Sidang Sempat Mangkir hingga 2 Jam

Sidang Sempat Mangkir hingga 2 Jam

  Selasa, 16 Agustus 2016 09:30
TANDA TANGAN: Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Budi Matheus SPd, menandatangani KUA PPAS perubahan tahun 2016 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, kemarin. HUMASKAB FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

KETAPANG – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang masa persidangan ketiga rapat paripurna ke-7 tahun sidang 2015/2016 sempat ditunda pimpinan sidang, Budi Matheus SPd. Penundaan tersebut dikarenakan anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi kuorum. Setelah menunggu selama 2 jam, akhirnya sidang dilanjutkan karena anggota DPRD Ketapang yang hadir mencapai jumlah 25 dari 45 anggota.

 
Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan antara DPRD Kabupaten Ketapang dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang, tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2016, dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016, yang merupakan sebagai landasan penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Ketapang.

Ketua DPRD Budi Matheus menjelaskan bahwa perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2016 harus disepakati bersama antara DPRD setempat dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang. “Sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016,” kata legislator PDI Perjuangan tersebut saat mempimpin rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Ketapang, Senin (15/8).

Dijelaskan dia, dalam mekanisme pembahasanya, harus memperhatikan ketentuan Peraturan Mendagri Nomo 13 Tahun 2006, yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka, dia menambahkan, rancangan perubahan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2016.

Budi menyampaikan bahwa terhadap nota kesepakatan bersama tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga akan ditandatangani bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Harapan dia, nantinya dapat memberikan arahan dalam penyusunan rancangan APBD Perubahan Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2016, yang telah menghasilkan suatu kesimpulan. Dia menambahkan bahwa hasil kesimpulan tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan bersama.

“Pembahasan dan terakhir dalam rapat kerja badan anggaran DPRD dengan tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang,” ujar dia. (afi/ser)

Berita Terkait