Setoran Pajak Hingga Rp7 Miliar

Setoran Pajak Hingga Rp7 Miliar

  Rabu, 21 February 2018 11:00
MENYITA : Petugas pajak saaat melakukan penyitaan terhadap salah satu dealer motor yang ada di Kota Pontianak, Selasa (20/1). SITI SULBIYAH/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Sudah 5 Kali Lakukan Penyitaan

PONTIANAK - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak sepanjang tahun 2017 hingga Februari 2018 sudah melakukan lima kali penyitaan, empat diantaranya terjadi di tahun 2017. Terakhir, penyitaan dilakukan terhadap salah satu dealer motor yang ada di Kota Pontianak, Selasa (20/2).

Bersama dengan Kepala KPP Pratama Pontianak, Kepala Seksi Penagihan, pihak kepolisian, pegawai kelurahan, juru sita pajak melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan tempat usaha milik pengusaha dealer motor yang berinisial KSS.

“Sebelumnya kita sudah memblokir rekening, namun sisa uang yang ada di rekening tidak cukup, hutang uangnya masih ada. Sehingga dengan terpaksa kita lakulan tindakan penagihan akhir berikutnya yaitu penyitaan,” ungkap Kepala KPP Pratama Pontianak, Nurbaeti Munawaroh, usai proses penyitaan berlangsung.

Tindakan ini menurutnya dapat dicegah pada saat petugas pajak melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen perusahaan tersebut. Apabila pihak perusahaan beritikad dengan melampirkan bukti laporan yang benar terkait nominal pajak yang harus dibayarkan, maka tindakan tersebut tidak akan terjadi.

“Jika ada yang tidak sesuai dengan penetapan tersebut, maka pada proses penetapan tersebut, harusnya dia punya langlah-langkah untuk mengajukan permohonan keberatan dengan catatan dia harus punya dokumentasi dan laporan keuangannya benar. Namun kenyataannya dia tidak melakukan hal tersebut,” paparnya.

Dengan begitu, lanjut Nurbaeti, pada tahapan selanjutnya, jika telah berkekuatan hukum tetap, maka tindakan penagihan bisa dilakukan ketika sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap). Penindakan ini pun menurut dia sudah seusai dengan aturan yang berlaku.

Tindakan penyitaan yang dilakukan ini merupakan tindakan terakhir, dari sekian upaya yang telah dilakukan oleh otoritas pajak. Tenggat waktu juga telah diberikan supaya WP dapat memabyar kewajibannya. “Terpaksa kami lakukan ini karena sudah diberikan waktu dan kesempatan sekian lama tapi tidak juga dilunasi hutangnya,” tegasnya.

Nurbaeti mengatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan adanya upaya penyitaan seperti ini.  Upaya persuasif yang dilakukan oleh pihaknya terhadap WP, seharusnya membuat mereka sadar dan segera untuk membayar pajak. “Upaya penyitaan ini dilakukan sebagai tindakan terakhir. Ketika dipersuasif untuk membayar pajak, maka segeralah untuk bayar supaya terhindar dari tindakan penagihan aktif, penyitaan hingga sampai penyanderaan,” tuturnya.

Untuk itu, dia menghimbau, selain taat membayar pajak, WP untuk lebih teliti dan rapi dalam hal pembukuan. Kelengkapan dokumen dan pembukuan dilakukan dengan benar, sehingga “Saya imbau pada saat penjualan lakukan pembukuan dengan benar, pada saat pemeriksaan tunjukan bukti dan dokumentasi yang benar, berapa yang harus di bayar,” katanya.

Sebagai otoritas pajak, pihaknya diberikan otoritas untuk melakukan oengujian terhadap dokumen-dokumen tersebut. Apabila pembukuan yang dilakukan keliru, hal itu akan merugikan WP. Biaya yang dikeluar untuk pajak bisa jadi menjadi besar. “Untuk penyitaan yang dilakukan tadi nominalnya sekitar Rp7 Miliar, sudah termasuk sanksi-sanksi. Sebenarnya kalau pajak pokoknya, mungkin hanya separuhnya,” pungkasnya. (sti)

Berita Terkait