Sanksi Ruko Tutup Fasum

Sanksi Ruko Tutup Fasum

  Sabtu, 27 February 2016 08:06
TERTIBKAN: Pemerintah Kota Pontianak bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan juru parkir dan pemilik usaha yang menutup fasilitas umum dengan rantai di depan bangunannya di Jalan Gajahmada, Jumat (26/2). MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak mencatat saat ini terdapat kurang lebih 30 juru parkir liar yang beroperasi di wilayah Pontianak.Kepala Dinas Hubkominfo Kota Pontianak Utin Srilena mengatakan tidak akan membiarkan juru parkir liar tersebut beroperasi tanpa izin. Mereka akan ditertibkan karena sudah jelas tidak mengantongi kartu keanggotaan yang sah sesuai ketentuan.

Srilena menuturkan, jika masyarakat mengetahui keberadaannya segara laporkan terlebih jika tarif parkir kendaraan yang diminta melebihi aturan. “Laporkan, kalau mereka menarik tarif parkir lebih mahal. Itu sudah ranah pemerasan dan akan kami laporkan kepada polisi untuk diproses sesuai hukum,” tegas Srilena, di sela-sela penertiban juru pakir dan penutupan fasilitas umum oleh pengusaha di Jalan Gajah Mada, Pontianak pada Jumat (26/2).

Dia mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih teliti melihat juru parkir yang ada. Juru parkir yang sah itu, saat bertugas membawa kartu keanggotan dengan masa berlaku yang telah ditetapkan dan setiap parkir akan memberi kartu pakir.

Oleh karena, lanjut dia, setiap masyarakat yang memarkirkan kendaraannya harus meminta karcis parkir dan membayar sesuai dengan jenis kendaran, yakni untuk roda dua Rp1.000, roda empat Rp2.000 dan seterusnya. “Jika mereka tidak memberi karcis parkir, laporkan. Mereka akan kami sanksi, yakni dikenakan tindak pidana ringan,” tegas Srilena.

Srilena menyatakan selain akan menertibkan juru pakir liar, pihaknya juga akan menertibkan pemilik rumah toko yang dengan sengaja menutup badan jalan dengan rantai. “Bisa dilihat di sepanjang Jalan Gajah Mada, ada banyak pemilik usaha yang menutup fasilitas umum dengan rantai. Ini jelas tidak boleh,” sambungnya.

Guna memberi kenyamanan kepada masyarakat, dia meminta kepada pemilik usaha untuk membongkar rantai yang menutup fasilitas umum. Jika tidak, maka pihaknya dibantu Sat Pol PP yang akan membongkar dan pemilik usaha akan dikenakan tipiring. “Jelas perbuatan merantai fasilitas umum di depan usahanya melanggar ketertiban umum,” terangnya.

Srilena pun mengingatkan bahwa pengusaha harus menyediakan lahan parkir bagi pelanggannya, sehingga tidak menggunakan jalan raya sebagai tempat parkir kendaraan. “Semua ini kami lakukan demi kenyamanan masyarakat. Kami akan menindaktegas terhadap pelanggar ketertiban umum,” tegasnya. (adg)

Berita Terkait