Rubaety Desak Realisasi Pembangkit Secepatnya

Rubaety Desak Realisasi Pembangkit Secepatnya

  Rabu, 30 March 2016 10:05
RAKER: Anggota Komite II DPD RI, Hj. Rubaety Erlita dengan Dirut PT.PLN, Sofyan Basir saat rapat kerja Komite II DPD RI dengan PLN. FOTO IST

Berita Terkait

Kami mendesak pemerintah melalui Dirut PLN agar pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW seluruh Indonesia terutama 320 MW di Kalbar segera direalisasikan. Meskipun kami tahu membangun infrastruktur kelistrikan tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan.

HARAPAN masyarakat mendapat listrik tanpa biarpet, sepertinya tidak dapat terlaksana dalam waktu dekat. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komite II DPD RI, Hj Rubaety Erlita SSosI SH.  “Untuk Kalbar, bahkan seluruh Indonesia, dari hasil RDP kami dengan PLN, sepertinya belum dapat menikmati listrik tanpa pemadaman atau byar pet. Hingga saat ini dari kebutuhan elektrifikasi yang diperlukan belum dapat dipenuhi,” ungkapnya disela kegiatan reses di Pontianak, belum lama ini. Menurutnya, PLN beralasan karena selama 10 tahun tidak terbangun pembangkit-pembangkit listrik yang telah ditargetkan. Alasan itu tidak menjadikan PLN lepas tanggung jawab menyediakan listrik yang dibutuhkan masyarakat.

“Kami desak pemerintah melalui Dirut PLN agar pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW seluruh Indonesia terutama 320 MW di Kalbar segera direalisasikan. Meskipun kami tahu membangun infrastruktur kelistrikan tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan,” tegasnya.

Berdasarkan paparan Dirut PLN pada rapat kerja dengan DPD RI, ada lima unit PLTU dan PLTG yang rencananya diselesaikan hingga 2019. Yakni PLTU Pantai Kura-Kura 55 MW rencana selesai 2017 atau 2018, PLTU Parit Baru FTP1 100 MW (2017/2018), PLTU Parit Baru FTP2 110 (2018/2019), PLTG/MG Kalbar Peaker 100 MW (2019), dan PLTU Kalbar-1 200 MW (2019/2020).

“Kalau bisa selesai dalam waktu dekat, mengapa harus menunggu hingga 2019. Kasihan masyarakat kita kalau setiap hari terjadi pemadaman listrik terus menerus. Kemarin PLN berjanji jika hingga tahun depan masih terjadi kekurangan daya listrik, direktur PLN regional diminta membeli genset guna memenuhi kebutuhan, menunggu hingga pembangkit selesai dibangun. Kita akan tunggu realisasinya,” papar Rubaety.

Alasan lain PLN, pembangkit berusia tua, sekitar 40 tahun, seperti di PLTD Siantan Kalbar dapat diganti dengan yang baru. “Ganti pembangkit baru, cost yang dikeluarkan akan sama dengan memperbaiki mesin tua itu terus menerus. Efektifitas ini yang perlu diperhatikan PLN,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan, PLN telah berupaya maksimal merealisasikan pembangunan infrastruktur listrik yang ditargetkan pemerintah. Saat ini, PLN menanggung beban pembangunan infrastruktur listrik yang belum dapat terselesaikan oleh manajemen sebelumnya. “Ada beban 10x lipat yang harus kami selesaikan dalam 5 tahun ke depan. Selama hampir 10 tahun tidak terbangun sehingga ini menjadi tumpukan, ini resiko yang harus kami terima. Dalam lima tahun ini kami baru bangun 20.000 WW yang tertunda, 15.000 MW baru ditambah 7.000 yang belum dikerjakan,” jelas Sofyan.

Ada 34 pembangkit yang terkendala pembangunannya pada periode lalu harus diselesaikan. Berbagai persoalan yang dihadapi diantaranya pekerjaan tidak diselesaikan, investor lari dari tanggung jawab, lokasi yang tidak sesuai dan sebagainya. Untuk itu, PLN memaksimalkan kinerja, seperti pembenahan organisasi, meningkatkan SDM, melakukan rekayasa keuangan, dan meminta kewenangan luas.

Restrukturisasi organisasi pendekatan daerah dengan melebarkan direktorat menjadi 12 bagian. Terdapat direktorat regional daerah yang memfokuskan pekerjaan di setiap daerah. Setiap direktur ditugaskan memahami kondisi tiap daerah, untuk mengetahui konsep pembangunan infrastruktur listrik yang dibutuhkan berdasarkan perkembangan perekonomian dan kependudukan di daerah. “Kalau 2-3 tahun ke depan masih ada daerah yang kekurangan listrik, saya minta kepada direktur regional untuk membeli pembangkit berapa pun kebutuhannya. Sekarang kami punya uang untuk melakukan itu semua,” ujarnya.

Ia berharap agar DPD RI dapat menjembatani penyelesaian pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah. Salah satunya adalah dengan melibatkan peran serta pemerintah daerah setempat. Adanya bantuan dan partisipasi dari pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat diharapkan dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur listrik di daerah. (d1/ser)

Berita Terkait