Sekda Yakin Belum Siap

Sekda Yakin Belum Siap

  Sabtu, 13 Agustus 2016 09:34
BELAJAR MENGAJAR: Rencana penerapan perpanjangan jam sekolah atau full day School oleh Mentri Pendidikan dan Kebudayaan perlu dikaji ulang, walau saat ini telah dibatalakan. DANANG PRASETYO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

SUKADANA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kayong Utara Hilaria Yusnani menilai rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjiri Effendy yang akan menerapkan perpanjangan jam sekolah (full day School) sangat tidak cocok untuk diterapkan. Terlebih, dia menambahkan, untuk di Kabupaten yang pemerintahannya baru berjalan selama sembilan tahun ini.

 
“Menurut saya, jika itu diterapkan (full day school, Red) terlebih di Kayong Utara ini, masih sangat sulit untuk diterapkan. Kecuali itu bertahap, dan perlu pengkajian. Karena kita lihat dengan mengurangi jam kerja, otomatis jam belajar akan bertambah. Awalnya sekolah dari Senin sampai Sabtu, dan ini hanya sampai Jumat, dengan ditambah jam belajarnya,” ungkap Sekda, kemarin, di Sukadana.

Ia memiliki gambaran jika full day school sendiri sebetulnya dalam waktu yang tersisa, tidak boleh diisi dengan pelajaran formal, melainkan khusus untuk pendidikan karakter. Dimisalkan dia seperti bermain, bercerita, di mana isi materinya pun yang mengembirakan bagi peserta didik. “Kalau memang full day school diterapkan, walau kabarnya saat ini telah dibatalkan, dikarenakan banyaknya penolakan, tentunya perhitungan jam kurikulum akan berubah semua. Kemudian, dengan pengurangan satu hari dan penambahan jam belajar hingga pukul 5.00 sore, perlu dihitung cukup tidak jam mengajar guru benar tidak untuk mengatasi kekurangan jam belajar guru agar mendapatkan sertifikasi,” ungkap mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara tersebut.

Selain itu, menurut dia, dengan melihat daerah yang sangat bervariatif, tentunya sangat perlu untuk dikaji ulang. Berbeda  halnya, dia mengungkapkan, jika melihat di kota-kota besar serta di negara yang telah berkembang pesat, yang mugkin dapat menerapkan hal tersebut. Tentunya, diakui dia, semua dapat terpenuhi dengan telah disiapkan lagsung oleh fasilitas penujang pembelajaran.

“Kalau kita lihat kondisi sekolah di Kayong Utara, kira-kira orang tua sanggup (atau) tidak untuk menyiapkan makan anaknya saat berada di sekolah? Sementara orang tua sendiri harus berkerja. Apalagi pekerjaan itu kebanyakan sebagai petani dan nelayan. Selain itu kalau memang pihak sekolah harus menyediakan makanan di sekolah, kira-kira setuju tidak orang tua murid terhadap kebijakan itu? Nah, ini tentunya menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Selain itu, dari sisi pengawasan guru saat melaksanakan tugas di sekolah dari pagi hingga sore, dia yakin, hal tersebut akan menjadi keluhan bagi para guru yang harus memenuhi jam belajar tersebut. Belum lagi yang dikhawatirkan dia jika hal tersebut akan menimbulkan efek fisiologis guru tersebut terganggu.

“Untuk guru yang juga dikawatirkan akan dua faktor. Pertama, dikhawatirkan akan mengajar asal-asalan, atau guru mengajar dengan penuh emosional. Karena itu tadi, guru dituntut mengajar hingga sore hari, padahal biasanya mengajar sampai siang hari. Dan ini jelas, akan merubah pola hidup, baik peserta didik maupun guru itu sendiri,” ungkapnya.

Terkait hal ini, memang dirinya pernah mengkonfirmasi kepada pihak Kementrian Pendidikan. Ternyata, sambung dia, wacana ini memang sengaja untuk dilempar ke publik guna melihat sejauh mana masyarakat menaggapinya.

“Ternyata baru direncakan saja sudah banyak yang protes, jika memang diterapkan. Karena jangan sampai penerapan sudah berjalan dengan perpanjangan jam sekolah akan menuai protes yang lebih tajam lagi. Apalagi untuk Kabupaten Kayong Utara ini, yang terdapat sekolah di kepulauan,” tutupnya. (dan)

Berita Terkait