia perusahaan. Tapi yang dilaporkan kebanyakan dari luar,’’ ujar  anak mantan Presiden Soeharto itu. Tommy yang datang ke kantor pajak sekitar pukul 11.52 itu mengaku harta terlapor belum disampaikan secara pribadi. Yang dideklarasikan adalah harta berbentuk piutang, saham, dan dana lain sesuai ketentuan tax amnesty.

Dia mengaku selama ini sebagai wajib pajak yang patuh. Namun, ada beberapa yang tidak disampaikan sehingga memanfaatkan program pengampunan pajak. Jadi, hartanya kepada negara disebut sudah komplit baik secara perusahaan maupun aset pribadi. ’’Makanya saya gunakan kesempatan ini untuk laporan secara langsung,’’ katanya.

Putra Cendana itu menambahkan, awalnya sempat ragu dengan program tax amnesty. Namun, setelah mempelajarinya dia yakin program itu bagus dan bisa menunjang pengembangan bisnisnya ke depan. Itulah kenapa, dia meminta agar pengusaha-pengusaha lainnya untuk mengikuti program tersebut.

Usai melapor, dia memastikan segera membawa uangnya kembali ke Indonesia sebelum berganti tahun. Meski demikian, dia enggan mengatakan berapa banyak duit yang akan dipulangkan nantinya. ’’Sesuai aturan yang ada, nanti akan dibawa kemari,’’ jelasnya.

Tommy, bisa jadi anggota keluarga Cendana pertama yang mengikuti program tax amnesty. Dia belum tahu kalau ada saudara-saudaranya yang mengikuti karena belum berkomunikasi soal tax amnesty. ’’Saya belum bicara dengan mereka. Seharusnya mereka bisa manfaatkan ini (tax amnesty),’’ tuturnya. 

Sementara itu, pemerintah masih optimistis terhadap penerapan kebijakan tax amnesty. Seskab Pramono Anung menjelaskan, pihaknya mendapat update setiap hari dari ditjen pajak mengenai pemasukan tebusan yang diperoleh maupun deklarasi pajak. ’’Update terakhir kemarin (14/9) Rp 19,4 triliun (tebusan),’’ Ujarnya saat acara membuka sosialisasi tax amnesty di lingkungan Setkab kemarin (15/9).

Data tersebut memang berbeda dengan angka yang terpublikasi oleh Ditjen pajak. Kemarin, Ditjen Pajak mempublikasikan angka tebusan Rp 11,2 triliun. Sebab, ada selisih waktu tiga hari untuk menyetor, verifikasi, hingga finalisasi sebelum diumumkan. Angka Rp 19,4 triliun itu adalah yang dilaporkan disetor.

Sementara, nilai deklarasi dan repatriasi sendiri berdasarkan dashboard Ditjen Pajak mencapai Rp 483 triliun. ’’Jadi angka kita (saat ini) saya yakin sudah tembus Rp 500 triliun,’’ lanjut mantan Sekjen PDIP itu. Sebagian besar berasal dari pelaku usaha, terutama pengusaha  kelas kakap.

Pramono menuturkan, selain penerimaan negara, pemerintah mendapatkan manfaat lain dari tax amnesty yang sifatnya jangka panjang. Manfaat itu adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. ’’Tax-base semakin luas, dan SPT meningkat luar biasa,’’ ucapnya.

Dia menambahkan, pemerintah siap menjelaskan kepada siapapun yang masih meragukan kebijakan tersebut. Sebab, berdasrkan pantauannya, kebijakan tax amnesty disambut gembira oleh dunia usaha. Meski di awal sempat ada pesimisme, namun belakangan pelaku usaha makin antusias. (dee/dim/byu/rin)

Berita Terkait