Sengketa Lahan Temukan Kejelasan

Sengketa Lahan Temukan Kejelasan

  Sabtu, 13 February 2016 09:56
BAHAS LAHAN: Tokoh masyarakat Suraji, Mantan Ketua RT Antigut, dan Kabag Pemerintahan Kabupaten Bengkayang Yohanes Atet membahas peta lahan transmigrasi yang dibeli Pemda Bengkayang. FOTO//AIRIN/PONTIANAK POST

Berita Terkait

BENGKAYANG--Pemerintah daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Bengkayang Yohanes Atet mengatakan, pembahasan sengketa lahan dan jalan menuju Gedung Olahraga (GOR) sudah menemukan kejelasan tentang lahan yang diklaim milik masyarakat di Komplek Kantor Bupati Bengkayang.

Rencananya lahan milik pemerintah daerah dan lahan yang diklaim masyarakat akan diukur kembali sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Sehingga permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat bisa terselesaikan dengan damai."Kita akan mengukur kembali tanah yang sudah dibeli Pemda, seperti tanah pak Wajidi. Setelah itu barulah lahan milik masyarakat antara Pak Osong dan kemungkinan lahan miliki Ibu Nuri," tutur dia, Jumat (12/2) setelah menggelar pertemuan di Kantor Bupati Bengkayang.

Dia menyampaikan dalam pertemuan yang dilakukan tujuannya untuk mengembalikan batas lahan milik pemerintah daerah. Sedangkan pengukuran kembali akan dilaksanakan, Selasa (16/2) di tanah yang dipersengketakan oleh masyarakat.Yohanes Atet mengungkapkan pada saat pengukuran batas lahan milik pemerintah daerah, pihaknya akan melihatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkayang dan tokoh masyarakat Suraji sebagai pemilik peta lahan transmigrasi yang ada di Komplek Kantor Bupati Bengkayang.

"Kita akan mengajukan ke BPN untuk pengembalian batas lahan milik pemerintah daerah. Supaya permasalahan lahan Pemda dan lahan masyarakat cepat diselesaikan secara baik," imbuhnya.Tokoh masyarakat Suraji menambahkan, permasalahan batas lahan milik pemerintah daerah akan ditemukan. Apabila batas lahan diukur kembali dari titik nol perumahan transmigrasi di komplek Kantor Bupati Bengkayang.

"Kalau lahan tidak diukur dari titik nol tanah perumahan transmigrasi, maka tanah milik pemda tidak bisa ditemukan. Jadi, tidak bisa hanya mengira-mengira tanah ini milik pemda atau tanah milik masyarakat," terangnya.Dia menyampaikan pengukuran lahan harus tanah yang bersertifikat seperti tanah milik Wajidi. Saat pengukuran lahan juga menggunakan alat GPS untuk menemukan titik koordinat batas lahan milik Pemda Bengkayang.

Ia mengharapkan saat pengukuran lahan dilangsungkan masyarakat dan pemerintah daerah harus bisa menerima. Yakni batas lahan miliki pemerintah daerah dan batas lahan yang diklaim masyarakat. Supaya permasalahan lahan antara pihak yang bersengketa bisa terselesaikan secara kekeluargaan. "Saya hanya bisa membantu menunjukan batas tanah milik transmigrasi yang dibeli Pemda. Sisanya barulah batas tanah milik masyarakat," ungkapnya saat menunjukan peta lahan transmigrasi dan dihadiri pihak terkait di Komplek Kantor Bupati Bengkayang. (irn)

Berita Terkait