RKPD 2017 Tuntas Dibahas

RKPD 2017 Tuntas Dibahas

  Rabu, 22 June 2016 10:00
PEMBAHASAN: Suasana pembahasan KUA-PPAS 2017 beberapa waktu yang lalu. WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

MEMPAWAH – Pemerintah Kabupaten Mempawah tuntas menetapkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2017. Sekretaris Daerah Mochrizal menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RKPD, diatur bahwa paling lambat akhir Mei tahun berjalan kepala daerah harus menetapkan RKPD.

“Alhamdulillah, Bupati Mempawah dapat memenuhi ketentuan tersebut pada Rabu 25 Mei 2016 lalu melalui Perbup Nomor 16 Tahun 2016, di mana telah ditetapkan RKPD Kabupaten Mempawah tahun 2017 dan seminggu setelah ditetapkan sudah disampaikan kepada Bappeda Provinsi untuk dievaluasi,” tuturnya di sela rapat finalisasi kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) di Kantor Bupati Mempawah, Senin (20/6). Rapat finalisasi KUA-PPAS dipimpin langsung Bupati Ria Norsan dan dihadiri lengkap tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Mochrizal menjelaskan, TAPD Kabupaten Mempawah dibentuk guna memformulasikan konsep arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2017. Selanjutnya tim bersama masing-masing satuan kerja perangkat daerah bertemu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, yakni mulai 1-18 juni 2016.

“Pembahasan berjalan mulus sesuai jadwal dan dengan hasil yang memuaskan baik bagi tim maupun SKPD. Hal itu karena proses penetapan dilakukan melalui dialog dan diskusi terbuka dengan landasan pemikiran yang logis berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan yang lebih dulu telah dilahirkan,” tuturnya.

Terkait hal itu ia mengapresiasi Bappeda Mempawah yang dinilai maksimal dalam memfasilitasi rangkaian pembahasan KUA-PPAS. “Ibadah di bulan suci Ramadan tidak berpengaruh sedikit pun pada semangat tim anggaran dan seluruh SKPD. Begitu juga Bappeda maksimal dalam menjalankan tugasnya, termasuk menyiapkan seluruh fasilitas hingga pun pada hidangan berbuka puasa,” ujarnya memuji.

Bupati Ria Norsan menyebut hasil draf KUA-PPAS yang dipaparkan tim sudah memadai. Hal itu karena telah sesuai dengan arah dokumen perencanaan yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu draf juga sudah dibahas dengan SKPD teknis melalui mekanisme dialog terbuka dan transparan. Selanjutnya Norsan meminta sekretaris daerah selaku ketua TAPD untuk mensinkronkan dengan program kegiatan pemerintah pusat maupun provinsi termasuk meyesuaikan dengan jadwal kegiatan tingkat nasional dan provinsi.

“Termasuk juga prasarana dan sarana untuk perhelatan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018, di mana Kabupaten Mempawah menjadi tuan rumah. Maka, prasarana dan sarana harus dipersiapkan sejak 2017 karena pelaksanaannya nanti di awal 2018. Termasuk pula pemilihan kepala daerah 2018, sudah harus disiapkan dana cadangan pada komponen pembiayaan di tahun 2017,” pesannya.

Wakil Bupati Gusti Ramlana selaku Ketua Tim Koordinasi Penuntasan Kemiskinan mengingatkan program kegiatan dalam rangka penuntasan kemiskinan dalam arah kebijakan harus benar-benar mendapat perhatian. Selain menjadi amanah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, juga mengingat hingga kini masih ada 6,1 persen dari penduduk Kabupaten Mempawah yang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Apa yang sudah kita rumuskan dengan baik dalam arah kebijakan ini yang menyangkut penuntasan kemiskinan harus dikawal sampai menjadi kebijakan dalam APBD 2017 dan dalam pelaksanaan harus benar-benar tepat sasaran,” dia menegaskan.(wah)

Berita Terkait