Sekolah Optimis Dapat Approval

Sekolah Optimis Dapat Approval

  Senin, 17 Oktober 2016 09:53
BELAJAR : Beberapa siswa SMKN 9 Pelayaran Pontianak tengah belajar praktik pneumatik di laboratorium sekolah, Sabtu (15/10). IDIL AQSA AKBARY/PONTIANAK POST

Berita Terkait

ADANYA wacana menutup SMKN 9 Pelayaran ditanggapi positif oleh pihak sekolah. 

Sekolah masih akan berusaha, ada optimisme tinggi agar dapat memperoleh pengesahan atau Approval dari Kemenhub. 

Idil Aqsa Akbary-Mirza A Muin

“Kami harap tidak sampai ditutup, saya meyakini tidak akan seperti itu, apalagi sekolah ini sudah menjadi sekolah rujukan nasional,  terdaftar oleh Kemedikbud,” ungkap Kepala Sekolah SMKN 9 Pelayaran Pontianak, Usmadi saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (15/10).  Usmadi berharap keberadaan sekolah ini tetap diperjuangkan untuk bisa mendapatkan Approvel. Dengan demikian harapan siswa, orang tua dan pemerintah daerah bisa tercapai. 

Menurutnya hal ini memang perlu didukung seluruh pihak. Termasuk dari dua kementerian yaitu Kemendikbud dan Kemenhub, agar membantu bagaimana sekolah ini jangan sampai bangkrut. “Mungkin aturan yang cukup memberatkan sekolah dan pemerintah daerah, perlu dikaji ulang, saya fikir presiden juga pasti akan mengeluarkan kebijakan yang terbaik,” katanya.

Lebih spesifik dijelaskan Usmadi, memang saat ini sekolah belum mengantongi izin dari Kemenhub. Karena ada dua perizinan, pertama dari Kemendikbud dan yang kedua dari Kemenhub. Izin Kemendikbud sudah tidak ada masalah. “Artinya setelah lulus siswa dapat ijazah, sama dengan sekolah lain. Mereka bisa mendaftar bekerja di manapun termasuk menjadi TNI dan Polri, bahkan ada juga yang kerja di kapal,” jelasnya. 

Sementara berkaitan dengan pengesahan oleh Kemenhub, bukan hanya SMKN 9 Pontianak saja yang bermasalah tapi hampir di semua sekolah pelayaran yang ada di Indonesia. Semua sedang dalam proses penataan oleh Kemenhub untuk mendapatkan pengesahan/Approval. 

Regulasi terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas jaga Pelaut. Padahal sebelumnya sekolah ini sudah berusaha mendapatkan rekomendasi mengikuti aturan awal yaitu PM Nomor 43 tahun 2008. “Jadi usaha sejak 2011 untuk dapat rekomendasi sia-sia, aturan baru wajib harus Approval,” paparnya. 

Tidak putus asa, setelah PM Nomor 70 Tahun 2013 itu keluar, sekolah kembali menyampaikan proposal pada 2014. Ditujukan kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Aparatur Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut. “Karena belum keluar juknisnya sehingga bisa dikatakan tidak ada balasan,” ujarnya. 

Setelah itu hanya ada balasan agar sekolah mendapat bimbingan dari PPSDM. Baru kemudian tahun 2015 bimbingan teknis diperoleh. Pihak sekolah dipanggil PPSDM, termasuk wali kota juga sempat berkoordinasi dengan menteri perhubungan pada saat itu. Hasilnya sekolah disyaratkan mengacu pada delapan standar yang dikeluarkan Kemenhub. Diantaranya terkait peralatan dan tenaga pendidik. Ini yang agak berbeda dari delapan standar yang dikeluarkan Kemendikbud.  “Dengan aturan baru tadi ada tambahan peralatan yang namanya Computer Based Test (CBT) di sini sudah ada,” katanya. 

Lalu standar pengajar, harus mempunyai guru yang berprofesi sebagai pelaut. Minimal berijazah D3 dan sertifikat profesi ANT atau ATT-3. “Sayaratnya seperti itu dengan perbandingan satu banding 30, artinya satu guru boleh mengajar 30 siswa,” imbuhnya. 

