Sebut Muktamar Zombie

Sebut Muktamar Zombie

  Senin, 4 April 2016 09:02
PERNYATAAN SIKAP : DPC dan DPW PPP Kalbar versi Djan Faridz saat jumpa pers, Minggu (3/4) sore. Mirza/Pontianak Post

Berita Terkait

PONTIANAK - Dewan Perwakilan Cabang PPP dan DPW PPP Kalimantan Barat versi Djan Faridz menolak surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang perpanjangan kepengurusan DPP PPP hasil muktamar VII Bandung yang dijadikan legal standing. Mereka menganggap hasil muktamar Bandung seperti hidup kembali, alias muktamar zombie.

Sekretaris DPW PPP Kalimantan Barat, Suib menjelaskan Rakernas II PPP yang digelar kepengurusan hasil PPP Muktamar Jakarta akhir Maret di DPP PPP telah mengeluarkan rekomendasi tegas bahwa menolak SK Menkumham RI tentang perpanjangan kepengurusan DPP PPP hasil muktamar VII Bandung, tertanggal 17 Februari 2016. “Masak ini dijadikan legal standing. Ini muktamar zombie,” ucapnya ketika konperensi pers, Minggu (3/4) sore.

Hal itu diucapkan Suib dengan dasar kuat. Perpanjangan SK Menkumham merupakan perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah menolak permohonan untuk kembali ke muktamar Bandung di mana ecara tegas tercantum dalam halaman 102 putusan MA 601, yang menyebutkan Muktamar VII Bandung tidak efektif lagi dan tidakmempunyai eksistensi berdasarkan putusan Mahkamah Partai PPP yang sah. “Dari putusan ini, Rakernas II PPP tetap menuntut pemerintah agar mengesahkan kepengurusan Muktamar Jakarta seusai putusan MA 601,” tegasnya,.

Lebih dalam Suib melanjutkan, menolak muktamar yang katanya Muktamar islah, dengan dasar bahwa Muktamar islah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan putusan MA 601. Di mana amar putusan itu menyatakan Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan Oktober 2014 di Jakarta adalah kepengurusan PPP yang sah. “Jika ini tidak dihiraukan maka patut diberi sanksi yang diatur dalam AD/ART,” cetusnya.

Dia juga mempertanyakan perihal perpanjangan masa kepengurusan hasil Muktamar Bandung yang dibuat Menkumham Yassona Laoly. Dasarnya hanya karena terjadi kekosongan hukum yang dinyatakan sebagai dasar diterbitkannya SK perpanjangan itu salah besar. “Kan faktanya sudah ada, putusan Kasasi MA RI 601yang menyatakan Muktamar Jakarta sah,” tegasnya.

Selain itu lebih dalam, pernyataan Menkumham bahwa dasar penerbitan SK perpanjangan Muktamar Bandung adalah karena DPP PPP Jakarta belum melengkapi persyaratan pendaftaran tidak benar. Fakta yang terjadi adalah segala persyaratan telah diberi, bahkan bukti rekaman video nya juga ada. 

PPP Muktamar Jakarta hanya mengupayakan islah dengan berdasar pada putusan MA 601. Meski muktamar dilaksanakan 1000 kali jika tidak dilaksanakan atas Muktamar PPP Jakarta tidak akan bisa dapat pengesahan. Jika sudah bertentangan dengan putusan MA apapun yang dilakukan kubu Romi CS (kubu Muktamar Bandung) merupakan tindakan inkonstitusional. “Perbuatan itu melawanhukum, kami DPC PPP Kalbar menolak terselenggaranya Muktamar yang bertentangan dengan putusan MA 601,” tegasnya. 

Dia meminta agar RI 1 dan pembantu Presiden untuk taat hukum, karena pihaknya jelas mengecam keras jika presiden atau perwakilan justru di izinkan untuk menghadiri muktamar yang bertentangan dengan putusan MA 601, berarti presiden lah dibalik kejadian kisruhnya partai PPP selama ini. “Kami ingatkan pak presiden, negara kita berlandaskan hukum, bukan politik, senang tidak senang, merasa sakit atau tidak tunduk pada putusan hukum,” tegasnya lagi.

Muktamar Islah

Sementara itu Sekretaris DPW PPP Kalbar versi Rommy, Retno Pramudya  mengatakan bahwa undangan Muktamar PPP ke VIII yang diadakan pada Jumat (8/4) di  Gedung Serba Guna Asrama Haji Pondok Gede–Jakarta merupakan Muktamar Islah. Muktamar Islah artinya bersatu untuk Indonesia mandiri, berdaulat dan berkepribadian tanpa ada lagi prahara. Ia mengatakannya melalui kiriman email kepada para wartawan. 

”Peserta dari Kalbar totalnya direncanakan sebanyak 34 orang untuk 14 kabupaten/kota. Perimbangannya kursi di DPRD, peserta dan utusan Muktamar Islah merupakan Pengurus Harian Ketua dan Sekretaris DPW, DPC hasil muktamar Bandung ke VII tahun 2011,”katanya Minggu (3/4) siang. Retno kemudian langsung menjawab jumpa pers yang digagas DPW kubu Djan Faridz di Hotel Borneo. Menurutnya yang harus ditegaskan bahwa jumpa pers yang digagas kelompok sebelah, justru tidak berkeinginan adanya islah dan konflik selesai. Itu karena diduga kuat tidak terjadinya islah, justru ada kelompok yang diuntungkan dengan adanya konflik.

“Karena sebelumnya, banyak yang bukan siapa-siapa dan kader langsung dipromosikan tanpa proses. Di tubuh PPP kami, buat menjadi pimpinan harian justru harus dari tingkat bawah seperti ranting, kecamatan baru naik ke kabupaten/kota kemudian ke provinsi. Mekanismenya juga harus melalui proses musyawarah dan mengikuti AD/RT partai bukannya langsung  naik,” tuturnya.

Retno bahkan semakin kesal dengan kelompok sebelah yang justru mengatakan dengan istilah Muktamar Zombie. Ia menilai bahwa kelompok sebelah sangat tidak berkeinginan terjadinya islah menuju persatuan. Ia bahkan mengatakan bahwa kelompok seperti begitu bukanlah kader. 

“Jadi, apakah PPP mau hancur, bubar atau tidak ikut pilkada sepertinya kelompok sebelah tak peduli atau memiliki kepentingan lebih panjang. Dan perlu saya jelaskan secara psikologis harusnya kurang berhak bicara bicara soal PPP,” ungkap dia.

Retno kemudian menjelaskan mengenai undangan DPP PPP yang ditandatangani Ketua Umum, Suryadharma Ali dan Sekretaris H.M Romahurmuzy MT dengan Panitia Pelaksana Muktamar VIII yakni Ketua, Ermalena Muslim dengan Sekretaris Mansyur Kardi. Nomor suratnya yakni 034/UND/DPP/III/2016. Tujuannya kepada  DPW dan DPC Partai Persatuan Pembangunan di seluruh Indonesia. ”Intinya bahwa DPP PPP telah menetapkan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan akan dilaksanakan pada 8-11 April 2016 di Asrama Haji Pondok Gede – Jakarta.(iza/den) 

Berita Terkait