Siap Hadapi Interpelasi DPRD

Siap Hadapi Interpelasi DPRD

  Selasa, 3 November 2015 10:45
SAMBUTAN: Pj Bupati Kapuas Hulu, Marius Marcellus dalam Gerakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prov Kalbar tahun 2015 di Gedung Volley Indoor. MUSTA’AN/PONTIANAKPOST

PUTUSSIBAU—Gerakan LSM yang tergabung dalam konsorsium LSM Peduli Kapuas Hulu dan DPRD Kapuas Hulu akan menggunakan hak interplasi. Ternyata tidak membuat Penjabat (PJ) Bupati Kapuas Hulu Marius Marcellus TJ, S.H M.M gentar. Pria asal Sejiram ini tetap yakin pelantikan pejabat eselon II, III dan IV beberapa waktulalu sudah sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pemerintah daerah ini.“Saya menyambut baik konsorsium LSM yang beraudensi ke DPRD kapuas hulu beberapa waktu lalu, ini menunjukan suatu demorasi,” tutur Marcellus pada sejumlah wartawan kemarin.

Dirinya sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada LSM yang mempertanyakan proses pelantikan pejabat eselon II,III dan IV pada 19 Oktober lalu dan jawaban Bupati itu dianggap kurang maksimal oleh LSM.Untuk itu Marcellus menegaskan, apapun langkah-langkah yang diambil dari DPRD kapuas hulu, apa kah menggunakan hak interpelasi atau langkah lain dirinya siap menghadapinya.“Rasanya tak pantas saya membeberkan semua kebijakandidepan publik. Karena sesuai dengan sumpah jabatan tentunya ada sesuatu yang sifatnya rahasia dan ada juga yang patut dirahasiakan terkait kebijakan,” paparnya.

Kerena, sambung Marcellus lagi, tidak mungkin setiap pejabat yang pindahkan, dibeberkan catatan tentang dirinya. “Tidak mungkinlah saya katakan tentang catatan pejabat yang saya geser," tuturnya. Kendati begitu, ia menghargai LSM yang menyampaikan pendapatnya. “Apapun yang dilakukan saya saat ini, untuk perbaikan kedepan. Saya berpikir positif apa yang disampaikan oleh LSM,” tegasnya.Bahkan, kata Marcellus, dirinya tidak pernah berpikir LSM ditungangi oleh pihak-pihak lain. Karena bagaimana pun PNS selalu diingatkan dari awal agar menjaga netralitas. "Saya pikir mereka sudah tahu itu dan sudah tahu resikonya," ucapnya. Berkaitan proses pelayanan yang terganggu akibat mutasi, menurutnya kurang tepat karena suatu kinerja belum bisa dievaluasi dalam beberapa hari.

"Sebagai pimpinan, saya bisa merasakan kinerja pegawai yang diganti maupun yang sekarang ini bertugas ,"paparnya. Terpisah Rajuliansyah, SPd.I Ketua DPRD Kapuas Hulu mengatakan pihaknya (DPRD) memang belum menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Pj Bupati, kendati begitu mereka akan menggelar rapat internal terlebih dahulu soal gunaan hak interpelasi anggota dewan."Mungkin besok baru kami akan rapat internal dewan, apakah hasil rapat itu kami akan gunakan hak interpelasi saya juga belum tahu," ucapnya. Sebagai Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuli mengaku belum berkomunikasi dengan Pj Bupati terkait masalah mutasi pejabat eselon II, III dan IV beberapa waktu lalu."Biarkan kami saja dulu yang berkomunikasi internal dalan pengambilan sikap," tuturnya.(aan)