Sanksi Tipiring Ancam Perokok

Sanksi Tipiring Ancam Perokok

  Kamis, 31 March 2016 09:18

Berita Terkait

PONTIANAK – Berhati-hatilah bagi Anda yang merokok pada titik-titik yang diatur dalam Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok di Pontianak. Sanksi tindak pidana ringan mengancam jika melanggar aturan tersebut, berupa pidana tiga bulan kurungan atau denda Rp10 juta.  

Hari ini (kemarin), Dinas Kesehatan Kota Pontianak bersama sejumlah SKPD melakukan kunjungan mendadak ke Rumah Sakit Umum Sultan Syarif Muhammad Al-Kadrie, Rabu (30/3). Penyisiran dilakukan hampir di seluruh ruangan RSUD, mulai dari tempat rawat inap, halaman rumah sakit hingga ruang administrasi.
Kepala Bidang Promosi dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Kota Pontianak Dadang Fitrajaya mengungkapkan, tim pengawasan kawasan tanpa rokok hari ini mengaplikasikan perda tahun 2010. 

“Perda sudah dibentuk tahun 2010, beberapa tahun ini, kami lakukan sosialisasi. Tahun ini, penerapannya,” kata Dadang, kemarin.

Masa lima tahun sosialisasi kawasan tanpa rokok ini, kata Dadang, masyarakat dinilai sudah mengetahuinya. Meski dalam simulasinya, masih ada beberapa ditemukan masyarakat yang merokok di kawasan yang dilarang. 

“Kemarin, waktu kami masih simulasi, masyarakat sudah banyak yang tahu soal Perda ini, sudah 80 persen. Walaupun masih ada beberapa diantaranya masih ada, seperti di hotel dan rumah sakit,” terangnya.

Dia menjelaskan, adapun kawasan tanpa rokok diantaranya, tempat umum, layanan kesehatan, institusi pendidikan, pemerintahan, tempat ibadah, tempat bermain anak-anak, angkutan umum. “Apabila dit empat larangan ini ditemukan masyarakat yang merokok, maka terancam sanksi tipiring, berupa ancaman pidana tiga bulan kurungan atau denda paling banyak Rp10 juta,” tegasnya.
Menurut Dadang, masa sosialisasi lima tahun dinilai cukup. Tahun 2016, pihaknya mulai memberlakukan tipiring. Meski demikian, diakui Dadang, tim pengawasan kawasan asap rokok saja tidak cukup untuk mengaplikasikan Perda, ia berharap, masing-masing intansi membentuk tim pengawasan.

“Kami berharap, instansi punya pengawasan internal. Kami tentu tidak bisa mengawasi tiap hari. Dengan adanya tim itu, penerapan Perda bisa dilakukan di masing-masing instansi,” tukasnya. (gus)

Berita Terkait