Rumitnya Pengelolaan Guru

Rumitnya Pengelolaan Guru

  Selasa, 22 December 2015 10:31
Humas Pemkot Pontianak

Berita Terkait

JAKARTA—Beragam persoalaan pengelolaan guru dibahas dalam seminar Pengelolaan Guru: Sentralisasi atau Desentralisasi? siang ini,  Selasa (22/12) pukul 13.00 WIB di Balai Kartini, Jakarta.

Tampil sebagai pembicara Anies Baswedan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur DKI Jakarta), Rano Karno (Gubernur Banten), Ridwan Kamil (Walikota Bandung) dan Sutarmidji (Walikota Pontianak.

Mengapa seminar ini digelar? Koordinator kegiatan Adnan Topan Husodo dari Indonesian Coruption Watch memaparkan pemerintah telah berupaya serius menaikkan kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan sertifikasi guru selama hampir satu dasa warsa terakhir. Namun demikian sementara sebagian guru telah memperoleh kenaikan penghasilan yang signifikan, ratusan ribu guru lainnya --khususnya guru-guru honor dan guru tetap maupun tidak tetap di sekolah-sekolah swasta-- masih mendapatkan upah tidak layak. Gaji guru yang rendah merupakan batu sandungan bagi upaya-upaya pengembangan guru dan perbaikan kualitas pendidikan. 

Dijelaskan dnan, dimensi dan rentang masalah yang dihadapi dalam tata kelola dan pengembangan guru luar biasa. Jumlah guru sekarang mencapai 3.220.345 orang, kurang dari separonya atau 1.467.633 yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sisanya, 1.752.712 memiliki status beragam dengan sebutan guru tidak tetap, guru bantu sekolah, guru honor sekolah dan lain-lainnya.

“Hanya sejumlah kecil di antaranya, yakni guru non PNS di sekolah-sekolah swasta mapan, yang telah mendapatkan upah layak,” ujar Adnan. Di sisi lain berdasarkan data Kementerian Pendidikan 2012-2013, masih ada kualifikasi akademik sejumlah 888.753 guru yang belum memiliki gelar sarjana.

Selain itu, hasil uji kompetensi guru (UKG), terlepas dari sejumlah kritik menyangkut perangkat penguji maupun penyelenggaraanya, mengindikasikan bahwa kompetensi guru rata-rata rendah. Data dari Kementerian Pendidikan menyebutkan, dari 1.611.251 guru yang mengikuti ujian kompetensi, hampir 65 persen di antaranya memperoleh skor di bawah 50,01 dari skor tertinggi 100.

“Salah satu faktor yang berkontribusi atas masalah guru adalah manajemen pengelolaan antara pemerintah pusat dan daerah,” jelas Adnan kembali. Walau penyelenggaraan pendidikan sudah di desentralisasi, tapi pemerintah pusat tetap memiliki otoritas dalam banyak kebijakan.

Beberapa keputusan penting seperti rekrutmen, distribusi, peningkatan kapasitas, pemberian gaji dan tunjangan, serta monitoring dan evaluasi tetap melalui kementrian pendidikan.

Pada sisi lain, pemerintah kabupaten/kota pun diberi otoritas yang serupa.  Mereka bisa merekrut dan mengangkat guru sebelum akhirnya kementrian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Kemen PAN RB) mengambilalih proses seleksi pegawai negeri.

“Tapi setidaknya pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan dalam mengusulkan formasi kebutuhan calon pegawai. Dalam kebijakan mutasi, peningkatan mutu, kesejahteraan, dan evaluasi, pemerintah daerah memiliki otoritas yang lebih besar,” kata Adnan.

Akibatnya terjadi tumpang tindih kewenangan. Berbagai masalah dalam rekrutmen, mutasi, distribusi, peningkatan mutu, kesejahteraan, serta evaluasi merupakan buah dari masalah tersebut. Dalam rekrutmen, walau seleksi calon guru pegawai negeri sipil ambil alih pemeritah pusat, tapi pemeritah daerah dan sekolah masih bisa menarik guru honorer.

Daerah-daerah yang usulan formasi pegawainya ditolak pemerintah pusat akan mengangkat honorer atau sukarelawan dengan alasan menutup kekurangan guru. Lebih kacau lagi dalam urusan mutasi. Masalahnya, pertimbangan untuk melakukan mutasi kerap tidak didasarkan kriteria yang jelas, tapi lebih mengutamakan aspek politis. Bahkan tidak sedikit kepala daerah yang menggunakan kewenangan dalam mutasi untuk memobilisasi dukungan guru dalam pemilihan umum.

Masalah lebih parah, lanjut Adnan, juga terjadi dalam mekanisme peningkatan kualitas guru. Pemerintah daerah cenderung tidak menggunakan kewenangannya. Mereka hanya mengandalkan program-program dari pusat. Tapi pada sisi lain, pemerintah pusat memiliki banyak keterbatasan baik dari sisi sumber daya maupun sumber dana.

Tumpang tindih kewenangan membuat upaya pemerataan penyebaran dan peningkatan kompetensi menjadi terganggu. Oleh karena itu, harus ada kejelasan mengenai pengelola guru. Pemerintah akan konsisten menjalankan kebijakan desentralisasi dengan memberikan otoritas sepenuhnya kepada pemerintah daerah atau menarik kembali (re-setralisasi) pengelolaan guru. “Pilihan lain seperti pengelolaan bersama yang diawali oleh pembagian kewenangan yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan daerah juga bisa dijadikan sebagai solusi,” jelasnya.**

Berita Terkait