Siapkan Sanksi Buat Pemilik Kos

Siapkan Sanksi Buat Pemilik Kos

  Senin, 16 May 2016 09:30
DIDUKUNG: Langkah pemerintah untuk menertibkan dan mengawasi indekos diharapkan mampu menekan angka kejahatan. Dokumen Jawa Pos

PONTIANAK-Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan memberi sanksi berupa denda terhadap pengelola rumah kos yang menerima anak di bawah umur. Aturan ini segera akan dan disahkan menjadi Peraturan Wali Kota.   Wali Kota Pontianak Sutarmidji menjelaskan, pihaknya akan memberi denda uang paling sedikit Rp5 juta. Aturan ini segera dibuat dan diterapkan. “Saya akan buat aturan, pemiliki kos yang berani mengekoskan anak di bawah umur didenda minimal Rp5 juta, termasuk rumah kos untuk prostitusi,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Aturan ini dikeluarkan seiring kerap ditemukannya rumah kos yang menerima anak di bawah umur. Sutarmidji melarang keras anak di bawah umur di Kota Pontianak tinggal sendiri, atau di luar bimbingan orang tua. 

Tidak peduli dari mana mereka berasal, baik Pontianak, Kubu Raya atau daerah lainnya, aturan itu tetap akan ditegakkan. Apalagi belakangan kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mencuat. Diperparah banyak pelakunya bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak seumuran.

Orang nomor satu di Pemkot Pontianak ini tak habis fakir melihat orang tua yang mengizinkan anaknya tinggal di kos-kosan. “Mungkin memang orang tua tidak tahu anaknya bertindak demikian, tapi seharusnya mereka tidak membiarkan atau sedikit khawatir bila anak tak pulang ke rumah,” kesalnya. 

Menurutnya, orang tua adalah kunci dalam mendidik anak-anak. Pernah dari hasil razia, dalam satu kamar kos diamankan anak di bawah umur, sampai lima orang tidur sekamar. “Rumahnya di Pontianak, mengapa bisa orang tua tidak ribut anaknya tidak pulang. Nanti kalau sudah anaknya diperkosa baru ribut,” katanya.

Selain itu, dari pantuan pihaknya di Bundaran Digulis Untan, jam sepuluh malam ke atas masih ditemukan anak bawah umur beraktifitas. Seharunsnya aik pelajar laki-laki maupun perempuan, jam sembilan malam ke atas sudah tidak boleh berkeliaran di luar rumah.

“Jika dirazia, masyarakat malah ada yang rebut, dikatakan ada jam malam, seperti zaman perang. Nanti jika sudah ada kejadian pelecehan atau yang lain baru menyalahka pemerintah,” ucapnya.  Dikatahui sejak 1 Januari 2016 lalu, Pemkot Pontianak telah menerapkan aturan kedisiplinan bagi para pelajar. Barang siapa yang melanggar dua aturan yang ditetapkan, maka fasilitas pendidikan gratis akan dicabut.

Pertama bagi siswa yang ditilang polisi karena melanggar aturan lalu lintas, termasuk yang baru pertama kali ditilang. Aturan kedua bagi siswa yang kedapatan merokok. Apabila saat dites dinyatakan positif merokok, siswa ini nantinya akan diberi terapi untuk berhenti merokok. “Terapi rokok sudah ada di semua Puskesmas. Jika setelah diterapi masih saja merokok, fasilitas pendidikan gratis dipastikan akan dicabut,” pungkasnya.(bar)