Siapkan Hotel Cadangan di Madinah

Siapkan Hotel Cadangan di Madinah

  Rabu, 27 July 2016 09:30

Berita Terkait

Cegah Kecurangan Kontrak Pemondokan Haji 

JAKARTA – Pada musim haji tahun lalu Kementerian Agama (Kemenag) dikecewakan dengan kinerja makelar pemondokan di wilayah Madinah. Saat itu, menjelang kedatangan calon jemaah haji, pemondokan yang sudah disewa mendadak dibatalkan sepihak dan terjadi pemindahan pemondokan. Tahun ini Kemenag sudah mengantisipasi kemungkinan praktik wanprestasi tersebut.

Direktur Pelayanan Haji (Diryanhaj) Luar Negeri Kemenag Sri Ilham Lubis mengatakan, praktik pemindahan pemondokan secara dadakan itu memang merepotkan. Berpotensi menyusahkan jemaah. Apalagi, lokasi pemondokan hasil pemindahan tersebut mendadak jauh dari kompleks Masjid Nabawi. 

”Tahun ini kami siasati dengan menyewa satu hotel untuk pemondokan cadangan,” katanya kemarin (26/7). Kapasitas satu unit hotel cadangan itu mencapai 450 orang atau setara dengan satu kelompok terbang (kloter). Hotel tersebut sudah disewa Kemenag selama satu musim haji penuh.

Hotel cadangan itu akan digunakan ketika ada makelar atau pemilik pemondokan yang tiba-tiba membatalkan kontrak. Selama ini, proses kontrak pemondokan di Saudi sangat ”dinamis”. Maksudnya, pemilik hotel dengan mudah memindahkan hak sewa kepada pihak lain meski sudah teken kontrak dengan penyewa pertama.

Sri Ilham mengatakan, Kemenag sudah tuntas menyewa pemondokan di Madinah. Total, ada 133 unit hotel yang seluruhnya berada di wilayah Markaziyah atau 600 meter dari Masjid Nabawi. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh itu, jemaah bisa dengan mudah melakukan ibadah salat Arbain (40 waktu berturut-turut) di Masjid Nabawi.

Hampir seluruh persiapan akomodasi haji di Makkah, Madinah, dan Jeddah telah rampung. Proses yang masih ongoing adalah pemasangan nomor rumah di setiap hotel di Makkah. Juga pemasangan stiker penempatan jemaah berdasar kamar yang telah ditetapkan.

Irjen Kemenag Mochammad Jasin mengatakan, pemondokan merupakan salah satu layanan yang akan dipelototi. Setelah geger kasus sewa pemondokan di Madinah, Jasin mengusulkan supaya kontrak sewa hotel menggunakan sistem blocking time (semimusim). ”Sehingga ada kepastian dan jaminan penempatan jemaah di Madinah,” katanya.

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu prihatin ketika ada jemaah haji yang sampai Madinah tetapi tidak bisa langsung masuk ke pemondokan. Pemicunya, sewa pemondokan masih bermasalah.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR M. Ali Taher meminta Itjen Kemenag juga ikut memantau penerbitan visa haji. Tujuannya, memastikan tak ada keterlambatan lagi dalam penerbitan visa calon jemaah seperti penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya. ”Sisi persiapan seperti asrama, pemondokan, ketering, transportasi sudah dilakukan. Yang kami tekankan saat ini itu pemantauan day-to-day untuk penerbitan visa,” tutur Ali.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta Kemenag untuk menyiapkan data jemaah dengan baik sehingga insiden ketidaksinkronan data jemaah tak terjadi. ”Jadi, tidak ada lagi saat dicek nama siapa, keluar fotonya siapa. Hingga akhirnya visa tidak bisa diterbitkan,” tegasnya.

Dia mengakui, dalam rapat terakhir bersama pemerintah, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Abdul Djamil menyampaikan bahwa permasalahan itu telah diantisipasi. Kemenag juga telah mengatur agar penerbitan visa jemaah disesuaikan dengan jadwal pemberangkatan.

”Memang akan diterbitkan sesuai dengan kloter. Jadi, kloter 1 yang terbang pada 9 Agustus nanti didulukan. Lalu, kloter selanjutnya. Tapi, tentu pengawasan maksimal perlu dilakukan,” terang pria kelahiran Flores, NTT, tersebut. (wan/mia/c11/agm)

Berita Terkait