Saber Pungli, Ketua PTA Datangi PA

Saber Pungli, Ketua PTA Datangi PA

  Rabu, 26 Oktober 2016 09:37

Berita Terkait

MEMPAWAH – Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Menindaklanjuti peraturan itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kalimantan Barat, Drs. H. M. Taufiq H. Z., MH menyambangi Pengadilan Agama (PA) Mempawah, Senin (24/10).

Kurang lebih selama lima jam, pejabat asal Sumatera Barat yang belum genap sebulan bertugas di Kalimantan Barat itu memeriksa setiap sudut ruangan yang ada di PA Mempawah. Dirinya ingin memastikan pelayanan yang diberikan PA Mempawah benar-benar bebas dari praktek Pungli.

“Setelah saya melihat sendiri ke sini (PA Mempawah), dan mendengar penjelasan dari Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Bu Panitera dan beberapa pegawai, saya yakin di PA Mempawah bebas dari pungli,” tutur Taufiq.

Taufiq menilai, PA sebagai salah satu lembaga yang membidangi pelayanan publik tidak terlepas dari potensi praktek pungli. Misalnya, Taufiq mencontohkan pelayanan di bagian informasi, tempat pendaftaran perkara, tempat pengambilan salinan putusan dan akta cerai serta kasir.

“Bapak Presiden bertekad agar seluruh lembaga dan instansi harus bersih dari praktek pungli. Maka dari itu, kita harus menutup rapat-rapat peluang pungli. Kita harus menjunjung tinggi kejujuran dan keikhlasan dalam melayani masyarakat. Sebagaimana negara ini telah melayani kita dengan sangat baik,” tegasnya mengingatkan.

Sementara itu, Juru Bicara PA Mempawah, H. Fahrurrozi membenarkan penilaian Ketua PTA yang menyebut tidak adanya indikasi praktek pungli di PA Mempawah. Namun, dia tidak membantah jika PA Mempawah memberlakukan pungutan yang dilegalkan oleh negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008.

“Misalkan, untuk pengambilan salinan putusan dikenakan biaya Rp 300,- per halaman, akta cerai dikenakan biaya Rp 10.000 dan leges surat kuasa dikenakan biaya Rp 5.000,-. Setiap pembayaran oleh pihak beperkara pun selalu diberikan tanda terima atau kwitansi,” papar Fahrurrozi.

Terkait biaya panjar perkara, dia menjelaskan, dasar rujukannya terhadap pungutan biaya tersebut yakni SK Ketua Pengadilan yang juga mengatur besaran tarif biaya. Sehingga petugas pendaftaran tidak bisa se-enaknya menentukan biaya diluar ketentuan yang telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan.

“Sistem pembayarannya pun dilakukan melalui bank. Kalau ternyata biaya panjar itu masih ada sisanya, maka harus dikembalikan. Pengadilan tidak boleh sama sekali mengambil uang yang dibayarkan para pihak terkiat,” tukasnya.(wah)

Berita Terkait