Sandera Abu Sayyaf Belum Bebas

Sandera Abu Sayyaf Belum Bebas

  Sabtu, 9 April 2016 10:20
PENYANDERA: Kelompok Abu Sayyaf yang menyandera sepuluh WNI di Filipina. Hingga batas deadline pembebasan belum dilakukan. AP

JAKARTA – Tepat pukul 00.00 tadi malam, tenggat penyerahan uang tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 15 miliar yang diminta kelompok teroris Abu Sayyaf berakhir. Namun, hingga dua jam sebelum batas waktu, yakni pukul 22.00, belum ada tanda-tanda bebasnya sepuluh ABK warga negara Indonesia (WNI) itu.

Meskipun situasi semakin krisis, pemerintah Indonesia tetap mengandalkan otoritas Filipina. Padahal, pasukan khusus militer sudah disiapkan untuk menyerbu. Dari pihak perusahaan, tidak ada pilihan lain kecuali berupaya membayar tebusan.

Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI terus berkomunikasi secara intensif dengan pihak Filipina soal upaya pembebasan tersebut. Hingga saat ini Kemenlu masih mengabarkan bahwa WNI dalam keadaan selamat. Namun, Kemenlu tetap menolak memberikan informasi detail. ”Yang jelas, kami masih terus lakukan koordinasi dengan semua pihak yang relevan,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Lalu Muhammad Iqbal.

Induk perusahaan PT Patria Maritimes Lines, perusahaan pemilik kapal yang dirompak, United Tractors, mengaku telah berkomitmen mendukung segala upaya pembebasan sepuluh WNI ABK yang disandera. Hal itu diduga termasuk menyediakan dana Rp 15 miliar untuk tebusan bagi pihak Abu Sayyaf. Namun, mereka tak mau menyebutkan apakah dana itu sudah diberikan atau ada dukungan lain yang dilakukan.

”Intinya, kami sudah mengambil langkah-langkah yang perlu agar ABK pekerja kami bisa kembali. Komunikasi pun terus dilakukan dengan pihak-pihak terkait,” ucap Sekretaris Perusahaan United Tractors Sara Loebis saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Seperti sebelumnya, Sara menegaskan bahwa pihaknya masih belum membuka detail informasi mengenai opsi apa saja yang terbuka. Juga prinsip perusahaan yang bakal mengikuti pilihan yang ditentukan otoritas Indonesia sebagai pengambil keputusan. ”Sampai saat ini sikap kami masih belum berubah. Kami berharap proses ini bisa memberikan hasil yang baik,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, keadaan yang makin mendesak memang mengharuskan pihak pemerintah bersikap lebih luwes. Termasuk mengakomodasi permintaan tebusan untuk menjamin keselamatan WNI yang disandera.

”Saat ini memang ruang gerak Filipina untuk membiarkan militer Indonesia masuk dibatasi regulasi. Karena itu, semua opsi harus tetap dibuka. Termasuk menyambungkan komunikasi antara pihak penyandera dan pihak perusahaan,” terangnya.

Mahfudz pun menegaskan bahwa pemerintah Indonesia perlu segera memetakan permasalahan perompak di kawasan sekitar setelah drama penyanderaan selesai. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah bisa bersikap lebih efisien jika peristiwa seperti ini terjadi lagi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah menjalin kerja sama militer dengan Filipina. ”Harus ada kerja sama terkait operasi perairan bersama. Karena di wilayah tersebut rawan perampokan dan penculikan,” tuturnya.

Lalu bagaimana upaya otoritas Filipina yang saat ini menjadi sorotan? Menurut informasi yang dihimpun, kekuatan militer dan kepolisian Filipina memang tak tinggal diam menghadapi tuntutan penanggulangan oknum Abu Sayyaf. Selama beberapa pekan pihak Filipina juga terus mengejar tersangka yang diduga terkait dengan jaringan Abu Sayyaf.

Kemarin, misalnya, otoritas Filipina menangkap Bantong Basinti atas keterlibatan penculikan buruh kebun pada 2001. Penangkapan itu dilakukan unit intelijen dari 530th Air Base Wing (ABW), 53rd dan 54th Special Action Company of the Special Action Force (SAF), Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), dan kepolisian Basilian. Aksi tersebut merupakan penangkapan kedua setelah polisi menangkap Toh Abdulla Abdulla pada 2 April lalu atas tuduhan yang sama.

Sayang, otoritas Filipina masih menyembunyikan detail informasi tentang operasi penyelamatan sepuluh WNI di Filipina Selatan. Namun, muncul kabar baik terkait penyanderaan Abu Sayyaf. Kemarin malam salah seorang di antara 15 sandera Abu Sayyaf berhasil dibebaskan. Dilansir dalam situs berita rappler.com, sandera tersebut adalah Rolando del Torchio, 57, warga Italia.

Rolando merupakan mantan misionaris Italia yang beralih menjadi pengusaha restoran di Kota Dipolog. Dia diculik pada 7 Oktober 2015 dan dibawa ke Sulu yang menjadi markas Abu Sayyaf. Menurut situs itu, pria yang datang ke Filipina pada 1988 tersebut dibebaskan setelah tuntutan tebusan dibayar.

Kepolisian lokal yang dipimpin Kepala Kepolisian Wilfredo Cayat sudah menjemput Rolando di Pelabuhan Jolo pada pukul 19.30 waktu setempat. Dia pun dibawa ke pusat penyembuhan trauma militer karena kondisi yang memprihatinkan. Meski tak terkait langsung, hal tersebut membuktikan bahwa opsi negosiasi pembayaran tebusan juga bisa dilakukan pemerintah Indonesia. Optimistis Bebas

Dari istana, pemerintah masih optimistis upaya negosiasi dengan para penyandera bisa membuahkan hasil positif. Seskab Pramono Anung menyatakan, pemerintah melalui menteri luar negeri masih terus memantau situasi terakhir di Filipina. Pemerintah menghormati kedaulatan negara Filipina dan yakin otoritas setempat masih mampu membebaskan sandera.

Meski demikian, TNI dan Polri sudah siap apabila sewaktu-waktu diperlukan. ”Katakanlah pemerintah Filipina tidak bisa segera menyelesaikan itu, kalau memang diizinkan kita siap,” terangnya di kompleks istana kepresidenan kemarin. Indonesia tetap mengedepankan langkah soft diplomacy dan negosiasi dengan pihak penyandera.

”Berdasar pantauan satelit, kita tahu posisi orang-orang kita di mana secara detail. Kita punya peralatan itu dan tahu mereka di mana,” lanjutnya. Meski demikian, Indonesia tetap menghormati Filipina dengan harapan para WNI bisa segera dibebaskan.

Disinggung mengenai benar tidaknya tenggat tebusan berakhir kemarin, Pramono mengaku tidak tahu. ”Mereka tidak menyampaikan secara langsung kepada kita,” kata mantan Sekjen PDIP itu.

Sebenarnya, informasi tersebut sudah berkembang di awal penyanderaan. Namun, faktanya sampai kemarin proses negosiasi masih terus berlangsung. (bil/byu/c9/kim)