Sambas Punya Produk Olahan Makanan

Sambas Punya Produk Olahan Makanan

  Selasa, 19 January 2016 10:35
PRODUKSI SENDIRI: Asisten II Setda Sambas, Kepala Bapedda, serta Kepala BPMPD memperlihatkan produk kemasan sosis ayam produksi sendiri, kemarin, di Desa Sayang Sedayu, Kecamatan Teluk Keramat. HARI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

SEKURA – Kabupaten Sambas sudah punya produk kemasan nuget, sosis, dan baso ayam hasil produksi sendiri. Produk-produk tersebut merupakan usaha bersama Komunitas Trijaya Kecamatan Teluk Keramat. Peluncuran tiga produk kemasan olahan makanan tersebut diresmikan Bupati Sambas, melalui asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Uray Santosa, Senin (18/1), di Desa Sayang Sedayu, Kecamatan Teluk Keramat.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sambas Yusran mengungkapkan jika Sambas menjadi satu-satunya kabupaten di Kalbar, yang terpilih menjadi pilot project program usaha bersama komunitas bersama dengan 35 kabupaten yang ada di Indonesia. Program ini, menurut dia, merupakan bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI. “Program ini di Kabupaten Sambas kita pusatkan di Kecamatan Teluk Keramat. Sasarannya tiga desa yakni Desa Sekura, Desa Sungai Serabek, dan Desa Sayang Sedayu,” ungkap Yusran.

Sementara untuk pelaksana program tersebut, diungkapkan mantan Camat Sambas ini, yakni Kelompok Usaha Bersama Komunitas Trijaya, dengan nama produk yang dihasilkan nuget ayam Serayu, sosis ayam Terigas, dan baso ayam Sakura.

Bupati Sambas, melalui asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Uray Santosa, menyampaikan apresiasi dengan bantuan Pemerintah Pusat tersebut. Kata dia, bantuan program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Pemda Kabupaten Sambas mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI, yang telah mempercayakan dan memilih Kabupaten Sambas untuk melaksanakan program usaha bersama komunitas ini,” ujar Santosa.

Program ini, menurut dia, patut diapresiasi, lantaran merupakan komitmen Pemerintah Pusat dalam mewujudkan bangsa Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Hal tersebut, diungkapkan dia, tertuang dalam nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Di samping itu, dia menambahkan, juga merupakan nawacita yang ketujuh, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik. Menurut dia, Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui kementerian telah mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan, dengan salah satu pilot project-nya berupa Program UBK di daerah-daerah.

“Usaha bersama komunitas ini merupakan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membentuk unit usaha profesional dan modern. UBK dimiliki, dibangun dan dikelola bersama oleh komunitas,” terang Urai Santosa.

Sementara itu, Nurjannah, kepala Sub Direktorat Keserasian Kawasan Perdesaan Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, mengatakan bahwa permasalahan dan isu utama yang dihadapi masyarakat perdesaan yaitu relatif sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, dia tak memungkiri jika kemudian jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar. Karenanya, lanjut dia, kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa perlu diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan, dalam rangka penanggulangan kemiskinan. “Tahun 2015 dikembangkan Program UBK yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Arah kebijakan program ini adalah kebijakan pembangunan desa dan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan,” terang dia saat menghadiri peluncuran Program UBK tersebut.

Nurjanah menyebutkan bahwa semua pemangku kepentingan bertanggung jawab terhadap pembangunan kawasan perdesaan. Program UBK, dikatakan dia, merupakan sebuah pendekatan dalam pembangunan kawasan perdesaan, selain pemberdayaan masyarakat desa dalam satu kawasan. Rumusan kebijakan program UBK, dijelaskan dia, terfokus pada sinergitas pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis tipologi desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Perdayagunaan, Data Profil Desa dan Kelurahan, Keragaman Karakteristik Desa Dinyatakan sebagai Tipologi Desa. “Lokus atau lokasinya adalah desa dalam suatu kawasan yang mempunyai potensi khusus, di mana fokus kebijakan tersebut memberikan pemahaman bahwa kebijakan Progam UBK memberikan arahan sinergitas antarsektor atau satuan kerja perangkat daerah,” jelasnya. (har)

 

Berita Terkait