Saksi Merasa Terhina Pidato di Kepulauan Seribu

Saksi Merasa Terhina Pidato di Kepulauan Seribu

  Rabu, 11 January 2017 09:30
BELI KOPI: Seorang polisi membeli kopi dari pedagang asongan di sela tugasnya menjaga pelaksanaan sidang kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur Jakarta Nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kemarin. REUTERS

Berita Terkait

Jaksa Tak Berhasrat, Pengacara Ahok Ngebet

JAKARTA – Sidang kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali bergulir kemarin (10/1). Dalam sidang tersebut, belasan kuasa hukum Ahok begitu ngebet mengejar keterangan saksi pelapor. 

Sebaliknya, jaksa penuntut umum (JPU) tampak tidak berhasrat mendalami keterangan saksi pelapor. Hanya dua jaksa yang rajin bertanya, yakni Ali Mukartono yang juga ketua tim JPU dan Lyla Agustina. Sembilan jaksa sisanya tampak hanya mengikuti sidang sebagai formalitas dan sesekali melihat barang bukti di depan hakim.

Sidang kelima kasus penistaan agama itu dimulai pukul 09.00. Ada tiga saksi yang dihadirkan, yakni Pedri Kasman, Irena Handono, dan M. Burhanuddin. Saksi pertama yang dihadirkan adalah Pedri Kasman. Awalnya majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto bertanya kepada Pedri. 

Dwiarso bertanya dari mana Pedri tahu adanya dugaan penistaan agama. Saat itu Pedri menjelaskan bahwa dirinya tahu dari pembahasan di grup WhatsApp, yang kemudian dicari video aslinya dari channel milik Pemprov DKI Jakarta. ”Setelah melihat video berdurasi lebih dari satu jam itu, kami melapor ke kepolisian. Saya melapor atas perintah Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak,” jelasnya. 

Giliran JPU yang bertanya. Ali Mukartono bertanya soal apa yang mendorong Pedri melaporkan dugaan penistaan agama tersebut kepada polisi. Pedri mengungkapkan, sebagai umat Islam, dirinya merasa terhina oleh pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu itu. Dia tidak terima atas penghinaan terhadap isi Alquran. ”Saya merasa tersinggung. Tapi, apa pun terjemahan itu tidak masalah. Yang penting tidak boleh menafsirkan ajaran agama lain,” tegasnya.

JPU Lyla juga bertanya beberapa kali kepada saksi pelapor. Tidak lama kemudian, giliran kuasa hukum Ahok yang bertanya. Mereka mencecar saksi pelapor. Pertanyaan penting yang diajukan salah seorang kuasa hukum adalah mengapa tidak bertanya atau meminta klarifikasi ke masyarakat di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, soal pernyataan Ahok. Pedri menjawab tidak perlu bertanya ke masyarakat Pulau Pramuka. ”Karena (saya) sudah melihat video berkali-kali,” ucapnya. 

Kuasa hukum Ahok juga menunjukkan sejumlah selebaran yang menukil ayat Al Maidah 51 untuk menjatuhkan Ahok. Salah seorang kuasa hukum Ahok menyebutkan, selebaran semacam itu menyebar saat pilkada di Belitung. ”Ini salah satu bukti bahwa ada politikus yang menggunakan ayat Al Maidah,” ungkapnya.

Saksi selanjutnya adalah Irena Handono. Setelah ditanya beberapa kali oleh hakim, dia menghadapi pertanyaan JPU. Ali Mukartono bertanya soal perbedaan penerjemahan dengan penafsiran kitab suci. Irena menjawab bahwa penerjemahan itu mengalihbahasakan berdasar bahasa. ”Tapi, kalau menafsir itu hasil pemikiran sendiri,” ujarnya. Pertanyaan Ali tersebut merujuk pernyataan Ahok terkait Al Maidah 51 yang dianggap menafsirkan ayat suci agama lainnya.

Ali beberapa kali mengajukan keberatan atas pertanyaan kuasa hukum Ahok yang terkesan mengarah-arahkan jawaban saksi pelapor. Beberapa kali keberatannya diterima dan ada pula yang ditolak majelis hakim. Yang paling utama terkait dengan pertanyaan kuasa hukum Ahok kepada Irena soal dasar hukum Irena mewakili sekitar 16 ribu orang untuk melaporkan Ahok. Dalam bukti yang dibawa Irena untuk perwakilan itu, hanya ada KTP. Namun, tidak ada surat kuasa dari 16 ribu orang untuk Irena. 

Dwiarso menjelaskan, seharusnya ada surat kuasa dari semua orang yang diwakili. Sebagaimana yang dilakukan saksi pelapor sebelumnya. ”Tentu ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim,” ucapnya.

Irena juga sempat menyebutkan, dilihat dari salah satu video, Ahok memiliki kebencian terhadap Islam. ”Dalam video lain itu, Ahok ada yang sebut iman iman, sembahyang. Percuma,” bebernya. Ada juga ucapan Irena yang menuding Ahok melarang menggunakan Monas untuk ibadah. Tapi, Ahok justru pernah mengizinkan penggunaan Monas untuk perayaan Paskah. 

Hal tersebut direspons Ahok dalam sesi pengajuan keberatan. Ada sejumlah hal yang ditolak Ahok. Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) itu mengatakan bahwa pihaknya tidak menafsirkan sendiri surah Al Maidah 51. Tafsiran tersebut justru berasal dari saudara dan kawan-kawannya. Salah satunya Gus Dur. ”Yang terjemahkan begitu Gus Dur,” ucapnya.

Ahok juga meluruskan terkait tudingan Irena soal salah satu video. ”Salah satu video yang menyebut soal iman itu tidak lengkap disebutkan Irena. Yang lengkap itu iman buat apa iman, sembahyang. Percuma punya iman, tapi korupsi dan tidak melayani masyarakat,” paparnya. 

Dengan keberatan itu, salah seorang kuasa hukum Ahok, Trimoelja D. Soerjadi, meminta majelis hakim memberikan instruksi penuntutan kepada Irena. Sebab, Irena dinilai memberikan keterangan palsu dalam persidangan. ”Banyak tudingan yang tidak benar. Mohon untuk meminta jaksa menuntut,” ujarnya.

Dwiarso langsung merespons bahwa permintaan tersebut akan dipertimbangkan. Namun, bakal dilihat apakah semua itu merupakan hal prinsip atau tidak. (idr/c9/agm)

Berita Terkait