SIAP-SIAP, Bayar Parkir di Kantor Sendiri

SIAP-SIAP, Bayar Parkir di Kantor Sendiri

  Jumat, 19 February 2016 07:31

Berita Terkait

PONTIANAK - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak menargetkan pajak parkir sebesar Rp3,6 miliar pada tahun ini. Untuk mendongkrak capaian target tersebut, Dispenda kini melirik potensi baru pajak parkir. Tersiar kabar, pemkot bakal menarik pungutan pajak parkir di tiap kantor swasta.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, Amirullah menyatakan, untuk menggali potensi pendapatan asli daerah, khusus sektor parkir, ke depan bisa saja tiap kantor swasta juga dikenakan pajak parkir.“Mungkin saja nanti di kantor swasta juga dikenakan pajak parkir, di mana tiap karyawan yang bekerja di kantor mesti membayar parkir juga. Meski baru tahap pembicaraan, saya pikir tidak menutup kemungkinan ke depan ini dilakukan. Kita (Dispenda) terus menggali potensi pendapatan,” ucapnya kepada Pontianak Post, belum lama ini. 

Untuk pendapatan pajak parkir, kini Dispenda masih fokus di tempat keramaian. Beberapa di antaranya sebagian rumah sakit, supermarket dan mal, serta lahan usaha milik masyarakat.

Dalam perkembangan nanti, tak menutup kemungkinan penerapan penarikan pajak akan diberlakukan seperti di negara maju. “Di negara maju, kita punya rumah, tanah juga milik kita, namun kita tetap dikenakan pajak parkir. Itu salah satu cara pemerintah untuk menggali sumber pendapatan,” contohnya.

Tentu, lanjutnya, dalam penerapan pungutan pajak parkir di kantor swasta mesti melalui kajian terlebih dahulu. Karena ini terkait peraturan daerah. Dalam realisasi nanti ada kajian akademis, lalu melalui beberapa tahapan seperti pembicaraan di legislatif. Setelah semua pihak sepakat, baru ini bisa diterapkan.

“Dalam penetapan satu kebijakan tidak serta merta hanya ide saja. Dalam implementasi harus melalui proses, karena ini menyangkut pembayaran sehingga agak sensitif,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin mendukung langkah pemerintah Kota Pontianak yang akan menerapkan pajak parkir di lingkungan perkantoran swasta. “Saya setuju, kan untuk peningkatan PAD Kota Pontianak,” ujarnya.

Namun dalam realisasi tentu mesti disiapkan payung hukum. Artinya jika benar terjadi, Dispenda sudah membuat terobosan untuk meningkatkan PAD. Ini demi kemajuan Pontianak. Apabila ada pro kontra dalam satu terobosan baru itu hal biasa.

Teguh, salah satu karyawan kantor swasta yang kantornya berada di wilayah Pontianak meminta pemkot tidak memberlakukan pajak parkir bagi kantor swasta. Menurutnya, jika ke depan pajak parkir diberlakukan di kantor swasta maka beban parkir akan jadi beban kantor. Pikirnya, dalam pembayaran pajak parkir ke Dispenda kantor mesti mensiasati. Tentu salah satu dengan cara menarik pungutan parkir bagi setiap masyarakat yang datang di kantor itu.

Yang jadi pertanyaan apakah karyawan tersebut mesti berkontribusi dengan membayar parkir di kantornya sendiri. “Kalau penarikan parkir menggunakan bahu jalan saya setuju. Namun jika pungutan itu tidak di bahu jalan, apalagi akses kantor, saya pikir jangan dulu diterapkan aturan ini,” keluhnya.

Tentang pungutan parkir, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, Amirullah menjelaskan, selama ini masih banyak masyarakat belum memahaminya. Dalam urusan pungutan parkir sebagian besar masyarakat justru berpikir pengelolaannya ada di dinas perhubungan. Padahal, penanganan parkir dikelola dua dinas, yaitu dispenda dan dishub.

Pengelolaan parkir oleh dispenda dinamakan pajak parkir, sedangkan pengelolaan oleh dishub disebut retribusi parkir tepi jalan umum (TJU). Pungutan pajak parkir adalah lahan usaha yang dimiliki sendiri dan dikelola sendiri, baik sebagai usaha utama atau penunjang usaha. Pajak parkir berurusan dengan dispenda. Apabila parkir di TJU maka dikenakan retribusi parkir dan pengelolaannya ada di dinas perhubungan.

