Ribut HGU dan Sistem Inti Murni

Ribut HGU dan Sistem Inti Murni

  Kamis, 1 December 2016 09:30

Warga 7 Dusun vs PTPN XIII

 SANGGAU – Rabu (30/11) pagi kemarin, puluhan warga dari Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau mendatangi Kantor Bupati Sanggau terkait dengan aspirasi, memperjuangkan hak mereka di PTPN XIII. Kedatangan mereka difasilitasi oleh pemerintah daerah yang juga menghadirkan pihak perusahaan BUMN tersebut.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sanggau, Rony Fauzan. Dalam pertemuan tersebut, warga bersikeras agar hak-hak mereka jangan sampai terabaikan.

 “Warga tidak mau lagi adanya perpanjangan Hak Guna Usaha atau HGUsecara pola inti-murni. Warga minta sesuai dengan aturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Nomor 9 menyebutkan ada dibangun plasma. Ini yang diinginkan,” ujar Viktor Yonas, warga Desa Melobok Kecamatan Meliau.

Lebih lanjut, menurut Yonas, pihak perusahaan masuk ke daerah Meliau tersebut pada tahun 1980an. Pola yang dimainkan adalah inti-murni. Pada tahun 1997, warga menggugat supaya lahan itu dibagi, sebagian dikembalikan ke masyarakat. Hanya saja perusahaan beralasan HGU sudah sistim inti-murni.

 “Ini ada rentetannya. HGU akan berakhir 2020. Sebentar lagi kan masuk 2017. Dua tahun sebelum HGUberakhir otomatis perusahaan harus mengajukan perpanjangan kembali. Itu loh yang diinginkan warga, tetapi perpanjangan itu tidak lagi sistim inti-murni,” ungkap dia.

Dirinya mengharapkan pertemuan serupa dilakukan ulang pada waktu yang akan datang. “Lebih baiknya ada pak bupati, dewan, dewan adat dan juga pimpinan perusahaan supaya ada jalan tengah dan penyelesaiannya.

Kepala Urusan Hukum dan Kepatuhan PTPN XIII, Ahmad Ridwan menjelaskan bahwa pihaknya sesuai dengan Undang-Undang Menteri Pertanahan. Jika ada tuntutan warga yang ingin dibangunkan plasma, karena dianggap PTPN membangun lahan baru, tapi kenyataannya sebenarnya tidak seperti itu.

PTPN XIII sendiri melakukan peremajaan terhadap sawit yang ada. Itu artinya bukan tanam perdana. Aturan dalam undang-undangnya jelas, ketika mau melakukan perpanjangan HGU tidak berkewajiban memfasilitasi pembangunan untuk warga. “Berkaitan dengan tuntutan warga, kami tidak bisa memutuskan. Masih perlu ada kajian-kajian lagi,” katanya.

Untuk HGU di Meliau habis tahun 2020. Tahun 2017, pihaknya berencana melakukan perpanjangan. Jika ada yang masuk areal maka akan dilakukan pengukuran ulang. Akan ada tim yang nanti memutuskannya.

 “Pertama kali membuka disini tahun 1980-an, sudah kita penuhi pembangunan plasma. Bukan 20 persen, tetapi diberikan 43 persen, itu waktu pertama membuka. Karena itu kewajiban. tapi kalau untuk peremajaan seperti yang kita lakukan sekarang ini, tidak bisa kita penuhi. Kalau aturan itu ada, tidak jadi masalah, kita lakukan. Tapi ini tidak ada aturannya,” terangnya.

Sebelumnya, warga dari 7 dusun yakni Dusun Melobok,  Dusun Dekan Putih,  Dusun Kelekak,  Dusun Pasir,  Dusun Sei Adong, Dusun Pintu Sepuluh dan Dusun Mungguk Keladan melakukan aksi penolakan penananam perdana kebun inti Afdeling VII Sei Dekan, Distrik Kalimantan Barat I, Kecamatan Meliau.

Menurut Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sanggau, Rony Fauzan, persoalan muncul ketika PTPN melakukan peremajaan dari sawit-sawitnya yang sudah kurang produktif. Rupanya bermasalah dengan warga.

 “Kesepakatan yang saya tawarkan tadi sudah jelas, HGU belum berakhir, dan sebenarnya pihak perusahaan punya hak untuk peremajaan karena lahan tersebut terhitung masih punya mereka hingga 2020. Hanya saja, belum ada kesepakatan sehingga mungkin saja duduk kembali satu meja harus dilakukan,” ujarnya. (sgg)