Sarankan Penggunaan Simda Keuangan

Sarankan Penggunaan Simda Keuangan

  Rabu, 18 Oktober 2017 10:21
PENYERAHAN CENDERAMATA: Penyerahan cenderamata dari Wakil Bupati Kayong Utara Idrus kepada Kepala BPKP Perwakilan Kalbar Arman Sahri Harahap, dalam kegiatan di Balai Praja Sukadana, kemarin (17/10). HUMAS FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

SUKADANA – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalbar, Arman Sahri Harahap, mengungkapkan sejumlah ganjalan dalam membantu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Kayong Utara. Salah satunya, diakui dia, dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda).

"Namun salah satu ganjalan dalam kami membantu tidak tuntas. Hal ini disebabkan permasalahan, seyogianya Kayong Utara kalau sudah menggunakan aplikasi Simda Keuangan, walaupun bukan merupakan jaminan, harusnya tata kelola keungan pada saat pemeriksaan akan baik," terang Arman, saat menjadi narasumber Bimbingan Teknis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten Kayong Utara di Balai Praja Sukadana, Selasa  (17/10).

Ternyata, dia menyayangkan, pada awal bulan tahun ini, baru tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kayong Utara yang  menggunakan dan mengimplementasikan aplikasi Simda. Ditambahkannya, sehingga 3 bulan yang lalu, dengan kapasitas yang terbatas, artinya waktu, anggaran, dan SDM dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan di Kayong Utara diminta untuk diparalelkan. Penekanan tersebut disampaikan dia untuk sisa OPD yang belum mengaplikasikan Simda Keuangan. "Dan ternyata setelah dilakukan, masih ada 12 OPD masih belum mengaplikasikannya," ungkapnya.

Ditegaskan Arman bahwa mereka berkomitmen agar dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Kayong Utara. Dengan adanya peningkatan tersebut, Arman berharap agar penilaian atau pemeriksaan dari BPK bisa memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, Wakil Bupati Kayong Utara, Idrus, sebelum memulai sambutannya, sempat meminta maaf kepada pihak BPKP Provinsi Kalbar, disebabkan sedikitnya kepala OPD yang hadir pada bimtek tersebut. Wabup menjelaskan, banyaknya kegiatan agenda pada saat yang sama sedang berlangsung. Dirinya berharap kepada perwakilan OPD yang hadir agar segera membuat laporan pertanggungjawaban.

"Jangan sampai akhir jabatan kami (bersama Bupati), laporan keuangan pemerintahan jelek semua. Karena untuk saat ini juga sudah menjadi isu politik bahwa pemerintah selama 5 tahun ini pasif, banyak kurang," sesal Idrus.

Idrus menegaskan, pemerintahan yang telah dijalani selama 10 tahun ke belakang, bukan kurang, tetapi mengejar kekurangan, mengikuti kabupaten-kabupaten lain. "Saya berharap seluruh OPD yang ada tidak harus malu untuk bertanya kepada OPD satu sama lain. Selain itu harus ada kerja sama antara satu dengan yang lain pada satu OPD. Jangan sampai ada Kabag dengan Kabag berlainan dalam kerja samanya," pesannya. (dan/humas)

Berita Terkait