Siap Terbitkan KIA, Sekadau Pilot Project, Capil Pontianak Tunggu Juknis

Siap Terbitkan KIA, Sekadau Pilot Project, Capil Pontianak Tunggu Juknis

  Jumat, 26 February 2016 09:43
Grafis Budi Kecik/Pontianak Post

Berita Terkait

PONTIANAK - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera menerbitkan kartu identitas anak (KIA) pada tahun. Kartu itu akan dimiliki bayi yang baru lahir hingga remaja berusia 17 tahun. Nantinya, kartu identitas itu digunakan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, misalnya pemeriksaan kesehatan dan pembuatan rekening bank.

            Salah satu daerah di Kalimantan Barat yang siap melaksanakan penerbitan KTP Anak adalah Kabupaten Sekadau. Daerah ini akan menjadi pilot project kartu identitas anak. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sekadau, Ignasius Boni membenarkan kabar tersebut.“Iya benar. Tapi kami masih menunggu sosialisasi dulu. Minggu depan ada pertemuan di Banjarmasin, membahas sosialisasi penerapannya,” kata Boni.

Disebutkan Boni, terpilihnya Kabupaten Sekadau berdasarkan pencapaian kepemilikan akte kelahiran tingkat Provinsi Kalbar. Kartu Identitas Anak (KIA) ini rencananya akan dimiliki bayi yang baru lahir, hingga remaja sampai umur 17 tahun. Kartu ini tujuannya untuk mempermudah pengurusan administrasi.“Kami juga menunggu hasil sosialisasi teknisnya. Secara keseluruhan, kami siap,” jelas Boni.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak, Suparma, mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) terkait pemberlakuan kartu tanda penduduk (KTP) untuk anak-anak atau kartu identitas anak (KIA).“Sampai sekarang, kami belum dipanggil berkaitan dengan KIA itu. Secara resminya belum. Masih menunggu,” kata Suparma di ruang kerjanya.Rencana penerapan KTP anak sudah tertuang dalam Permendagri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kebijakan ini diambil untuk pendataan administrasi kependudukan, pemberian identitas sekaligus bentuk pemenuhan hak anak. Dalam hal ini, pemerintah akan memberikan kartu tanda penduduk (KTP) untuk anak-anak Indonesia, dengan usia 0 sampai 17 tahun.

“Informasinya, ada 50 kabupaten/kota yang dicanangkan Kemendagri sebagai  pilot project KTP Anak. Di Kalbar, Kabupaten Sekadau yang terpilih. Apa dan kenapa, kami belum tahu alasannya,” ungkap dia.Meski demikian, pihaknya menyambut baik rencana pembuatan KTP anak tersebut. Suparma menyatakan siap jika aturan itu juga diterapkan di Pontianak. “Tinggal bagaimana pola kerjanya, anggarannya. Kalau sudah itu, kami siap melaksanakannya. Intinya, kami menunggu juknis,” jelasnya.

Meski belum ada informasi resmi dari instansi terkait, rencana ini direspon baik oleh masyarakat Kalbar. “Kalau itu demi kebaikan anak, ya tentu saja setuju,” kata Widyawati, seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Ketapang. Begitu juga dengan Weny. Warga asal Kabupaten Mempawah ini menyatakan akan mengikuti saja peraturan pemerintah jika diharuskan membuat KIA. “Saya ikut jak, asal genah. KTP Elektronik aja lama jadinya,” sebutnya.

Dikatakan Weny, jika memang program itu segera diberlakukan, ia meminta agar pihak terkait segera melakukan sosialisasi. “Sosialisasinya jangan tunggu lama, meski belum mulai penerapannya. Paling tidak, semua lapisan masyarakat tahu ini. Termasuk syarat dan kegunaan KIA ini,” harapnya.Program pembuatan KTP anak atau yang disebut Kartu Identitas Anak (KIA) akan mulai digarap Maret 2016 mendatang. Untuk tahap awal, pembuatan kartu identitas yang harus dimiliki anak usia 0-17 tahun ini diterapkan di 50 kabupaten/kota.

“Kartu Identitas Anak (KIA) secara bertahap, target 50 kabupaten/kota setiap tahunnya sampai menyeluruh ke semua daerah,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, beberapa waktu lalu.Belum disebutkan data 50 daerah yang akan mulai menjalankan program KIA tahun ini . Hanya saja, daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang sudah sejak awal menyatakan persetujuan dan kesiapannya. Nama-nama daerah masih dalam proses pendataan.Dijelaskan, untuk proses pendataan anak-anak yang akan mendapatkan KIA, nantinya petugas pencatatan sipil dan kecamatan, kelurahan/desa, yang harus menjemput bola secara door to door.

“Nanti, setiap anak yang lahir akan langsung mendapatkan akta lahir dan KIA. Bagi yang belum, maka petugas harus menjemput bola melayani pendataan masyarakat,” kata Tjahjo.Dijelaskan, program ini merupakan bagian dari upaya penertiban data penduduk, yang antara lain untuk keperluan data pemilih pileg dan pilpres 2019. Untuk program KTP elekronik (e-KTP) dan akta kelahiran  harus selesai akhir 2016. “Masyarakat wajib memiliki kartu identitas, baik dewasa dan anak-anak,” ujarnya.

Dijelaskan Tjahjo, Kemendagri sudah mensosialisasikan program KIA ini sejak dua bulan lalu. Pihak Dirjen Dukcapil Kemendagri kerap melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. “Makanya, pada Maret 2016 mendatang program ini segera berjalan. KIA ini gratis. Begitu juga KTP El dan Akta kelahiran,” terangnya.Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riatmadji menambahkan, proses penerapan KIA ini memang bertahap. Harapannya, daerah yang sudah menjalankan program ini bisa menularkannya ke daerah lain. Daerah yang ditargetkan tahun ini, kata dia, adalah yang setuju melaksanakan. “Termasuk daerah yang sebelumnya telah menerapkan kartu identitas anak. Misal di Makassar dan Solo. Nanti tinggal dirancang bentuknya agar seragam secara nasional,” ujar dia.Dodi juga mengaku telah mendapat dukungan dari Komisi II DPR terkait program penerbitan KIA. (gus/jpnn)

Berita Terkait