Pembayaran dua sektor parkir dispenda dan perhubungan memiliki perbedaan. Khusus pajak parkir yang dikelola Dispenda pembayarannya dilakukan tiap sebulan sekali. Sedangkan retribusi parkir oleh perhubungan, di mana masyarakat membayar langsung pada juru parkir, dan penyetoran dilakukan tiap hari.

Satu di antara tempat yang mesti membayar pajak parkir adalah Mega Mall. Setiap parking yang terisolir ada pengelolaannya maka dikenakan pajak parkir, karena itu dijadikan sebagai usaha utama dan dikenakan pajak. Mereka membayar tiap bulan. “Kalau untuk Mega Mall dikenakan pajak sekitar Rp2 ratusan juta perbulan. Juga ada beberapa rumah sakit yang dikelola Dispenda, kemudian beberapa pusat perbelanjaan,” ujarnya.

Mengenai besaran pembayaran pajak parkir perbulan ditentukan melalui perhitungan besar potensi satu tempat. Dalam hitungannya dilakukan dengan cara pengukuran melalui potensi. Sebelum satu tempat ditetapkan sebagai pajak parkir, petugas terlebih dahulu mendatangi tempat tersebut untuk mengukur besaran wilayah usahanya. Kemudian dikalikan berapa potensi untuk kendaraan roda empat dan dua.

Rata-rata tiap satu tempat parkir tidak selamanya dikuasai satu kendaraan. Dalam satu hari bisa hingga empat kali kendaraan parkir di satu tempat secara bergantian. “Kalau hitungan dispenda dihitung sekitar tiga kali pemakaian tempat, lalu dikalikan jumlah satu bulan dan dikalikan 10 persen untuk pajaknya,” jelasnya.

Penetapan pajak parkir di tiap tempat bervariasi tergantung luas lahan. Kadang ditemukan satu tempat usaha tidak menarik parkir pada pelanggannya. Meski demikian, pihaknya tetap menarik pungutan sebagai pajak parkir dan dinamakan partisipasi parkir. 

Miss komunikasi di lapangan bisa terjadi. Hal tersebut akibat tidak ada perjanjian atau koordinasi dari pemilik usaha dan jukir dalam pengelolaan setoran parkir ke dispenda. Sehingga ketika dispenda memungut pajak parkir, pemilik lahan justru kebingungan, karena tempat parkir di lahan usahanya dikelola oleh jukir.

“Kami terus memantau kondisi di lapangan. Kami juga kerap berkoordinasi dengan dinas perhubungan untuk menangani soal parkir. Dalam satu tahun minimal tiga kali rapat koordinasi,” ungkapnya.

Sedikitnya, ungkap Amirullah, ada 200 an titik pajak parkir yang dikelola dispenda. Untuk tahun ini pajak parkir targetnya Rp3,6 miliar. Meski tahun lalu target pajak parkir tak mencapai target dan realisasi hanya Rp2,7 miliar, namun dispenda terus menggali potensi dari parkir agar target tercapai. Menurutnya masih banyak potensi di lapangan belum tergali.

“Beberapa waktu lalu kita mencoba menarik pajak parkir di pelabuhan tetapi belum bisa karena ada beberapa kendala. Tetapi ini akan kita upayakan, karena potensi pajak di sana besar,” ungkapnya.

Ketika ditanya wartawan apabila target pajak parkir Rp3,6 miliar melebihi target sisa uang itu ke mana? Ia mengatakan akan tercatat sebagai pendapatan dan masuk ke kas daerah. Kelebihan target bukan justru dibagi-bagikan kepada pegawai dispenda. “Ini masuk ke kas daerah,” ucapnya tersenyum.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dishubkominfo Kota Pontianak, Utin Srilena Candramidi menuturkan, keluarnya SK Wali Kota nomor 705/d/Hubkominfo/2015, mulai 1 Januari 2016 tentang pengelolaan parkir abodemen bulanan dilimpahkan ke dispenda. “Abodemen ini adalah pengelolaan parkir yang berada di lokasi halaman untuk usaha,” ucapnya.

Abodemen kini dilimpahkan ke dispenda menjadi pajak parkir salah satunya supermarket Kaisar Swalayan, Mitra Anda serta beberapa supermarket yang memiliki halaman sendiri pengelolaannya  ke dispenda. Untuk besaran pungutan perbulan aturannya diberlakukan dispenda.Kalau parkir TJU dikelola dishub, dengan jumlah besaran tidak setinggi target dispenda. Dipaparkan mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak itu, pada 2015 pemkot menarget Rp640 juta untuk retrebusi parkir namun realisasi hanya Rp581 juta. Jika dipersenkan mencapai 89,98 persen. Dia berharap tahun 2016 target itu dapat tercapai. (iza)

Berita Terkait