Seminar Empat Pilar Kebangsaan, Senayan Tegas Tolak LGBT

Seminar Empat Pilar Kebangsaan, Senayan Tegas Tolak LGBT

  Minggu, 28 February 2016 09:14

Berita Terkait

PONTIANAK – DPR-RI secara tegas telah menolak keras berdirinya komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia. Hal tersebut disampaikan salah satu legislator Senayan, Syarif Abdullah Alkadrie, saat menjadi pembicara dalam Seminar Empat Pilar Kebangsaan, di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Barat, Jumat (27/2) malam.

”(LGBT) ini sudah meresahkan dan komunitas ini tidak boleh berdiri. Hal ini dikarenakan melanggar keberadaan pancasila dan Undang-Undang 1945,” ungkapnya di hadapan para peserta seminar. Ia juga berpendapat, bagi mereka yang bersikeras mendirikan komunitas ini, sudah seharusnya pemerintah memberikan sanksi. Sebab, ditegaskan dia, LGBT adalah penyakit serta  melanggar norma-norma agama.

Dia menyayangkan, mentalitas dan moralitas generasi bangsa Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian bersama oleh seluruh elemen bangsa. Menurut Abdullah, tergerusnya mental dan moralitas bangsa Indonesia tidak terlepas dari menurunya empat pilar kebangsaan Indonesia. Empat pilar yang dimaksud dia meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia menegaskan, perlu adanya pengutaan serta sosialisasi yang lebih optimal terkait empat sendi berbangsa dan bernegara ini.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI tersebut juga tegas menyatakan beberapa penolakan, terkait wacana untuk memperbolehkan warga negara mengosongkan kolom agama, serta dibentuknya komunitas LGBT di Indonesia. “Saya  merasa wacana diperbolehkanya pengosongan kolom agama di KTP  itu sangat konyol, apalagi jika didukung oleh Kemendagri, ini sudah melanggar sila pertama Pancasila,” tegasnya

Di kesempatan yang sama, sejumlah warga Pontianak Barat juga menyampaikan aspirasi, di antaranya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan veteran, meminta sertifikasi guru tidak dipersulit, serta berharap anggota DPR RI di Senayan  memperbaiki moral.

Menanggapi persoalaan itu, anggota Komisi III DPR RI ini berjanji akan akan memperjuangkan nasib para veteran. Menurutnya, pemenuhan kesejahteraan para anggota vetera sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah, karena mereka adalah pejuang yang berjasa dalam merebut kemerdekaan. “Terkait sertifikasi guru yang memberikan banyak persyaratan, saya bersama teman-teman DPR RI dapil Kalbar akan mencoba berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencari soulisnya,” terangnya.

Abdullah juga tak memungkiri mengenai masalah moral anggota DPR-RI di Senayan, yang tertangkap tangan KPK dan penyalahgunaan narkoba oleh BNN, memang diakui dia menjadi persoalaan bersama mereka. “Mungkin dengan adanya operasi tangkap tangan, baik KPK maupun BNN yang gencar sekarang ini, akan menjadikan kami lebih baik ke depanya. Di Senayan kan ada 560 anggota DPD, DPR, dan MPR, namanya manusia pasti ada saja yang tergoda melakukan perbuatan itu,” pungkasnya. (*/ote) 

Berita Terkait