Di lain sisi, mencari guru profesi pelaut tidak lah mudah. Saat ini baru ada tiga orang guru PNS di sana yang latar belakangnya pelaut. “Jika dilihat dari komposisi kurang satu guru itu, tapi kami upayakan guru yang lain dari Syahbandar, navigasi dan Pelindo banyak memiliki ijazah pelaut membantu kami. Jadi tenaga pengajar cukup terpenuhi,” paparnya. 

Belum lagi ada syarat lain, pelaut yang hendak menjadi guru harus memiliki sertifikat ToT 6.09. Meyesuaikan standar perhubungan. Yang masih mengganjal memang dari sisi guru dan sarana prasarana. Permasalahan intinya ketika sekolah belum mendapatkan Approval otomatis lulusannya tertunda mengikuti ujian keahlian pelaut. “Kami sedang berupaya mendapatkan Approval. Terakhir disampiakan proposal April 2016, sekarang masih menunggu jadwal untuk bimbingan dan verifikasi berikutnya,” tandasnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin mendorong agar Pemerintah Kota Pontianak dapat menyelesaikan persoalan tersendatnya izin sertifikat laut yang dikeluarkan Kemenhub pada sekolah SMKN 9 Pelayaran Pontianak. Ia tak ingin nasib sekolah ini ke depan ditutup hanya karena persoalan tersendatnya izin pelayaran.

“Pemerintah harus mendorong Kemenhub supaya dapat mengeluarkan izin pelayaran bagi siswa SMKN Pelayaran yang lulus itu.  Kasihan pelajar yang telah lulus. Harapan kan dulu, setelah mereka lulus dapat mengantongi sertifikat laut,” terangnya kepada Pontianak Post, Minggu kemarin.

Menurut Satar tujuan Pemerintah Kota Pontianak membangun SMKN Pelayaran adalah untuk membuka lebar-lebar lowongan pekerjaan bagi pelajar yang telah lulus khususnya di sektor pelayaran. Pendapat Satar jelas sama dengan pemkot. Ia memperkirakan, akan banyak lowongan di sektor pelayararan yang bisa jadi pilihan bagi pelajar ini setelah lulus nanti.

Celakanya, sejak beberapa tahun ini Kemenhub belum mengeluarkan sertifikat laut yang harusnya dikantongi pelajar SMKN 9 setelah lulus menimba ilmu di sana. Sertifikat itu kata Satar diumpakan sebagai SIM bagi mereka. Dengan miliki sertifikat berlayar, mereka akan mudah  untuk bekerja di sektor pelayaran.

Akibat tak keluarnya sertfikat dari Kemenhub, tentu dampak terbesarnya ke pelajarnya. Ia sendiri sudah lama mendengar masalah ini, dan yang diketahui Pemerintah Kota Pontianak sudah melakukan upaya agar sertifikat pelayaran dapat dikeluarkan Kemenhub. “Saya belum tahu alasan Kemenhub enggan mengeluarkan sertifikat karena apa. Jika ada beberapa persyaratan yang belum lengkap, mungkin pemkot dapat melengkapinya,” terangnya.

Tapi kata Politisi PDIP itu, apabila pemkot telah melengkapi semua persyaratan namun Kemenhub belum mengeluarkan izin layar, jelas jadi pertanyaan. “Saya rasa pihak Kemenhub harus menjelaskan kenapa izin itu tak dikeluarkan. Ini harus didorong agar masalah ini jadi terang benderang, sheingga tak jadi pertanyaan semua pihak. Kan kasihan orang tua yang menyekolahkan anaknya di sana,” ungkapnya. Dia pribadi tak ingin nasib sekolah ini ke depan justru di tutup, hanya karena persoalan perizinan pelayaran tak keluar. Semua kendala tambah Satar pasti bisa diselesaikan. “Jalin komunikasi lebih intens pada pihak terkait. Saya yakin persoalan ini akan tuntas,” tutupnya.(*) 

Berita Terkait