Sambas Kurang 531 RKB

Sambas Kurang 531 RKB

  Selasa, 30 Agustus 2016 09:30
PRIHATIN: Ruang kelas SDN 50 Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas yang sangat memprihatikan. Belum pernah mendapat rehab atau perbaikan.

Berita Terkait

SAMBAS – Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Supni Alatas. Kabupaten Sambas dihadapkan beberapa permasalahan penting di dunia pendidikan. Diantaranya kurangnya Ruang Kelas Belajar (RKB), sebagai sarana pendukung lainnya. Demikian juga tenaga pengajar.

Sesuai data sampai dengan hari ini, di Sambas, mulai dari jenjang SD hingga SMA sederajat masih kekurangan sekitar 531 RKB. Ditambah RKB yang memerlukan rehab berat sebanyak 462 ruang. Rehab sedang sebanyak 458 ruang.

Belum lagi, 110 sekolah yang ada belum memiliki perpustakaan. Kemudian masih adanya sekolah yang belum memiliki WC.

“Kalau untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. Kita harus secara bersama-sama memenuhi kekurangan tersebut,” katanya, Senin (29/8).

“Di tahun depan, bagaimana untuk fokus mengenai infrastruktur misalnya RKB, Perpustakaan atau WC,” katanya.

Ditambah lagi, permasalahan kekurangan tenaga pengajar yang salah satu penyebabnya adanya moratorium PNS. Sesuai data, untuk guru kelas masih kekurangan 300 orang, guru agama kekurangan sekitar 80 orang dan untuk guru Penjaskes kurang sekitar 180 orang. Lantaran, dalam pencapaian prestasi. Salah satu faktor penentunya adalah tenaga pengajar atau guru. Sehingga kekurangan (kekurangan guru-red) ini harus dipenuhi. Selain itu harus ada kompetensi dan kualifikasi terhadap tenaga pengajar yang ada.

Namun demikian, dalam rangka pembangunan bidang pendidikan. Diperlukan sinergisitas semua pihak.

Misalnya dalam melihat di satu sekolah, kenapa orang tua tidak menyekolahkan anaknya di sekolah ditempat itu. Bisa saja dikarenakan jalan rusak dan ini harus berkoordinasi dengan Dinas PU. Apakah karena fasilitas sekolah tersebut kurang memadai atau hal lainnya bisa dikoordinasikan dengan dinas atau instansi lainnya.

Kemudian yang lebih penting juga, bagaimana kemauan para orang tua, untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini sebagai upaya menekan angka putus sekolah di Kabupaten Sambas.

Selain adanya program mengatasi kekurangan –kekurangan tersebut. Diharapkan intervensi APBD Kabupaten Sambas tetap terjaga di angka 20 persen untuk pendidikan sesuai amanah UU.

“Apalagi kita sudah cukup berhasil meningkatkan IPM yang salah satu indikatornya adalah pendidikan. Sehingga pencapaian-pencapaian di bidang pendidikan yang sudah baik, yang tentunya ke depan ditingkatkan kembali sehingga IPM kita terus terdongkrak,” katanya.

Paska dilantik secara resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sambas pada Juni 2016. H Atbah Romin Suhaili LC (ARS) dan Hj Hairiah SH MH telah melaksanakan kegiatan dalam rangka menginventarisir permasalahan di bidang pendidikan melalui kegiatan rembuk pendidikan.

Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan permasalahan-permasalahan bidang pendidikan di setiap kecamatan yang ada di Sambas. Mulai dari pendataan anak putus sekolah, kondisi sekolah serta lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.

Disampaikan Wakil Bupati Sambas, Hj Hairiah SH MH. Dalam rembuk pendidikan. Diharapkan setiap kecamatan bisa menyampaikan seluruh permasalahan dunia pendidikan di wilayahnya masing-masing. Bukan saja anak usia sekolah tak bersekolah, namun kondisi bangunan tempat belajar mengajar maupun lainnya.(fah)

Berita Terkait