Samarkan Transaksi lewat Money Changer

Samarkan Transaksi lewat Money Changer

  Jumat, 12 January 2018 09:28
Setnov Ngantuk: Setya Novanto mengantuk saat menjalani persidangan kasus KTP Elektronik di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/1). Agenda persidangan menghadirkan empat saksi. FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

Berita Terkait

Kasus E-KTP, Setnov Ingin Jadi Justice Collaborator

JAKARTA – Jaksa KPK mulai mengurai aliran uang USD 7,3 juta (Rp 71 miliar, kurs pada 2010) yang diduga diterima Setya Novanto alias Setnov terkait proyek e-KTP. Itu terungkap dalam persidangan kemarin, saat jaksa menghadirkan empat saksi yang ditengarai terlibat langsung dalam transaksi uang korupsi proyek e-KTP.

Empat saksi itu adalah Manager Marketing PT Inti Valuta Money Changer Panglima Polim Riswan alias Iwan Barala, Komisaris PT Berkah Langgeng Abadi (BLA) Juli Hira, karyawan PT BLA Nunuy Kurniasih, dan karyawan PT Sharp Indonesia Muda Ihsan Harahap. Melalui kesaksian mereka, penyamaran transaksi sebagian uang diduga korupsi e-KTP (dari total USD 7,3 juta) terbongkar.

Misalnya, yang disampaikan Iwan. Dia mengaku pernah melakukan transaksi jual beli dolar AS dengan keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dalam rentang Januari–Februari 2012. Transaksi itu senilai USD 2,62 juta. Transaksi dilakukan dengan modus barter dolar melalui money changer milik Juli Hira di Singapura. 

”Dia (Irvanto) cerita ada dolar di luar negeri. Dia (Irvanto) mau tukar, tapi nggak mau terima rupiah di Indonesia. Dia mau terima dolar di Jakarta. Itu namanya barter. Biasa itu (barter, Red),” ungkap Iwan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (11/1). Keterangan Iwan tersebut merupakan fakta baru dalam skandal korupsi e-KTP yang melibatkan Setnov. 

Iwan bukan pihak yang melakukan barter dolar secara langsung. Tanpa sepengetahuan Irvanto, dia meminta bantuan Juli Hira yang memiliki perusahaan money changer di Singapura di bawah naungan PT BLA. ”Saya bilang (ke Juli), nasabah saya ada yang mau tukar dolar,” ujar Iwan yang baru pertama bersaksi di pengadilan tersebut. 

Sebagaimana diwartakan, berdasar surat dakwaan JPU KPK, rekanan proyek e-KTP, yakni Paulus Tannos, Anang Sugiana Sudihardjo, dan Johannes Marliem, menyepakati jatah fee sebesar USD 3,5 juta untuk Setnov. Jatah itu akan direalisasikan oleh Anang selaku Dirut PT Quadra Solution. 

Nah, karena waktu itu Anang belum bisa mencairkan uang dari perusahaannya, uang untuk Setnov lantas diambilkan dari bagian pembayaran PT Quadra Solution melalui perusahaan Biomorf Mauritius dan PT Biomorf Lone Indonesia. 

Berdasar pemeriksaan saksi kemarin, terungkap bahwa dana USD 2,62 juta yang menjadi objek barter dolar yang disepakati Iwan dan Irvanto bersumber dari Biomorf Mauritius yang berkantor di Mauritius. Transaksi uang dilakukan dari negara kepulauan itu ke Singapura lewat salah satu rekening money changer Juli. ”Saya nggak punya jalur ke Singapura,” tutur Iwan.

Sempat terjadi perbedaan angka antara yang disampaikan Iwan dan yang dinyatakan Juli serta Nunuy terkait dengan barter dolar itu. Juli dan Nunuy mengatakan, total jumlah uang dalam transaksi tersebut USD 2,75 juta dengan perincian USD 2,55 juta dan USD 200 ribu. Selisih itu terjadi lantaran adanya perbedaan poin nilai keuntungan. 

Meski demikian, Iwan maupun Juli serta Nunuy mengaku tidak tahu-menahu bila uang tersebut berkaitan dengan korupsi e-KTP. Mereka mengaku, barter dolar yang dilakukan murni kegiatan perdagangan. ”Setahu saya, yang USD 200 ribu tercatat dari Biomorf (Mauritius), yang satunya lupa,” terang Nunuy di hadapan majelis hakim. ”Tapi, kami tidak tahu itu e-KTP,” imbuh Juli.

Uang-uang itu secara bertahap diserahkan Juli ke Iwan. Berikutnya, Iwan menyerahkan uang tersebut tiga kali secara tunai ke Irvanto melalui orang suruhan. Selain memanfaatkan jasa money changer, Irvanto meminta Ikhsan Muda Harahap untuk menjadi kurir pengambilan uang dari Singapura untuk kemudian dibawa ke Jakarta. 

Berdasar pemeriksaan saksi di sidang kemarin, penerimaan uang dari Biomorf ke Irvanto dilakukan beberapa kali. Yakni, USD 29.075 (24 Februari 2012), USD 699.878 (12 Maret 2012), USD 714 ribu dan SGD 148 ribu (23 Maret 2012), USD 299.273 (7 Mei 2012), USD 99.040 (10 Agustus 2012), dan USD 49.893 (12 September 2012). 

Ada pula USD 350 ribu (11 Desember 2012) yang diperoleh dari seseorang bernama Agung. ”Saya tarik cash, lalu saya berikan ke Irvanto,” ujar Ikhsan dalam kesaksiannya kemarin. Terkait modus penyamaran transaksi uang diduga korupsi e-KTP tersebut, Setnov mengaku tidak mengetahui. ”Saya tidak tahu transaksi itu,” tuturnya. (tyo/lum/c10/agm)

Berita Terkait