Siap-siap! Seribu Honorer akan Diberhentikan

Siap-siap! Seribu Honorer akan Diberhentikan

  Senin, 9 January 2017 09:30
///ILUSTRASI///

Berita Terkait

KETAPANG – Perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang telah dilakukan. Kini, tinggal menunggu perombakan pegawai non pegawai negeri sipil (PNS). Pemetaan kebutuhan tenaga honorer dan kontrak akan dilakukan bulan ini, di mana pengurangan jumlah menjadi pilihan.

Kepada wartawan, Bupati Ketapang berjanji akan mengurangi jumlah pegawai honor dan kontrak. Hal ini dilakukan mereka karena jumlah pegawai non PNS tersebut terlalu banyak. "Kemungkinan besar pasti dikurangi. Walaupun hanya sedikit," kata Bupati, usai melantik pejabat eselon IV, Jumat (6/1) sore.

Saat ini, diungkapkan dia, ada sekitar 4 ribuan pegawai non PNS di lingkungan Pemda Ketapang. Jumlah tersebut, diakui Bupati, terlalu banyak. Idealnya, dia menambahkan, jumlah honorer hanya 3 ribuan. Dengan demikian, kata dia, akan ada sekitar seribu honorer yang akan diberhentikan. "Tapi ini tidak kita langsung buang semua. Kita lakukan secara bertahap," jelasnya.

Namun, sebelum pengurangan jumlah tersebut dilakukan, Bupati masih akan melakukan pengkajian lebih dalam. Termasuk, dia menambahkan, di antaranya menunggu hasil pemetaan kebutuhan tenaga honor dan kontrak. Diusahakan dia, bulan ini juga hasil pemetaan kebutuhan honorer sudah selesai dilakukan oleh BKD.

"Dalam bulan inilah. Kita masih meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk membuat peta kebutuhan honor. Nanti setelah selesai, baru akan ada seleksi kepada honor dan kontrak. Untuk teknisnya akan ditentukan oleh BKD," ungkapnya. "Semuanya akan terlihat setelah ada peta kebutuhan. Apakah yang di kota pindah ke hulu, termasuk tenaga pendidik dan medis, masih dilihat dari kebutuhan. Karena yang ada saat ini kelebihan," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, ketua Komisi I DPRD Kabupaten Ketapang, Hadi Mulyono Upas, meminta agar pengurangan pegawai non PNS tersebut tidak dilakukan kepada tenaga guru dan tenaga medis. Khususnya, diingatkan dia, buat tenaga yang tersebar di pedalaman. "Kita minta untuk guru dan medis jangan dikurangi," pintanya.

Hadi, sapaan karibnya, mengungkapkan, khusus untuk tenaga guru dan tenaga medis di kabupaten ini masih sangat kekurangan. Menurutnya, masih banyak sekolah dan pusat kesehatan masyarakat di daerah pedalaman yang membutuhkan kedua tenaga tersebut. "Yang ada saat ini saja masih kurang. Kalau bisa ditambah untuk yang di pedalaman," katanya.

Terkait wacana untuk tes ulang terhadap pegawai non PNS, Ketua Fraksi PDIP ini tidak menolaknya. Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk memenuhi persyaratan dan bidang keilmuan yang dibutuhkan. "Tidak hanya skil, waktu pengabdian orang itu juga harus dipertimbangkan. Jangan hanya karena tak lulus tes, orang yang sudah mengabdi belasan dan puluhan tahun diberhentikan," paparnya.

Tidak hanya itu, menurutnya, meskipun sudah lulus tes, tidak banyak yang sanggup untuk ditempatkan di daerah pedalaman. Oleh karena itu, hasil tes, disarankan dia, jangan dijadikan keputusan akhir untuk diterima atau ditolaknya calon pegawai non PNS. "Pintar, tapi tidak mau tugas di hulu, percuma juga. Lebih baik yang biasa-biasa saja, tapi betah dan benar-benar mengabdi di daerah pedalaman. Itu yang terbaik," pungkasnya. (afi)

Berita Terkait