Siaga Kebakaran Lahan

Siaga Kebakaran Lahan

  Senin, 15 Agustus 2016 09:30

Berita Terkait

PONTIANAK - Lima kabupaten di Kalimantan Barat sudah menetapkan status siaga darurat penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Lima kabupaten itu adalah Kapuas Hulu, Mempawah, Kubu Raya, Sanggau dan Sekadau. Sementara itu wilayah lainnya seperti, Kota Pontianak, Singkawang, Sambas, Landak, Bengkayang, Sintang, Melawi, Ketapang dan Kayong Utara belum meningkatkan status wilayahnya. 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar, TTA Nyarong mengatakan, penetapan status siaga darurat itu dilakukan sebagai mana termuat dalam Inpres Nomor : 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

“Munculnya wilayah karhula menjadi kriteria peningkatan status,” kata Nyarong kemarin sore.

Dia menyebutkan dengan penerapan maka pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat diminta melaksanakan Inpres Nomor : 11 Tahun 2015 tersebut secara optimal. 

Seperti mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi masing dinas terkait termasuk BUMD dan TNI/POLRI agar serius dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

“Fokus mobilisasi sumber daya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana asap akibat karhutla,” kata Nyarong kepada Pontianak Post kemarin. 

Masih dijelaskan Nyarong, dengan peningkatan status itu maka masing-masing wilayah perlu membentuk posko di lapangan. Pembentukan posko ini untuk memantau desa desa-desa yang potensi karhutla tinggi dan yang tidak.

“Selain fokus pada daerah yang berpotensi terbakar saat ini kami juga fokus penanganan lahan gambut yang terbakar pada 2015 lalu,” lanjutnya. 

Nyarong menyebutkan, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis juga mengimbau instansi terkait termasuk TNI/POLRI agar mendata di mana hotspot/firespot yang tinggi di Kalimantan Barat.

Menurutnya, pendataan itu dilakukan untuk melihat apakah masyarakat membakar lahan mineral dapat membuat ISPU tidak normal dan jarak pandang di sekitar bandara tertutup atau tidak. 

Dalam penanggulangan kasus ini pun, lanjut dia, pemimpin di masing-masing daerah disarankan untuk turun langsung lapangan memberi penyuluhan ke masyarakat yang sedang membuka lahan untuk berladang.

Imbauan itu, lanjut dia, juga disampaikan kepada warga yang berdiam di daerah gambut agar tidak nembakar lahan gambut. Termasuk perusahaan perkebunan yang mengantongi ILOK/ HGU diminta mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Lebih lanjut, Nyarong mendorong agar daerah yang belum menetapkan status wilayahnya agar bisa melakukan hal serupa. (mse)

 

 

Berita Terkait