Siagakan Pasukan di Tarakan

Siagakan Pasukan di Tarakan

  Rabu, 30 March 2016 09:00

Berita Terkait

Segala Cara untuk Selamatkan WNI Sandera Abu Sayyaf

JAKARTA – Kasus pembajakan kapal kembali menghantui Indonesia. Setelah kapal MV Sinar Kudus pada 2014, kini giliran kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang menjadi korban. Kapal pengangkut batu bara dari Banjarmasin itu disergap perompak yang terafiliasi dengan kelompok militan Abu Sayyaf di perairan selatan Filipina. 

Selain kapal, pembajakan tersebut membawa korban sepuluh warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi awak kapal. Mereka menjadi sandera sejak 26 Maret lalu, bersamaan dengan pembajakan dilakukan. 

Juru Bicara Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengonfirmasi kasus itu kemarin (29/3). ”Saat dibajak, kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan,” katanya di Jakarta. ”Kami belum mengetahui persis kapan kapal dibajak. Namun, pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada 26 Maret 2016. Informasi tersebut diterima saat ada telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf,” lanjutnya. 

Arrmanatha menjelaskan, saat ini kapal Brahma sudah ditinggalkan pihak pembajak dan diamankan otoritas Filipina. Namun, kapal Anand 12 yang berisi 7 ribu ton batu bara dan sepuluh awak kapal masih berada di tangan pembajak. 

”Menurut informasi, pembajak menyampaikan tuntutan sejumlah uang tebusan. Sejak 26 Maret pihak pembajak sudah dua kali menghubungi pemilik kapal,” imbuhnya. Sampai saat ini tuntutan pembajak mencapai 50 juta peso (Rp 14,4 miliar).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan mengerahkan seluruh konsentrasi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Termasuk berkoordinasi secara langsung dengan Menteri Luar Negeri Filipina Jose Rene Dimataga Almendras. ”Prioritas kami saat ini adalah keselamatan sepuluh WNI yang disandera,” tegasnya. 

Prioritas pembebasan tentu saja dilakukan dengan jalan negosiasi. Namun, jika tidak berhasil, pemerintah siap melakukan operasi militer. Sebagaimana yang dilakukan pada kapal MV Sinar Kudus di perairan Somalia lalu. 

Di sisi lain, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menjelaskan, pihaknya saat ini terus melakukan koordinasi dengan pihak Menhan Filipina. Sebab, saat ini posisi tahanan berada di wilayah kedaulatan Filipina sehingga TNI tidak bisa masuk begitu saja.

Ryamizard memastikan, TNI berada dalam posisi siap siaga jika sewaktu-waktu diperlukan Filipina untuk melakukan pembebasan. ”Kami monitor terus. Kapal patroli AL sudah siap di dekat Ambalat,” ujarnya di kantor Kemenhan. Namun, jika pihak Filipina menyatakan kesiapannya, Indonesia tidak akan memberikan bantuan militer.

Soal negosiasi, Ryamizard menegaskan bahwa hal tersebut menjadi domain Kementerian Luar Negeri. Termasuk kemungkinan melakukan penebusan atau tidak. ”Kalau kita bisa lepas tanpa bayar, ya buat apa bayar?” imbuhnya.

Mantan KSAD itu menduga perampok memanfaatkan ketegangan Laut China Selatan untuk melakukan aksinya. ”Sudah saya sampaikan dari dulu, harus ada patroli bersama. Kalau ada patroli bersama, tak akan ada perompak pencuri ikan,” tuturnya.

Mulai kemarin pasukan TNI dari berbagai matra sudah mendarat di Tarakan, Kalimantan Utara. Mereka disiagakan di Pangkalan Aju Tarakan jika operasi militer diperlukan untuk pembebasan sandera.  

Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim Laksma TNI I Nyoman Gede Ariawan mengatakan mendapat perintah untuk mengoordinasi kekuatan laut. ”Dalam operasi penyelamatan sandera disiagakan 5 KRI, 1 helikopter, 2 pesawat fixed wing, dan sea rider. Saat ini Pasukan Katak sedang menuju Tarakan untuk merapat di pangkalan aju,” ungkapnya kemarin. 

