Seminar Ditjen Perbendaharaan

Seminar Ditjen Perbendaharaan

  Kamis, 28 April 2016 09:50
SEMINAR: Para narasumber berbincang sebelum seminar kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini dimulai. ISTIMEWA

Berita Terkait

DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan menggelar seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Ballroom Hotel Aston Pontianak, kemarin (27/4). Acara yang dibuka Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, M Zeet Hamdy Assovie ini menghadirkan berbagai pembicara. Antara lain Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Dr Parjiono, Kasubdit Evaluasi Dana Dekonsentrasi Ditjen Perimbangan Keuangan Sukardi Muhammad Amin SH, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalbar Supendi, Ekonom Nurul Baiyah Phd, dan lain-lain. Sementara moderatornya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan Prof Dr Eddy Suratman.

Ratusan peserta mengikuti seminar yang membahas beragam fenomena dan perkembangan ekonomi terkini. Mereka para kepala daerah dan perwakilan pemerintahan kabupaten/kota di Kalbar, pimpinan perbankan, akademisi dan kalangan umum. Seminar berlangsung interaktif, serta menghasilkan sejumlah ide dan usulan.

Sekda Kalbar berharap hasil pertemuan dan diskusi tersebut menghasilkan rekomendasi komprehensif yang dimanfaatkan sebagai rujukan menyusun langkah-langkah pembangunan ekonomi Kalbar lebih strategis. Kendati belum puas dengan alokasi dana pemerintah pusat. Pihaknya berusaha menyesuaikan kebijakan melalui regulasi pemanfaatan APBN agar dapat dimanfaatkan sektor pembangunan untuk memberi daya ungkit ekonomi tinggi di masa datang. “Kami harap semua pihak mengawal penggunaan APBN di Kalbar,” katanya.

Supendi, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalbar menyebut, pertumbuhan ekonomi Kalbar sebesar 4,8 persen lebih lambat dibanding tahun sebelumnya 5,02 persen. Karena penurunan komoditas ekspor utama; yaitu karet, CPO, dan bauksit. Program kerja dan pembangunan APBN memegang peranan penting untuk menjaga pertumbuhan agar tetap stabil. Sejauh ini kinerja penyerapan anggaran di Kalbar cukup sukses.

“Kebijakan pelaksanaan anggaran berperan penting terhadap percepatan pembangunan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun penyerapan anggaran satuan kerja pemerintah pusat meningkat Rp2,9 triliun dari semula Rp6,8 triliun pada 2014 menjadi Rp9,7 triliun pada tahun lalu,” paparnya.

Seminar juga menyerempet isu strategis pembangunan Kalbar. Pembahasan yang menjadi perhatian audiens dalam seminar adalah soal pembangunan kawasan perbatasan dan Alokasi Dana Desa. Pemerintah pusat kini semakin tertarik mengembangkan kawasan perbatasan. Alokasi Dana Desa pun mendapat tambahan anggaran tahun ini, yang diharapkan dapat menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat. (ars/ser)

Berita Terkait