Setelah Tersangka Narkotika

Setelah Tersangka Narkotika

  Rabu, 12 Oktober 2016 09:30

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Menyandang status narapidana, tidak membuat Febri, oknum pegawai BPN Kapuas Hulu yang tersangkut kasus korupsi Prona (Program Nasional Agraria) jera.

Baru menghirup udara bebas karena memproleh cuti bersayarat (CB) dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Putussibau, ia ditangkap polisi karena memakai narkoba jenis sabu.Atas perbuatannya pihak rutan langsung mencabut CB yang diberikan kepadanya.

“CB yang diberikan kepada Febri di cabut,” tegas Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Putussibau Kelas III B Putussibau Mulyoko. Dijelaskannya, program CB atau pun Pembebasan Bersyarat (PB) ada masa waktunya. Sebelum bebas murni, narapidana masih terikat persyaratan PB. Misalnya Napi dihukum lima tahun setelah menjalani masa pidana tiga tahun bisa diusul masuk dalam program PB.

Jatuh temponya, kata Mulyoko adalag dua per tiga selama, tiga tahun setengah yang bersangkutan harus mematuhi persyaratan yang ditentukan. “Selama satu tahun setengah untuk mencapai lima tahun,  kalau melakukan tindak pidana lagi, tanpa ada usulan mana-mana, status PB harus dicabut. Jadi nggak harus ada usulan, Bapas (Balai Pemasyarakatan) sudah mengetahuinya,” terang Mulyoko.

Pernyataan Mulyoko ini berkaitan dengan kasus hukum yang dialami Febri yang sebelumnya terjerat kasus tindak pidana korupsi dalam Prona (Program Nasional Agraria) di Kapuas Hulu. Namun setelah menjalani hukuman di tahanan dan yang bersangkutan mendapat program CB. Tetapi malah terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.Dia ditangkap polisi dirumah kos nya di kedamin, Putussibau Selatan.

Mulyoko mengaku dirinya tidak mengetahui persis terhadap proses hukum Febri, karena dia ditahan di Pontianak. Namun ia memastikan status CB yang dimiliki napi tersebut bisa dicabut Bapas selaku pihak yang berwenang. Bahkan kata dia, sebelum terbukti secara hukum melalui sidang pengadilan tidak masalah status CB napi dicabut. Walaupun proses hukum menganut asas praduga tak bersalah.

“Setelah napi yang bersangkutan ditetapkan lagi sebagai tersangka, maka Bapas sudah bisa meminta BA pemeriksaan dan surat penahanannya itu untuk proses pencabutan CB maupun PB,” terangnya. Dikatakannya lagi, langkah yang dilakukan Bapas untuk proses pencabutan CB atau PB yakni dengan mengambil data pendukung terlebih dulu, setelah proses sidang baru proses pencabutan PB atau CB.

Kemudian kata dia, setelah diputus bersalah oleh hakim pengadilan berapa tahun kasus baru napi tersebut, misal katanya, dijatuhi hukuman lima tahun, maka setelah selesai menjalani masa pidana tersebut, napi itu harus menjalani lagi masa pidana yang belum dijalaninya pada kasus pertama yang tersisa selama CB atau PB, jadi diakumulasikan dengan sisa masa pidana kasus sebelumnya,”kata dia.

Mulyoko juga memastikan sisa masa hukuman yang belum tuntas pada kasus awal tidak diberikan dispensasi apapun, baik program resmisi maupun asimilasi, sehingga napi benar-benar berada dalam ruangan. “Apalagi narkoba ini masuk dalam PP 99 tentang tindak pidana khusus, seperti ilegal loging, ilegal fishing, narkoba dan pidana khusus lainnya. Jadi tidak ada dispensasinya lagi,” terangnya.

Geram

Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kapuas Hulu H.M Rum, mengaku geram dengan ulah anak buahnya, yakni Febri (38) yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan tingkap polisi beberapa waktu lalu. Dia menyerahkan sepenuhnya kasus itu ke polisi dan memastikan ada sanksi tegas kepada tersangka yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) mestinya bebas narkoba.

Rum mengaku dirinya juga akan membuat laporan ke Kanwil BPN Kalbar untuk ditindaklanjuti ke pusat. Menurutnya, Febri dinyatakan positif sebagai pemakai narkoba. Proses hukum dikepolisian tetap berjalan, dan ada sanksinya secara kelembagaan.

 “Sampai sekarang saya belum ketemu dengan Febri ini,” kata dia. Rum membenarkan jika Febri juga pernah terjerat hukum karena kasus Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Kapuas Hulu. Dan sempat ditahan di rutan. Namun setelah menjalani masa tahanan mestinya dia sudah aktif bertugas. Menanggapi adanya oknum ASN terlibat barjiba, Kepala Bidang Pengembangan Karir dan  Disiplin Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kapuas Hulu Hendri menegaskan. Jika terbukti oknum ASN melakukan pelanggaran disiplin salah satunya menggunakan narkoba. Maka penjatuhan sanksi akan dibahas di dalam rapat tim yang terdiri dari Sekda, BKD, Inspektorat dan Bagian Hukum Pemda.

Karena oknum pegawai BPN bertugas di instansi vertikal, maka lembaganya yang akan memproses. Dijelaskannya, pemberian sanksi dilihat tingkat kesalahan pegawai dimaksud, apakah hanya tingkat pengkonsumsi atau pengedar. Selama yang bersangkutan menjalani proses hukum, kata dia, maka bisa diberhentikan sementara dari jabatannya. Apabila sampai pengedar dan dibuktikan setelah sidang pengadilan, maka bisa diberhentikan secara defenitif. Sanksi ASN dengan kasus narkoba berbeda dengan korupsi. “Kasus narkoba tidak diatur ketentuan lama menjalani masa hukuman baru bisa menjabat lagi,”kata Hendri. (aan)

Berita Terkait