Senjata Andalan Daya Saing

Senjata Andalan Daya Saing

  Minggu, 3 January 2016 09:04

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis Indonesia merupakan negara paling bersaing dan berperan dalam berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) terlebih sekitar 80 persen tahapannya sudah terjadi. Sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dirilis 2015 menjadi modal utama dalam kerjasama kawasan yang sebenarnya

Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Plt) Kemendag Karyanto Suprih mengatakan pada dasarnya tahapan dari berlangsungnya MEA sudah terjadi. Hanya “gong”nya memang pada awal 2016. ”Sekitar 70 persen sampai 80 persen MEA sudah berjalan, sudah terjadi,” ujarnya kepada Pontianak Post, kemarin.

Tahapan sudah terjadi terutama dari sisi regulasi dan kesepakatan yang terjalin antar negara di kawasan Asean. Tarif bea masuk barang sudah hampir seluruhnya nol persen dan berbagai kesepakatan spesifik lainnya sudah terjalin.

Pada intinya, kata dia, dari sisi perdagangan aturan mainnya sudah relatif lebih rinci. Jangan lagi membayangkan sesuatu yang menakutkan dan terlalu awam seperti banyak disebut-sebut di masyarakat selama ini. ”Misalnya akan ada banyak tukang martabak dari Myanmar atau negara lain di jalanan negara kita, begitu, tidak seperti itu,” ungkapnya.

Persaingan di era MEA justru ada pada peningkatan daya saing dalam rangka menarik lebih banyak arus investasi, modal, dan bahan baku. Kuncinya ada pada internal Indonesia sendiri terutama regulasi yang menarik. ”Kita tidak ada pesimisnya terkait itu. Sebab sebagian besar sudah coba diantisipasi melalui paket kebijakan ekonomi kemarin,” yakinnya.

Salah satunya dari kebijakan paket ekonomi jilid IV memuat kepastian kenaikan upah para pekerja (buruh) setiap tahunnya. Selain memberikan gambaran pasti kepada pekerja juga menjadi pegangan dan kepastian bagi para pengusaha. ”Sebab yang jadi inti persoalan bagi pengusaha adalah kepastian,” ucapnya.

Selain itu juga diselesaikannya deregulasi terhadap 31 peraturan meliputi satu Instruksi Presiden (Inpres), tiga Peraturan Presiden (Perpres), delapan Peraturan Pemerintah (PP), sebanyak 17 Peraturan Menteri (Permen) dari berbagai kementerian serta dua peraturan lainnya.

Salah satu peraturan pemerintah yang mengalami perubahan adalah PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Dengan aturan itu diharapkan bisa mendekatkan jarak antara pelaku usaha dengan bahan baku di dalam negeri agar harga bahan baku dapat lebih murah dan biaya produksi lebih rendah.

PP tersebut juga diharapkan mampu menarik investasi asing ke Indonesia dengan membuka Gudang Berikat dan Pusat Logistik Berikat. Otomatis investor akan membuka perwakilan perusahaannya di Indonesia sehingga ada potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Kemendag sendiri selaku kementerian teknis yang akan mengambil cukup banyak peran dari perdagangan bebas menyikapinya dengan menderegulasi 32 peraturan sebagai tindak lanjut dirilisnya paket kebijakan ekonomi jilid pertama. Seluruh 32 peraturan menteri perdagangan itu dicabut karena dianggap menghambat pertumbuhan industri dan investasi di dalam negeri.

Termasuk kebijakan memerlonggar beberapa impor barang. Dia mengatakan jangan ditafsirkan sebagai kebijakan pro impor yang berpotensi menciptakan defisit bagi negara. ”Harus diketahui juga bahwa mengharamkan impor sama dengan mengharamkan ekspor. Maka dikenal istilah KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Kita sering sekali kok rapat dengan Menko (Perekonomian) dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal),” akunya.

Perlu disadari, kata Karyanto, Indonesia merupakan negara incaran investasi. Tapi bisa saja hilang seketika hanya karena kalah daya saing dari sisi regulasi itu. ”Uang tidak mengenal negara dan ideologi. Begitu ada keuntungan, dia akan datang ke kita,” sebutnya.  Indonesia menjadi salah satu tujuan utama investasi karena memiliki dua modal besar yaitu basis pasar dan bahan baku. ”Bahan baku di negara kita begitu banyak maka akan coba ditampung dengan kebijakan kawasan berikat itu. Basis pasar sudah tentu, masyarakat kita besar dan daya beli juga baik,” ulasnya.

Hanya disayangkan justru pengusaha dan pelaku usaha di dalam negeri belum banyak memanfaatkan berbagai paket kebijakan ekonomi itu. Diharapkan bukan sebagai tanda pesimisme. Padahal jika pengusaha lokal bisa jeli menangkap peluangnya, menurut dia, Indonesia akan semakin bersaing dan hebat di kancah MEA.(gen)