Ariawan mengungkapkan, operasi penyelamatan sandera merupakan operasi gabungan TNI-AL, TNI-AD, dan TNI-AU. ”Semua unsur TNI terlibat dalam operasi penyelamatan sandera. Khusus untuk TNI-AL sudah ada pasukan khusus yang menggunakan sea rider dalam operasi penyelamatan nantinya,” jelas dia.

Soal skenario penyelamatan sandera, Ariawan belum bisa memberitahukan ke media bagaimana prosesnya. Sebab, masih dilakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam operasi penyelamatan. ”Saya sudah mempunyai pengalaman upaya pembebasan MV Sinar Kudus. Ini bisa menjadi pengalaman dalam operasi penyelamatan sandera kali ini. Untuk target dan kapan dimulai operasi penyelamatan, saya belum bisa beri tahukan karena masih perlu koordinasi,” terangnya.

Komandan Lantamal XIII Tarakan Laksamana Pertama TNI Wahyudi H. Dwiyono mengatakan, Dermaga Lantamal XIII Tarakan ditetapkan sebagai pangkalan aju karena posisinya sangat strategis. Yaitu hanya 180 nautical mile dari rencana operasi penyelamatan sandera.

”Kekuatan unsur TNI akan bergeser ke Tarakan. Nanti ada sekitar 159 pasukan TNI-AL, TNI-AD, dan TNI-AU yang berdatangan ke sini karena Tarakan merupakan pusat pangkalan aju,” ucapnya.

Saat ini Lantamal XIII Tarakan sudah menyiapkan semua kebutuhan logistik unsur TNI yang terlibat dalam operasi penyelamatan. ”Lantamal XIII Tarakan sudah siap menjadi pangkalan aju. Saat ini akomodasi sudah kami persiapkan, mulai bahan makanan, bahan bakar, hingga kebutuhan lainnya, selama menjalankan operasi penyelamatan,” lanjutnya.

Kepala Penerangan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Letkol Inf Joko Tri Hadimantoyo menyampaikan hal yang sama. Anggota Kopassus siap siaga. ”Setiap waktu diminta, siap. Itu kan kewenangan pemerintah. Kalau Danjen kita disuruh siap,” ujarnya saat dihubungi. Untuk peristiwa khusus, lanjut dia, di samping Kopassus, satuan lainnya adalah Paskhas dan Denjaka.

Kepala Dinas Penerangan TNI-AL Kolonel Edi Sucipto menambahkan, ada atau tidak ada penyanderaan, KRI TNI-AL sudah bersiaga di berbagai lokasi di sekitar perairan utara Indonesia. ”Kami selalu siap kalau ada perintah,” terangnya.

Senada, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Ketut Untung Yoga menuturkan, saat ini pihaknya berkoordinasi untuk mengetahui lokasi kapal yang disandera. Pemerintah Indonesia tentu akan berupaya keras menemukannya. ’’Yang pasti, harus melindungi WNI,’’ terangnya.

Secara teknis, TNI dan Polri juga terlibat di lapangan. Upaya itu tentu didukung informasi intelijen. ’’Saat ini semua masih dalam proses,’’ terang jenderal berbintang dua tersebut.

Soal lokasi pencarian, hingga saat ini belum ada kepastian. Yang jelas, kapal itu disandarkan di pulau di Filipina. ’’Kan semua masih proses,’’ ujar mantan Kasespimti Lemdikpol Polri tersebut.

Untung menuturkan, sebenarnya saat ini semua masih cukup rancu. Misalnya, soal apakah ada kru yang dilepaskan dari kapal Brahma 12, mengingat kapal tersebut sudah berada di tangan pemerintah Filipina. ’’Ya, semua ini masih dalam klarifikasi, belum pasti,’’ ujarnya.

