Sandera Ada di Provinsi Sulu

Sandera Ada di Provinsi Sulu

  Kamis, 31 March 2016 09:04
BAJAK: Kelompok militan Abu Sayyaf yang berpusat di Sulu, Filipina. Kelompok ini meyandera awak kapal Brahma 12 dan tongkang Anand 12 asal Indonesia.

Berita Terkait

JAKARTA – Lokasi sepuluh anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf sudah dipetakan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah mendapatkan informasi tentang hal itu dari Armed Forces of the Philippines (AFP). Langkah apa yang akan diambil selanjutnya akan dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai malah mengancam keselamatan sandera yang merupakan awak kapal tunda Brahma 12 dan tongkang Anand 12 tersebut.  

”Ada di wilayah Filipina. Mereka (AFP, Red) sudah tahu lokasinya, setiap saat memantau,” kata Gatot setelah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, kemarin (30/3).

Mantan KSAD itu tidak menjelaskan detail lokasi penyanderaan. Namun, berdasar laporan The Manila Times kemarin, Provinsi Sulu menjadi fokus perhatian AFP. Bahkan, Panglima AFP Hernando Iriberri sudah terbang ke sana guna mendiskusikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membebaskan sandera.   

Dilaporkan Manila Times pula, adalah faksi Rhodulan Sahirun yang menjadi pelaku penyanderaan. Itu adalah satu di antara dua faksi Abu Sayyaf yang saat ini terus eksis di Filipina. Kekuasaan mereka terutama terpusat di Sulu. 

Mayor Jenderal Demy Tejares, komandan AFP di wilayah Mindanao, dilaporkan telah memobilisasi intelijen untuk memvalidasi posisi para sandera. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sepuluh pelaut asal Indonesia tersebut disandera ketika sedang mengirimkan batu bara dari Banjarmasin menuju Filipina dengan menggunakan kapal tunda Brahma 12 dan tongkang Anand 12. Penyanderaan itu diketahui setelah penyandera meminta tebusan kepada perusahaan pemilik kapal pada 26 Maret lalu senilai Rp 15 miliar.   

Kementerian Luar Negeri menyatakan bakal melakukan segala cara untuk membebaskan sandera. Mulai membayar tebusan sampai melakukan operasi militer. Semua masih dipertimbangkan untuk dicari alternatif terbaik.       

Dalam kesempatan kemarin, Gatot menjelaskan bahwa TNI belum memberangkatkan alutsista maupun personel masuk ke wilayah Filipina. Sebab, hingga saat ini Filipina belum meminta bantuan kekuatan militer kepada Indonesia. 

Namun, jenderal bintang empat itu memastikan bahwa semua prajurit TNI berada dalam kondisi siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan. ”Siapnya bagaimana, itu adalah urusan saya,” ucapnya dengan suara meninggi.

Disinggung soal wacana Tarakan yang digunakan sebagai tempat pangkalan operasi pembebasan, Gatot langsung membantah hal tersebut. Menurut dia, di Tarakan memang ada pangkalan TNI-AL yang selalu siaga setiap waktu.

Selain itu, lanjut Gatot, di Tarakan saat ini tengah ada latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI. Dia menegaskan bahwa latihan tersebut merupakan latihan rutin tahunan yang tidak berkaitan dengan penyanderaan WNI. ”Di mana tempat latihannya, itu tergantung saya,” tegasnya lagi.

Meski Gatot membantah TNI tengah mempersiapkan operasi militer ke markas Abu Sayyaf, kondisi di Pangkalan Aju Tarakan menunjukkan hal sebaliknya. Beberapa KRI sudah tiba di sana. Salah satunya KRI Teluk Gilimanuk dengan nomor lambung 531. Sebanyak 52 personel Brimob dari Mako Brimob Kelapa Dua, Jakarta, yang dipimpin langsung Wakil Kepala Brimob Polri Brigjen Anang Revandoko juga telah tiba di Tarakan.

Senada dengan Gatot, Komandan Lantamal XIII Tarakan Laksamana Pertama TNI Wahyudi H. Dwiyono pun membantah anggapan hal itu untuk operasi militer pembebasan sandera. ”Kehadiran para personel TNI gabungan ini tidak terkait dengan pembebasan sandera. Tapi agenda rutin yang dilakukan TNI dan kebetulan saja Tarakan menjadi tempat lokasi latihan gabungannya,” jelas Wahyudi kepada Radar Tarakan (Jawa Pos Group) kemarin. 

Sementara itu, pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah mengatakan bahwa kasus pembajakan kapal batu bara dengan awak kapal WNI cukup pelik. Sebab, Filipina memang belum punya pengalaman kerja sama dengan Indonesia untuk penanganan pembajak. Hal tersebut dinilai sebagai aspek yang membuat kedua pihak berhati-hati.

”Saya tentu mendukung opini agar pemerintah tak melakukan negosiasi terkait tuntutan tebusan. Saya juga yakin pihak TNI cukup kompeten untuk melakukan operasi penyelamatan. Bahkan, kabarnya mereka pun sudah siap armada dan personel. Permasalahannya ada dalam aspek kedaulatan Filipina,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Reza –sapaan Teuku Rezasyah– menambahkan, kasus perompakan sekaligus penyanderaan terjadi di perairan Filipina. Jadi, tak mungkin kekuatan militer Indonesia meluncurkan aksi seenaknya. Tindakan tersebut bisa saja dinilai melanggar kedaulatan wilayah Filipina.

”Di sisi lain, Filipina sepertinya juga tak bisa menangani kasus ini sendiri. Karena itu, mungkin sedang dirancang operasi bersama oleh kedua negara. Operasi ini pun saya rasa akan dilakukan dengan ekstrahati-hati. Jangan sampai ada kesan militer Filipina ada di belakang Indonesia. Karena ada isu kedaulatan dan kebanggaan negara dalam hal ini,” bebernya.

Ke depan, tutur Reza, isu perompakan harus diangkat ke tingkat ASEAN. Memang Indonesia telah menginisiatori penanganan isu perompakan dengan kerja sama Malsindo (Malaysia-Singapura-Indonesia) di Selat Malaka. Namun, hal itu belum sampai pada tingkat regional.

”Indonesia perlu mengangkat isu ini pada KTT ASEAN paling dekat. Paling tidak ada code of conduct terkait penanganan perompak jika hal seperti ini terjadi lagi. Sehingga aksi tidak membutuhkan persiapan yang lama,” ungkapnya.

Dari internal, Reza menyatakan bahwa pemerintah perlu membuktikan komitmen penguatan perbatasan. Sebab, perompak kerap menggunakan wilayah pesisir yang jauh dari pengawasan sebagai markas atau persinggahan. Menurut dia, jika kesejahteraan warga perbatasan membaik, toleransi terhadap pelaku ilegal akan berkurang.

”Warga-warga yang termarginalisasi di perbatasan terkadang tak punya cara lain, kecuali mengakomodasi oknum-oknum tersebut. Karena dari merekalah mereka bisa hidup. Jadi, penguatan wilayah pesisir adalah langkah nyata yang bisa dilakukan,” imbuhnya. (far/bil/jnr/ash/ddq/jpg/c9/ang)

 

Berita Terkait