Sebulan Digaji Rp250 Ribu

Sebulan Digaji Rp250 Ribu

  Senin, 4 July 2016 10:12
Ilustrasi

Berita Terkait

BEBERAPA tenaga pengajar honor di Kecamatan Galing yang setiap bulannya menerima Rp250 ribu. Mempertanyakan kapan mereka bisa menjadi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan nasiblah lebih diperhatikan.

Disampaikan Suhendrayati, guru honor SD Negeri 3 Parit Baru Galing. Meski sudah mengajar sejak 2004 lalu. Dengan besaran honor Rp250 ribu. Sampai saat ini belum jelas nasibnya.

Dirinya mengakui, sudah pernah mengikuti tes CPNS khusus untuk K2 pada 2013. Namun hal tersebut, belum juga menjawab nasibnya.

"Nasib kami terkatung-katung," kata Suhendrayati yang juga dibenarkan lima rekannya yang bernasib sama. Guru honor yang sudah mengajar 12 tahun ini. Juga sudah mempertanyakan masalah yang dihadapi kepada pihak terkait. Yakni Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sambas.

"Kita sudah pernah mendatangi BKD, Dinas Pendidikan. Ke duanya menyatakan untuk bersabar," katanya.

Sementara usia dirinya dan rekan-rekan senasib. Kian bertambah tiap tahunnya. Dikhawatirkan, jika belum ada kejelasan. Akan didahului dengan masuknya usia memasuki pensiun.

"Kalau terlalu lama. Kita khawatir dari segi umur tidak memenuhi syarat pengangkatan sebagai pegawai negeri. Karena umur kita bertambah, dan pengangkatan belum jelas," katanya. Diakuinya, dengan menjadi Guru PNS. Selain kejelasan, juga berpengaruh

terhadap pendapatannya. Pasalnya selama menjadi honor, tiap bulan menerima Rp250 ribu.

"Uang honor sebesar itu. Jauh dari kata cukup. Karena untuk transportasi belum mencukupi," katanya.

Dengan kondisi seperti ini. Jika memang tak bisa diangkat. Melalui

Pemerintah Kabupaten Sambas, bisa memperhatikan nasib guru honorer. Yang juga memiliki tugas mencerdaskan anak bangsa. Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Sambas, Abdul Muin menyebutkan masalah pengangkatan honorer. Pemerintah pusat, sejak 2005 telah menghentikannya. Namun karena di Sambas masih ada. Pemerintah Kabupaten memiliki kebijakan untuk tetap memperhatikan nasib guru honor.

"Pengangkatan honor ke PNS dilakukan dengan cara seleksi CPNS. Tapi ternyata, semuanya belum bisa diakomodir. Karena bekerja di Sambas, Pemkab mengambil kebijaksanaan," katanya. (fah)

Berita Terkait