Apakah memungkinkan dilakukan operasi pembebasan? Dia menyatakan, terkait dengan rencana tindakan, semua yang terjadi di perbatasan itu pasti ditangani TNI. ’’Kekuatan TNI yang di sana pasti disiapkan, dikoordinasikan,’’ terangnya.

Di bagian lain, Kadivhumas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan mengungkapkan, Polri telah berkomunikasi dengan Interpol untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. ’’Kan ada jalur diplomatik,’’ jelasnya.

Namun, Polri akan siap bila sewaktu-waktu dimintai bantuan untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan penyanderaan kapal tersebut. ’’Densus 88 Antiteror dan Brimob siap dikerahkan,’’ tegasnya.

Dia berharap seluruh WNI yang disandera bisa diselamatkan dan tidak ada korban. ’’Karena itu, tentu perlu respons yang akurat dalam menghadapi masalah tersebut,’’ terangnya.

Sementara itu, Seskab Pramono Anung memastikan bahwa pemerintah bakal mengupayakan pembebasan sandera secepatnya. Sekaligus menangkap para penyandera. ’’Bagaimanapun, mereka telah melakukan tindak kriminal di wilayah NKRI,’’ ungkapnya setelah pencanangan zona integritas di lingkungan Sekretariat Kabinet kemarin.

Disinggung soal rencana pengerahan TNI untuk membebaskan sandera, Pramono membenarkan. Saat ini menteri luar negeri mengumpulkan data-data terkait dengan penyanderaan tersebut selengkap-lengkapnya. ’’Kami koordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk membantu agar pembebasan sandera bisa segera dilakukan,’’ lanjut politikus PDIP itu.

Dengan adanya tuntutan tebusan, tutur Pramono, berarti motif penyanderaan adalah murni perampokan. Soal kemungkinan uang tebusan itu akan digunakan untuk kepentingan penyandera atau milisi di Filipina, pemerintah akan lebih hati-hati melihatnya.

Dia menambahkan, yang bisa dipastikan dari peristiwa itu, pelakunya merupakan perampok. ’’Bahwa kelompok (perampok) itu memiliki kedekatan dengan separatis, tentu menjadi dugaan,’’ tambahnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah segera mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya soal penyanderaan tersebut. Pemerintah diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah dan angkatan bersenjata Filipina untuk menyelamatkan para WNI yang disandera.

’’Pemerintah harus mengirim negosiator lah karena anggota kelompok Abu Sayyaf ini sedikit, tapi cukup militan,’’ katanya.

Menurut Fadli, kabar bahwa kelompok pemberontak itu ingin meminta tebusan menunjukkan sinyal bahwa para ABK WNI bisa diselamatkan hidup-hidup. Karena itu, keberadaan negosiator dinilai perlu. Pemerintah, dalam hal ini, tidak boleh begitu saja menerima permintaan tebusan dari kelompok Abu Sayyaf.

’’Yang penting adalah keselamatan para warga. Kita juga nggak mau diperalat dengan diperas,’’ ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai, penyanderaan dan pembajakan yang dialami para ABK WNI tersebut menunjukkan bahwa kelompok itu makin terdesak dan mengalami kesulitan dana. Karena itu, mereka melakukan aksi itu dalam rangka mencari perhatian dan menambah sumber dana.

’’Pemerintah tidak perlu merespons, tidak perlu bernegosiasi. Pemerintah tinggal minta pemerintah Filipina melakukan semua langkah yang diperlukan dalam rangka pembebasan WNI,’’ katanya.
Menurut Mahfudz, pemerintah Indonesia tidak perlu menerjunkan tim bersenjata lebih dulu. Jika memang pemerintah Filipina meminta bantuan, barulah kemudian pemerintah Indonesia menentukan langkah-langkah.

’’Posisi kita adalah menunggu dan mendukung semua langkah pemerintah Filipina hingga 10 sandera itu tetap selamat dan dibebaskan,’’ tandasnya. (jpg)

Berita Terkait